Salam, 1) Terjadi salah faham I, Yang berakibat fatal.Golongan yang menolak diperlakukannya Piagam Djakarta, bukan dari MINORITAS yang sangat sedikit dari Indonesia Timur, tetapi justru dari MAYORITAS ( yang mengaku Islam) dari Jawa sendiri. 2) Terjadi salah faham II. NKRI bisa saja terdiri dari Negara Federal. Apakah Amerika( USA), Jerman dsb bukan negara kesatuan dan mereka adalah negara federal? Kenapa para pemilikir dan jendral pandai dan botak,para sarjana dan politisi Indonesia tidak sadar hal ini hingga sekarang setelah 65 tahun mereka dan menjadi negara paling korup no 1 di Asia? Wasalam, Wal Suparmo
--- Pada Ming, 27/6/10, H. M. Nur Abdurahman <mnur.abdurrah...@yahoo.co.id> menulis: Dari: H. M. Nur Abdurahman <mnur.abdurrah...@yahoo.co.id> Judul: [Mayapada Prana] Seri 400 Kepada: mayapadaprana@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 27 Juni, 2010, 1:03 PM Islam yang bermuatan: aqidah (pokok keimanan), jalannya hukum dan akhlaq, meliputi cakrawala yang luas, yaitu petunjuk untuk mengatur baik kehidupan nafsi-nafsi (individu), maupun kehidupan kolektif dengan substansi yang bervariasi seperti keimanan, ibadah ritual (spiritualisme) , karakter perorangan, akhlaq individu dan kolektif, kebiasaan manusiawi, ibadah non-ritual seperti: hubungan keluarga, kehidupan sosial politik ekonomi, administrasi, teknologi serta pengelolaan lingkungan, hak dan kewajiban warga-negara, dan terakhir yang tak kurang pentingnya yaitu sistem hukum yang teridiri atas komponen-komponen: substansi aturan-aturan perdata-pidana, damai-perang, nasional-internasio nal, pranata subsistem peradilan dan apresiasi hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang berakhlaq. Semua substansi yang disebutkan itu bahasannya ada dalam Serial Wahyu dan Akal - Iman dan Ilmu. Maksudnya Wahyu memayungi akal , dan Iman memayungi ilmu. one liner Seri 400 insya-Allah akan diposting hingga no.800 no.terakhir 929 ************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* * BISMILLA-HIRRAHMA- NIRRAHIYM WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU [Kolom Tetap Harian Fajar] 400. Dari Sabang Sampai Merauke dan Masalah Aceh Wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke (DSSM) tidak disebutkan dalam UUD-1945. Ungkapan DSSM hanya ada dalam sebuah lagu, lengkapnya seperti berikut: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia Karena wilayah Republik Indonesia tidak ditegaskan dalam UUD-1945 itulah, maka salah seorang mahasiswa dalam acara diskusi Partai-Partai di TPI mengemukakan jika Aceh memisahkan diri dari Republik Indonesia tidaklah melanggar konstitusi. Sebenarnya kalau dikaji tenang-tenang, maka akar permasalahan Aceh terletak dalam hal pencoretan 7 kata tatkala Piagam Jakarta dijadikan Pembukaan UUD-1945 pada 18 Agustus 1945. Yaitu: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan: Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal adanya 7 kata itu adalah hasil kompromi. Sebab menurut konsep semula berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam. Pencoretan 7 kata itu diusulkan oleh Bung Hatta, karena adanya informasi yang masuk bahwa dari bagian timur Indonesia tidak akan mau bergabung dalam negara yang diproklamasikan sehari sebelumnya oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia jika ke-7 kata itu tidak dicoret. Tepatlah apa yang dikatakan oleh almarhum Alamsyah Ratu Prawiranegara bahwa sesungguhnya Pancasila (baca: Sila I) itu adalah hadiah yang diberikan oleh ummat Islam kepada bangsa Indonesia. Namun ternyata kemudian dari daerah bahagian timur yang tidak mau bergabung itu jika ke-7 kata itu tidak dicoret, muncullah Republik Maluku Selatan (RMS) dan Twapro, yaitu kependekan dari Twaalfde Provintie (provinsi ke-12). Nederland (negeri Belanda) terdiri atas 11 provinsi, maka provinsi ke-12 terletak di seberang laut yaitu di Minahasa. Ya, seperti negara bahagian ke-50 Hawai yang terletak di seberang laut dari USA daratan. Atas hasil rekayasa van Mook, berdirilah Negara Indonesia Timur (NIT), dengan Presiden Tjokorde Gede Rake Soekawati dan Perdana Menteri Ide Anak Agung Gede Agung. Bukan saja NIT yang terbentuk, melainkan van Mook berhasil pula memicu berdirinya negara-negara seperti Negara Kalimantan