Forwarded by
HMNA

----- Original Message ----- 
From: Wirawan Setyawan 
To: tauziyah 
Sent: Friday, September 14, 2007 08:01
Subject: [tauziyah] KOMPAS Promosikan Israel



Pemuatan advertorial tentang pariwisata Israel pada rubrik perjalanan 
(Klasifikasi Iklan) harian KOMPAS dinilai sarat kepentingan mendukung negara 
zionis itu
"Halaman 44 yang paling tidak saya catat pada tiga edisi KOMPAS (6 September 
07, 13 Sept 07 tentang Eilat, dan satu lagi tentang Kibbutz) bersama ini saya 
mengajukan protes keras atas pemuatan advertorial tersebut, " ujar pengamat 
hukum Universitas Indonesia (UI)Heru Susetyo.

Menurutnya, kebebasan berpendapat boleh, tapi, hak mayoritas umat Islam jangan 
diabaikan. "Saya menghargai hak setiap orang atas kebebasan berekspresi 
(freedom of expression) melalui media massa, sayapun menghargai hak setiap 
orang untuk berpergian ke manapun ia suka (freedom of movement), namun saya 
harap KOMPAS juga menghargai sikap politik, politik luar negeri, dan hak bangsa 
dan negara Indonesia untuk tidak mengakui eksistensi negara Israel, " paparnya.

Sejak berdirinya negara Israel sejak tahun 1948, tegasnya, Indonesia tidak 
pernah mengakui eksistensi negara Israel secara yuridis, formal, maupun 
politis, pun kini pada pemerintahan Presiden SBY.
"Dasar utama penolakan ini adalah berdirinya negara Israel terjadi melalui 
penjajahan dan kekerasan yang menyejarah dan melegenda dengan mengorbankan hak 
bangsa Palestina untuk hidup bebas dari penjajahan dan kekerasan., "

Sikap anti penjajahan bangsa dan Negara Indonesia terefleksi secara jelas dalam 
alinea pertama Pembukaan UUD 45, juga dalam politik luar negeri Bebas Aktif 
Negara Indonesia. Salah satu implementasi sikap tersebut adalah dengan tidak 
membuka hubungan diplomatik dengan Israel, negara yang berdiri di atas darah 
dan air mata bangsa Palestina (dan juga Lebanon).

Pemuatan advertorial pariwisata Israel pada tiga edisi KOMPAS adalah suatu 
'pengakuan diam-diam' terhadap Israel. Secara diplomatik dan praktek konsuler, 
inipun mengherankan, karena bagaimana bisa masyarakat Indonesia mengunjungi 
Israel ketika Israel tidak memiliki perwakilan di Indonesia? Bagaimana calon 
turis Indonesia mendapatkan visa Israel? Apakah mereka harus ke negara ketiga 
dahulu yang memiliki Perwakilan Israel? Maka secara tidak langsung advertorial 
tersebut mengajarkan turis Indonesia untuk menjadi 'penyelundup visa. "

"Saya berharap, KOMPAS lebih sensitif dan lebih tanggap terhadap isu ini. 
Janganlah membuat cedera hati sebagian rakyat Indonesia yang anti kekerasan dan 
penjajahan di Asia Barat dan di semua penjuru bumi. Apalagi KOMPAS adalah media 
publik yang selama ini cukup terpercaya dan dikenal cukup hati-hati dalam 
pemberitaan, " tandas Heru. (rz/dina)

sumber : Eramuslim.com

Kirim email ke