Koran JAWA POS, 23 September 2009 Halaman 6
MUNAS GOLKAR UNTUK BANGSA
Oleh: HUTOMO MANDALA PUTRA[i]
Perjalanan bangsa telah sepakat memilih sebagai negara demokrasi, namun dalam
prakteknya, demokrasi menjadi ajang menyengsarakan rakyat. Demokrasi baru
slogan semata. Sementara itu, bangsa menghadapi permasalahan serius,
diantaranya: Kesemrawutan Sistem Ketatanegaraan. Praktek politik kepartaian
dalam sistem kenegaraan yang semrawut telah menyebabkan Partai-partai dilanda
krisis kepercayaan rakyat. Hal itu disebabkan karena partai-partai gagal/ tidak
mampu menampung aspirasi rakyat, gagal merespon keadaan yang mendesak, serta
tidak mampu menawarkan solusi buat masa depan, yang terjadi malah praktek
dagang sapi, sehingga berkembang budaya transaksional dan partai bukan lagi
sebagai kendaraan transformasi (perubahan) nasib rakyat ke arah yang lebih
baik. Contoh adalah pemilu yang lalu terbukti amburadul.
Pemilu Tanpa Logika Kedaulatan Rakyat
Di dunia ini, negara demokrasi memiliki dua (2) model yaitu sistem parlementer
dan sistem presidensial. Ada juga yang campuran seperti Perancis, namun
penggabungannya tetap mentaati azas logika kedaulatan rakyat yang tidak boleh
didistorsi. Sementara Indonesia mencampur-adukkan keduanya, sampai alur logika
pertanggung-jawab kedaulatab rakyat tidak jelas.
Dalam sistem parlementer, program yang ”dijual” dalam kampanye Pemilu adalah
program partai. Program partai pemenang Pemilu otomatis dijadikan program kerja
pemerintah. Karena dalam Pemilu yang dipilih rakyat adalah partai, maka partai
pemenang Pemilu yang membentuk Kabinet (kecuali tidak menang mutlak yaitu
50%+1, maka kabinet yang dibentuk koalisi, agar dukungan suara di DPR menjadi
mayoritas). Maka dalam sistem parlementer Ketua Partai otomatis menjadi calon
Perdana Menteri. Karena mandat kedaulatan rakyat diserahkan kepada partai, maka
pengurus partai berhak mencopot anggota DPR ditengah jalan bila menyimpang dari
kebijakan partai.
Sebaliknya dalam sistem presidensial, program yang ditawarkan dalam kampanye
adalah program sang Calon Presiden (bukan Program Partai). Program Calon
Presiden terpilih otomatis dijadikan program pemerintah. Dalam Pemilu sistem
presidensial rakyat langsung memilih Calon Presiden, maka yang membentuk
kabinet adalah Presiden Terpilih. Karena datangnya legitimasi langsung dari
rakyat, maka calon independen pun dalam sistem presidensial juga
diakomodasikan. Dalam sistem presidensial kabinet yang dibentuk adalah Kabinet
Ahli (Zaken), bukan kabinet partai apalagi gabungan partai warna-warni. Wajar
pula dalam sistem presidensial dimanapun tidak dijumpai Ketua Partai
dicalonkan menjadi Calon Presiden (Kecuali di Indonesia).
Juga dalam sistem perwakilan, pada sistem parlementer dalam Pemilu
rakyat memilihnya tanda gambar partai, maka status anggota DPR adalah wakil
partai. Sebaliknya pada sistem presidensial, dalam Pemilu rakyat memilihnya
tanda gambar Calon Anggota DPR, bukan gambar partai. Maka anggota DPR dalam
sistem presidensial adalah wakil Rakyat, bukan wakil partai.
Sedang dari urut-urutan siklus kepemimpinan nasional, dalam sistem
parlementer Anggota DPR dipilih lebih dulu, baru membentuk pemerintahan. Dan
sebaliknya dalam sistem presidensial, pemilihan Presiden dulu, baru Pemilu
anggota DPR. Jadi, masing-masing model punya sejarahnya sendiri, serta punya
alasan dan logika sendiri yang tidak bisa dicampuradukkan tanpa logika.
