Islam yang bermuatan: aqidah (pokok keimanan), jalannya hukum dan akhlaq,
meliputi cakrawala yang luas, yaitu petunjuk untuk mengatur baik kehidupan
nafsi-nafsi (individu), maupun kehidupan kolektif dengan substansi yang
bervariasi seperti keimanan, ibadah ritual (spiritualisme), karakter
perorangan, akhlaq individu dan kolektif, kebiasaan manusiawi, ibadah
non-ritual seperti: hubungan keluarga, kehidupan sosial politik ekonomi,
administrasi, teknologi serta pengelolaan lingkungan, hak dan kewajiban
warga-negara, dan terakhir yang tak kurang pentingnya yaitu sistem hukum yang
teridiri atas komponen-komponen: substansi aturan-aturan perdata-pidana,
damai-perang, nasional-internasional, pranata subsistem peradilan dan apresiasi
hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang berakhlaq. Semua
substansi yang disebutkan itu bahasannya ada dalam Serial Wahyu dan Akal - Iman
dan Ilmu. Maksudnya Wahyu memayungi akal , dan Iman memayungi ilmu.
one liner Seri 402
insya-Allah akan diposting hingga no.800
no.terakhir 929
*******************************************************************
BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar]
402. Undang-undang Tidak Boleh Berlaku Surut?, dan Hukum Harus Ditegakkan
Sekalipun Langit Akan Runtuh?
Firman Allah SWT:
-- YAYHA ALDZYN AMNWA KTB 'ALYKM ALSHYAM KMA KTB ALY ALDZYN MN QBLKM L'ALKM
TTQWN (S. ALBQRT, 183), dibaca: Ya-ayyuhal ladzi-na a-manu- kutiba 'alaykumush
shiya-mu kama- kutiba 'alal ladzi-na ming qablikum la'allkum tattaqu-n (s.
albaqarah), artinya:
-- Hai orang-orang beriman, diperlukan atas kamu berpuasa, seperti diperlukan
atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa (S. Sapi betina, 2:183).
Ayat (2:183) tersebut sangat populer dida'wakan pada permulaan bulan puasa.
Ayat itu menjelaskan bahwa puasa merupakan wasilah supaya orang beriman
mencapai derajat taqwa. La'allakum tattaqu-n, supaya kamu bertaqwa. Tujuan
akhir adalah bertaqwa, derajat yang lebih tinggi dari beriman. Ayat (2:183)
adalah berorientasi luaran (output oriented) yang bernilai tambah.
Di bangku SMP diajarkan makna peribahasa: Bahasa menunjukkan bangsa, yaitu
tutur sapa dan perilaku sopan santun seseorang menunjukkan bahwa ia dari
keturunan orang baik-baik. Sesungguhnya makna peribahasa itu dapat dikembangkan
lebih jauh. Bahasa sebuah bangsa menunjukkan visi bangsa itu. Menanak nasi,
appallu kanre, mannasu nanre, menunjukkan visi beberapa rumpun dari ras Melayu
berorientasi luaran yang bernilai tambah, karena nasi mempunyai nilai tambah
ketimbang beras. (Ada penyimpangan yaitu rumah sakit, balla' garring, bukan
rumah sehat, balla' gassing, tetapi ini pengaruh dari visi Belanda: zieken
huis, ziek = sakit, huis = rumah).
Berdasar atas prinsip berorientasi luaran yang bernilai tambah, akan dibahas
kedua penggal dari judul di atas.
Narkoba mengancam kelanjutan generasi anak-anak bangsa. Masyarakat menuntut
hukuman mati bagi pengedar Narkoba, termasuk Zarima si genderuwo Narkoba.
Sayangnya rasa keadilan masyarakat yang menuntut hukuman mati atas para perusak
generasi muda itu tidak dapat dipenuhi. Mengapa? Karena tidak ada sanksi berupa
hukuman mati dalam Undang-Undang Psikotropika. Bagaimana kalau Undang-Undang
tersebut ditambal sulam dimasukkan sanksi berupa hukuman mati ke dalamnya?
Masih tetap tidak dapat menjaring mereka yang dituntut oleh masyarakat itu,
karena dihadang oleh Pasal 1 ayat 2 dalam KUHP: "Apabila ada perubahan
peraturan perundangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka haruslah dipakai
aturan yang ringan bagi tersangka." Kalau demikian Undang-Undang Psikotropika
direformasi, dibuat Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang Anti Narkoba.
Inipun dihadang oleh sebuah visi bahwa tidak perlu membuat banyak-banyak
Undang-Undang. Sebab yang penting adalah pelaksanaan Undang-Undang yang baik.
