Rekan yth, 8 Jun 2000 Menyambung edaran HAM, sebelum melanjutkannya dengan edaran draft Deklarasi Umum Tanggung Jawab Manusia, saya berpendapat bahwa edaran berangsur di bawah ini dapat bermanfaat. Semoga senang membacanya. Salam, A Rusli.- ================================= KEWAJIBAN KEPADA PARA MAHASISWA [dari ETIKA AKADEMIS, tulisan Edward Shils, penerjemah A Agus Nugroho, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993; hlm 78 - 90; atas informasi dari prof. Dr. B Arief Sidharta, SH, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung] [bagian ke 8-terakhir] Para dosen seringkali melalaikan peranan yang mereka mainkan dalam menentukan masa depan para mahasiswa. Keinginan untuk memiliki lebih banyak asisten dan mahasiswa sarjana tidak boleh dibiarkan berpengaruh pada nasihat yang diberikan kepada para mahasiswa yang berkonsultasi mengenai apakah mereka harus melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak. Pada saat yang sama, para dosen tidak boleh menolak para mahasiswa tingkat sarjana yang sungguh-sungguh ingin mempelajari bidang tertentu dan yang cukup memenuhi syarat, biarpun prospek itu tidak begitu bagus. Seorang mahasiswa yang sudah lulus tingkat pertama harus dianggap mampu untuk membuat keputusan sendiri secara bertanggung jawab. Biarpun seorang dosen harus menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh para mahasiswa atas tanggung jawab mereka sendiri dan dengan kesadaran akan risiko yang mungkin timbul, namun sang dosen harus pula berusaha tidak memberi restu atau dorongan bagi keputusan-keputusan yang kurang bertanggung jawab yang dibuat oleh para mahasiswa. Dosen seharusnya tidak mendukung para mahasiswa yang melakukan tindakan-tindakan gegabah yang tidak jarang merugikan diri mereka sendiri dan merongrong universitas sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Unsur etika akademis ini perlu digarisbawahi mengingat tindak-tanduk banyak dosen selama agitasi tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Sebagai kewajiban terhadap para mahasiswa mereka, para dosen tidak seharusnya mendorong mahasiswa menghambat pendidikan mereka sendiri, mengganggu pendidikan mahasiswa-mahasiswa lain serta mengacau pelaksanaan penelitian dan administrasi. Biar pun sang dosen tidak menentang sasaran-sasaran politik yang dicanangkan oleh para mahasiwa, ia harus menahan diri untuk tidak mengipas-ngipas kekacauan yang dapat ditimbulkan oleh para mahasiswa yang bergelora dan mudah dihasut itu. Para pengajar universitas, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, sering mengalami kesulitan untuk menahan diri agar tidak mengekspresikan keyakinan politik mereka. Banyak dosen tidak berusaha menahan diri, malahan berkata bahwa hal itu mustahil. Max Weber menginginkan agar pernyataan mennyangkut preferensi etis dan politis dihindari dalam pengajaran universitas, karena hubungan dosen dan mahasiswa di aula tempat kuliah tidak memungkinkan para mahasiswa mengkritik pernyataan dosen itu. Weber tidak mengatakan bahwa seorang ilmuwan sosial harus menghindari "value-judgement" di seminar-seminar atau di kelas-kelas yang diikuti hanya oleh sejumlah kecil mahasiswa sehingga para mahasiswa itu berkemungkinan untuk mempertanyakan "value-judgement" sang dosen dan mengajukan penilaian mereka sendiri. Weber juga berpendapat bahwa mahasiswa harus dilatih untuk "berhadapan dengan fakta" dan hal ini pun mewajibkan dosen untuk menghindari pemaparan pandangan etis dan politisnya sendiri. Mengajarkan "fakta" sebenar mungkin, sejauh dapat dipastikan dalam bidang ilmiah yang diajarkan, harus membiarkan si mahasiswa bebas untuk membuat keputusan politiknya sendiri. Tentunya sangat penting agar dosen tidak menyalahgunakan wewenang yang diperolehnya karena, dalam bidangnya, ia mempunyai lebih banyak pengetahuan dibanding para mahasiswanya. Penyalahgunaan itu terjadi dengan mengajarkan pandangan-pandangan tentang alam dan masyarakat yang kurang benar bila dibandingkan dengan yang dapat didukung oleh teknik-teknik terbaik serta kepustakaan ilmiah yang ada. Ini tidak berarti bahwa seorang pengajar di universitas harus menyembunyikan keyakinan politik atau moralnya dalam mata kuliah, misalnya, ekonomi, sosiologi, ilmu politik, atau bidang-bidang dengan pokok bahasan yang bertalian dengan kontroversi publik. Tetapi mengenai pernyataan-pernyataan yang menyentuh soal-soal yang termasuk dalam kontroversi publik ini, ia tidak boleh mengklaim kebenaran lebih daripada yang dapat didukung oleh bukti-bukti ilmiah terbaik. Kewajibannya terhadap kebenaran mengharuskannya untuk tidak mengeksploitasi hadirin yang dalam bidang bersangkutan tahu lebih sedikit daripada dirinya. Harus diakui bahwa dosen yang "berpegang kepada fakta" dapat saja lebih membosankan dibanding dosen yang memaparkan preferensinya sendiri dalam soal-soal sosial dan politis. Namun demikian dosen yang berniat untuk mengungkapkan penilaian sosial dan politisnya perlu berusaha untuk menjelaskan bahwa ia sedang mengungkapkan penilaian sendiri dan perlu menerangkan sejelas mungkin perbedaan antara apa yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang dikaji secara amat cermat dan sudut pandang politik atau moral apa yang dipakainya untuk menilai situasi. (Bagaimana pun, satu hal jelas : dosen wajib untuk tidak menggunakan ruang kuliah sebagai tempat meraih pendukung bagi pandangan poltiknya atau pun bagi partai politiknya). Sangat sulit untuk menemukan cara yang tegas dan sederhana untuk menghindari bahaya-bahaya sikap acuh tidak acuh, mementingkan diri sendiri, kesewenang-wenangan, favoritisme, atau penanaman keyakinan-keyakinan yang tidak relevan. Oleh karena itu yang amat penting ialah berulang kali menekankan perlunya kejujuran, sikap hati-hati, dan disiplin-diri masing-masing dosen dan terus-menerus mengingatkan kewajiban-kewajibannya dalam mengajar, menguji, dan hubungan-hubungan lain dengan para mahasiswa. ================= [Bagian Kewajiban kepada para mahasiswa, dengan ini selesai]