PARTAI CALO POLITIK SAH BERDASAR UU
Bagaimana dengan di Indonesia? Demokrasi kita semrawut, tak
terkecuali soal Pemilu. Lihat saja Pemilu Legislatif yang lalu. Apa dasar bagi
rakyat untuk menjatuhkan pilihan? Bila alasannya memilih program partai, sudah
tentu itu bohong, karena dalam sistem presidensial yang dijadikan program kerja
pemerintah adalah program sang Calon presiden pemenang Pemilu, bukan program
partai. Dalam kampanye Pemilu yang lalu, partai-partai telah mengobral janji.
Bukankah itu adalah pembodohan dan pembohongan publik namun sah secara
konstitusi?
Bila alasan Pemilu Legislatif untuk memenuhi amanat UUD, karena diamanatkan
Calon Presiden harus diajukan oleh Partai atau gabungan Partai, mari kita
cermati apa yang telah terjadi pada Pileg yang lalu: Siapa sosok yang
dicalonkan oleh masing-masing Partai? Disini terjadi kebingungan. Beberapa
partai lama mencantumkan sejumlah wajah capres yang diusungnya, karena tidak
mau ketinggalan bag-bagi kekuasaan. Model arisan kekuasaan ini membuat rakyat
jadi tambah bingung. Ada partai yang berani menyebut nama satu orang capres,
namun apakah dijamin bahwa partainya bisa melewati batas minimal perolehan
suara 20% kursi di DPR atau 25% suara sah di Pemilu? Kalau tidak mencapai 20%
berarti suara rakyat yang memilih partai tersebut karena alasan capresnya
menjadi hilang.
Kesimpulannya, Pemilu yang kita laksanakan tak ubahnya menempatkan
Partai-partai sebagai CALO. Karena dasar rakyat memilih tidak ada. Program
bukan. Capres bukan. Artinya rakyat menyerahkan suaranya, tanpa dasar, kepada
partai, sebagai CALO POLITIK, untuk ”dagang sapi” dalam mencari Capres. Maka,
wajar dan sah secara hukum kalau partai-partai terlibat dalam ”politik uang”
untuk mendapatkan harga tawar yang tertinggi dari para Calon Presiden. Jadi
semacam Capres dagangan saja.
Munas GOLKAR jadikan momentum perubahan
Munas Partai Golkar harus menjadi momentum untuk melaksanakan perubahan yang
mendasar dan komprehensif. Salah satunya adalah memformat ulang sistem
kenegaraan secara keseluruhan termasuk persoalan Pemilu. Perubahan tersebut
tidaklah mungkin akan datang dari tatanan yang ada saat ini. Untuk itu
diperlukan tampilnya Kandidat Ketum Golkar yang memenuhi 5 persyaratan, yaitu:
Pertama, punya Solusi untuk menghentikan keterpurukan. Kedua, punya ”Platform”
atau Paradigma Baru untuk mengubah sistem kenegaraan dari otoriter menjadi
demokrasi. Sistem yang menjamin kedaulatan rakyat tidak menjadi mainan dan
dagang sapi. Ketiga, punya keberanian lebih, termasuk berani berbuat salah
sekalipun untuk menghadirkan kebenaran karena selama ini terbelenggu sistem
hukum yang ada. Keempat, punya integritas pribadi yang tinggi yang telah
dibuktikan melalui proses hukum nasional maupun internasional yang berlaku. Dan
Kelima, Sosok yang tidak bermasalah atau bagian
masalah yang sedang dihadapi bangsa, sehingga Partai Golkar tidak terbawa
dalam keruwetan masalah pribadi yang akan menghancurkan partai. Mari kita mulai
dari Partai Golkar. Insya Allah akan saya wujudkan apabila saya diberi amanah
dalam Munas Oktober mendatang.
________________________________
[i]Hutomo Mandala Putra calon Ketum Golkar pada Munas Oktober 2009, dan sepakat
membangun NEGERI MERAK (MEngutamakan RAKyat)
