TAJUK rencana Harian Fajar 28/6 - 2010 ==================================== Kenaikan TDL Masih Penuh Tanda Tanya ==================================== BERPULUH juta rumah tangga di Indonesia harus semakin berhemat. Ya, Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai naik. 40 juta warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, 90 juta warga lainnya di tergolong kelas menengah, harus mulai mengatur ulang strategi keuangan keluarga, agar dapurnya terus berasap. Kenaikan TDL bagi pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) memang akan menghemat subsidi sebanyak Rp 4,8 triliun.
Namun apakah kenaikan TDL listrik itu membawa manfaat bagi masyarakat yang menanggung beban lebih besar lagi melalui kenaikan harga-harga barang pokok selain anggaran belanja keluarga untuk listrik? Apakah kenaikan TDL itu juga memperbaiki kualitas dan mutu pelayanan PLN? Beberapa kali TDL naik, toh bukannya kualitas pelayanan PLN makin menjadi baik. Celakanya, kian memburuk. Bahkan menurut penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kualitas pelayanan PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah paling buruk. Menjadi pertanyaan juga bagi berpuluh juta pelanggan PT PLN, ke mana uang jaminan yang diberikan pelanggan saat mereka meminta pemasangan daya baru. Toh ketika mereka minta penurunan daya, uang jaminan itu tidak dikembalikan juga oleh PT PLN. Untuk apa uang jaminan itu dan sudahkah uang jaminan itu diaudit penggunaannya? Jika pemerintah serius membenahi energi primer untuk pembangkit listrik, yaitu dengan mengganti sistem pembangkit listrik tidak lagi berbahan bakar BBM menjadi berbahan bakar batu bara dan gas, biaya pokok per kwh bisa ditekan hingga Rp 800 (asumsi subsidi di APBN 2010, BPP Rp 1.203 per kwh). Namun, pemerintah masih terkesan tidak serius dalam membenahi hal ini. Pemerintah dan PLN masih saja membangun pembangkit-pembangkit daya listrik berbahan bakar minyak bumi. Padahal, sumber energi batu bara dan gas amat berlimpah di negeri ini. Tetapi kebijakan pemanfaatan batu bara dan gas ini kurang diprioritaskan untuk kemaslahatan bangsa ini. Wakil-wakil kita di DPR harusnya tidak buru-buru setuju dan ketok palu untuk memutuskan kenaikan TDL ini. Devisit Rp 5 triliun dalam anggaran 2010 sebenarnya adalah defisit yang semu sifatnya. Bagaimana tidak? APBN tahun 2009 di mana terdapat sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 38 triliun, pemerintah dan DPR tidak perlu menaikkan TDL hanya untuk menutupi defisit yang membengkak Rp 5 triliun di APBN 2010 ini. Apalagi menurut Bappenas, hingga Mei 2010 penyerapan dana APBN baru mencapai 26 persen. Sementara dari sisi PLN, dari laporan keuangan yang dipublikasikan situs resmi PLN, dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 PLN mencatat laba bersih sebesar Rp 10,355 triliun dan mengantongi uang kas sebesar Rp 13 triliun. Masih banyak yang patut dipertanyakan mengapa palu keputusan kenaikan TDL ini buru-buru diketok? Yang jelas 40 juta unit usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus segera mencari modal tambahan atau tutup.