Barat, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur dll, pokoknya di mana-mana bertebaran timbulnya negara-negara. Negara Republik Indonesia dengan UUD-1945 menciut menjadi hanya dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Aceh. Negara RI dan negara-negara rekayasa van Mook itu kemudian bersatu dalam negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS), DSSM. Sekali lagi DSSM ini tetap hanya ada dalam nyanyian tidak ada dalam Konstitusi RIS. Karena proses historis inilah, maka konon ahli Indonesia dari Prancis Francois R. mengatakan bahwa federasi secara historis berkonotasi kurang baik. Rekayasa van Mook ini ditentang oleh rakyat dalam semua negara bagian itu yang bergolak menuntut kembali menjadi negara kesatuan. Hasilnya RIS kembali menjadi negara kesatuan, namun tidak memakai UUD-1945. Mengapa? Karena prosesnya bukan negara-negara rekayasa van Mook itu yang melebur masuk Negara RI Yogyakarta + Aceh, melainkan semua negara dalam federasi itu melebur diri bersama-sama menjadi satu dengan UUD Sementara. Melalui Pemilu 1955 dibentuk Konstituante untuk membuat UUD yang tetap. Pekerjaan Konstituante sudah hampir rampung, namun secara tergesa-gesa Bung Karno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD-1945.(*) Pencoretan Syari'at Islam setelah Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD-1945 harganya mahal sekali, yaitu timbulnya kemudian pemberontakan Darul Islam dengan pasukan bersenjatanya Tentara Islam Indonesia, yang biasanya disingkat DI/TII, di Aceh (Teungku Daud Bereueh), Jawa Barat (Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo) , Kalimantan Selatan (Ibnu Hadjar) dan Sulawesi Selatan (Abdul Qahhar Mudzakkar). Kecuali Teungku Daud Bereueh, satu demi satu pimpinan DII/TII Jabar, Kalsel dan Sulsel ditangkap kemudian dihukum mati atau syahid dalam pertempuran. Di Sulawesi Selatan anak buah Abdul Qahhar Mudzakkar yang tersisa aktif menumpas pemberontak komunis Gestapu dengan berbasis masjid, dan itulah cikal-bakal lahirnya Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM) Teungku Daud Bereueh berhasil dibujuk oleh Soekarno dengan tawaran Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan itu terletak dalam hal Syari'at Islam. Inilah janji pertama Pemerintah Pusat untuk Aceh. Janji ini tidak pernah ditindak lanjuti dalam wujud undang-undang. Maka DI/TII yang mulanya dipimpin Tengku Daud Bereueh kemudian meneruskan mengangkat senjata di bawah pimpinan Teungku Hasan di Tiro, turunan langsung Pahlawan Nasional Tengku Cik di Tiro. Bahkan pada zaman Orde Baru janji itu bukannnya ditindak lanjuti dengan membuat undang-undang melainkan dengan Daerah Operasi Militer (DOM) yang tragis itu. Perlawanan yang dipimpin Teungku Hasan di Tiro secara remote control dari luar negeri (terakhir dari Swedia) kemudian mengubah organisasi perlawanan dari DII/TII menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kalau TII masih ada Indonesianya, maka GAM sudah hilang sama sekali Indonesianya. (**) Firman Allah: -- WALTNZHR NFS MA QDMT LGHD (S. ALHSYR, 18), dibaca: -- Waltnzhur nafsun ma- qaddamat lighadin (al hasyr), artinya: -- Mestilah orang mengkaji masa lampau untuk masa depan (S. Mengumpul, 59:18). Melihat apa yang lalu dalam konteks masalah Aceh, maka yang terbaik dikemukakan dalam referendum ialah: opsi pertama: otonomi khusus + Syari'at Islam + kesatuan GAM menjadi Polri di Aceh dan opsi kedua: federasi. GAM harus ada dalam opsi, sebab suka atau tidak suka eksistensi GAM adalah suatu de facto, berhubung DOM tidak berhasil menghapus eksistensi GAM, bahkan menimbulkan pelanggaran HAM. Tentang hal federasi yang menurut Francois R. secara historis berkonotasi kurang baik, tidak berlaku di sini, oleh karena konteksnya lain. Opini Francois R. dalam konteks skenario van Mook, sedangkan federasi dalam opsi referendum di Aceh dalam konteks janji-janji kosong dan penyakit sentralistik Pemerintah Pusat Orde Lama dan Orde Baru yang menimbulkan ketidak-adilan di bidang politik, ekonomi sosial, kebudayaan, ditambah pula dengan akibat DOM yaitu pelanggaran HAM. Dalam kedua opsi tersebut Indonesia masih tetap dari Sabang sampai Merauke. Walla-hu a'lamu bishshawa-b. *** Makassar, 28 November 1999 [H.Muh.Nur Abdurrahman] http://waii- hmna.blogspot. com/1999/ 11/400-dari- sabang-sampai- merauke-masalah. html ------------ --------- --------- --- (*) Dekrit 5 Juli 1959 Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut; Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG, Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatny a. Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 5 Juli 1959. Atas nama rakyat Indonesia : Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Piagam Jakarta alinea keempat: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis) . Panitia Sembilan merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preamble). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD dan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan itu dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. (**) Update: GAM sebagai metamorfosa DI /TII Janji-janji Pemerintah Pusat kepada Aceh tidak pernah dipenuhi, sehingga dari pihak Aceh telah hilang kepercayaan. Itulah yang menyebabkan Teungku Hasan di Tiro membuat strategi baru, Syari'at Islam diperam ke dalam, lalu bermetamorfosa keluar sebagai Gerakan Aceh Merdeka untuk menjadikan perjuangan mereka menginternasional. Karena Syari'at Islam diperam, maka perlu paradigma baru. "Free Aceh Movement claimed that the transition of former Dutch colonial territory to Indonesia in 1949 (The Round Table Conference Agreements: 69 U.N.T.S. 3 -1950), should not include Aceh for it was not a part of the Netherlands' territory of "Dutch East Indies," and that it was a free nation already since 1942. In 1873, the Netherlands issued a formal declaration of war and began an invasion of Aceh. The Acehnese resisted occupation. Dutch effort to incorporate Acheh into their colonial empire, starting with a military expedition in 1873, met with fierce guerrilla resistance for more than 30 years, and the area had yet to be fully "pacified" by the time the colonial regime collapsed in 1942. Following a three and a half years Japanese occupation, some Achehnese supported Indonesia`s armed struggle against the restoration of Dutch rule (1945-1949), thought Dutch forces did not actually attempt to reoccupy the area." Demikianlah paradigma baru itu. Yaitu ke-Sultanan Aceh yang berperang dengan Belnda mulai tahun 1873 dan menurut klain orang Aceh, Aceh tidak pernah ditaklukkan Belanda. Tengku Hasan di Tiro memiliki kharisma dalam kalangan rakyat Aceh berdasar atas paradigma baru itu. Mengapa? Karena dia adalah keturunan (cucu langsung) dari Teungku Chik di Tiro. Sayang sekali UU Nanggroe Aceh Darussalam terlambat lahirnya, yaitu setelah DI/TII bermetamorfosa menjadi GAM. Ada upaya dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah Aceh tersebut di lapangan. Yaitu dari pihak Pemerintah (Gus Dur) dengan Panglima lapangan GAM (Abdullah Sjafei). Sayangnya Gus Dur "terpaksa" mundur dari upaya itu, karena untuk mempertahankan kedudukannya, Gus Dur mengharapkan dukungan dari aliran keras terhadap GAM dan pada pihak lain Abdullah Sjafei tewas bersama istrinya Fatimah Hasan dalam sebuah operasi militer di Pidie, 135 kilometer timur Banda Aceh. Maka upaya dialog di lapangan menjadi mentah kembali. Itu sangat disayangkan, karena baru saja diumumkan sikap Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang didukung kalangan elite Aceh ketika melayangkan surat undangan untuk berdialog dengan Sjafei. Belum sampai Sjafei menjawab undangan itu, TNI menewaskannya dalam pertempuran, seperti disebutkan di atas itu. Perundingan perdamaian tingkat atas antara Pemerintah dengan GAM yang telah dicapai, sangat ditentukan oleh keadaan lapangan. Dan kenyataan membuktikan perdamaian yang disepakati oleh tingkat atas itu sangat sulit aplikasinya di lapangan. Air mata dan duka karena tsunami menyatukan dan melapangkan dada kedua pihak yang bertikai yaitu Jakarta vs GAM. Sejarah pertikaian politik dan senjata sudah reda. Blok-blok psikologis ditepis, semuanya memfokuskan perhatian pada kerja berat, untuk membangun Aceh kembali. Ya, semuanya, bukan orang Aceh saja tetapi seluruh rakyat Indonesia, rakyat sipil, birokrat, Polri, ABRI dan GAM yang telah mundur selangkah, menerima kenyataan Otonomi Khusus "Syari'at Islam" di Nanggroe Aceh Darussalam dalam pangkuan Republik Indonesia.