Lebih baik Undang-Undangnya jelek tetapi yang menjalankan Undang-Undang itu
baik, ketimbang Undang-Undangnya yang bagus, tetapi yang menjalankannya tidak
baik. Visi tersebut bertentangan dengan prinsip orientasi luaran yang bernilai
tambah seperti dikemukakan oleh Al Quran dan budaya bangsa. Jadi seharusnya
ialah Undang-Undang yang baik dan pelaksanaannya yang baik. Ini barulah namanya
berorientasi luaran yang bernilai tambah.
Namun apabila dibuat Undang-Undang Anti Narkoba yang baru dengan sanksi berupa
hukuman mati, itupun tidak dapat menjaring para penjahat pengedar Narkoba yang
ada sebelum Undang-Undang baru itu lahir karena dihadang oleh ketentuan bahwa
Undang-Undang tidak boleh berlaku surut, yang digariskan oleh Pasal 1 ayat 1
KUHP: "Sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan Pidana
dalam Undang-Undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi." Dasar
filosofi Pasal 1 ayat 1 KUHP konon berasal dari nyanyian Paul Johann Anselm von
Feurbach (1775 - 1833), seorang jurist dan filosof berbangsa Jerman, spesialist
dalam Kriminologi dan orang yang mula pertama mengilmiyahkan atheisme. Ia
bernyanyi seperti berikut:
Nulla poena sine lege
Nulla poena sine Crimine
Nullum Crimen
sine poena legali
artinya:
Tak ada hukuman, tanpa Undang-Undang
Tak ada hukuman, tanpa kejahatan
Tak ada kejahatan,
tanpa hukuman berdasar Undang-Undang
Syahdan, tidaklah dapat dijaring para penjahat pengedar Narkoba seperti Alfred
yang ditangkap basah Lettu Pol Jamila Andy misalnya, jika tetap "mensakralkan"
nyanyian Feurbach (diucapkan: Foirbakh), yang dilulur bulat-bulat dalam KUHP
made in Holland (Wetboek van Strafrecht, lahir 1 Januari 1918, yang masih
dipakai sekarang ini, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945), yang
menggariskan: Undang-Undang tidak boleh berlaku surut tersebut. Oleh sebab itu
dalam KUHP made in Indonesia yang sudah lama digodok dalam DPR sejak Orde Baru,
dimasukkanlah substansi yang berikut: "Menyangkut tindak pidana Narkoba,
Korupsi dan Hak Asasi Manusia haruslah peraturan perundangan dinyatakan berlaku
surut selama 20 tahun." Seharusnya hari peringatan HAM kemarin itu menjadi
cambuk bagi DPR dan Pemerintah supaya KUHP made in Indonesia itu diselesaikan
secepat-cepatnya, sehingga para pelanggar HAM selama dan sesudah DOM di Aceh
dapat dijaring dengan Undang-Undang HAM.
Bertahun-tahun lalu saya pernah berbincang-bincang dengan Prof. MG Ohorella
yang baru saja pulang dari p. Seram sehubungan dengan penobatan beliau sebagai
Raja. Dalam berbincang-bincang itu beliau berkata, bahwa ada seorang pakar ilmu
hukum (saya sudah lupa-lupa ingat nama pakar itu) yang sangat ketat memegang
prinsip: Hukum harus ditegakkan sekalipun "langit" akan runtuh. Prinsip yang
dinyatakan dalam gaya hiperbolis itu saya baca pula baru-baru ini dalam tulisan
Siswanto Sunarso, anggota DPRD Tingkat I Sulsel yang berjudul: Main Hakim
Sendiri terhadap Pelaku Kejahatan (FAJAR, edisi Selasa 7 Desember 1999, halaman
4).
Mengenai penggalan kedua dari judul di atas akan dibahas singkat saja. Prinsip
hukum harus ditegakkan sekalipun "langit" akan runtuh, adalah prinsip
menjadikan hukum sebagai panglima. Sebenarnya tidaklah mesti selalu hukum yang
menjadi panglima, karena sewaktu-waktu politik perlu pula menjadi panglima.
Jadi lihat sikonnya. Buat apa menjalankan hukum secara ngotot kalau "langit"
akan runtuh. Pelaksanaan DOM di Aceh itu berdasar atas hukum dijadikan
panglima. Maka runtuhlah "langit" di Aceh, yaitu pelanggaran HAM. Alhasil,
haruslah prinsip orientasi luaran yang bernilai tambah yang dipegang.
Menghadapi Aceh haruslah menjadikan politik sebagai panglima, jangan hukum yang
dijadikan panglima, sebab "langit" akan runtuh, seperti terjadi selama dan
sesudah DOM. Walla-hu a'lamu bishshawa-b.
*** Makassar, 12 Desember 1999
[H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/1999/12/402-undang-undang-tidak-boleh-berlaku.html
