JK orang pertama yang paling bertanggung jawab didalam bidang ekonomi.Memang demikian politik...... tetapi jangan butakan umat yang tidak tahu menahu. wassallam
________________________________ From: H. M. Nur Abdurahman <[email protected]> To: [email protected] Sent: Monday, June 1, 2009 9:51:27 AM Subject: [Mayapada Prana] Cuplikan Pemerintah sering melakukan praktik dagang menjelang pelaksanaan kebijakan ekonomi yang kontroversial. Stok beras di pasaran dibuat langka baru kemudian harga naik, akhirnya masyarakat dipaksa memahami impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah berdampak dua hal yakni: Pertama, menurunkan motivasi kerja para petani karena hasil kerja kerasnya akan kalah berkompetisi dengan beras impor di pasaran. Kedua, menterpurukkan tingkat pendapatan petani domestik yang rendah menjadi sangat rendah. Selain itu, ada motivasi ekonomi-politik yang sebenarnya disembunyikan di balik logika bisnis impor beras. Impor beras merupakan bentuk kebijakan ekonomi-politik pertanian yang mengacu kepada kepentingan pasar bebas atau mazhab neo-liberalisme. Kebijakan impor beras adalah pemenuhan kesepakatan AoA (Agreement on Agriculture) WTO. Butir-butir kesepakatan AoA terdiri dari : 1. Kesepakatan market access (akses pasar) komoditi pertanian domestik. Pasar pertanian domestik di Indonesia harus dibuka seluas-luasnya bagi proses masuknya komoditi pertanian luar negeri, baik beras, gula, terigu, dan lain sebagainya. 2. Penghapusan subsidi dan proteksi negara atas bidang pertanian. Negara tidak boleh melakukan subsidi bidang pertanian, baik subsidi pupuk atau saprodi lainnya serta pemenuhan kredit lunak bagi sektor pertanian. Kedua butir itu adalah penterapan pasar bebas, ciri-khas neo-liberalisme Dampak pemenuhan kesepakatan AoA WTO sangat menyedihkan bagi kondisi pertanian lndonesia. Sektor pertanian di Indonesia mengalami keterpurukan dan kebangkrutan, akibat memenuhi kesepakatan AoA WTO
