Islam yang bermuatan: aqidah (pokok keimanan), jalannya hukum dan akhlaq,
meliputi cakrawala yang luas, yaitu petunjuk untuk mengatur baik kehidupan
nafsi-nafsi (individu), maupun kehidupan kolektif dengan substansi yang
bervariasi seperti keimanan, ibadah ritual (spiritualisme), karakter
perorangan, akhlaq individu dan kolektif, kebiasaan manusiawi, ibadah
non-ritual seperti: hubungan keluarga, kehidupan sosial politik ekonomi,
administrasi, teknologi serta pengelolaan lingkungan, hak dan kewajiban
warga-negara, dan terakhir yang tak kurang pentingnya yaitu sistem hukum yang
teridiri atas komponen-komponen: substansi aturan-aturan perdata-pidana,
damai-perang, nasional-internasional, pranata subsistem peradilan dan apresiasi
hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang berakhlaq. Semua
substansi yang disebutkan itu bahasannya ada dalam Serial Wahyu dan Akal - Iman
dan Ilmu. Maksudnya Wahyu memayungi akal , dan Iman memayungi ilmu.
one liner Seri 490
insya-Allah akan diposting hingga no.800
no.terakhir 977
*******************************************************************
BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar]
490. Tragedi Berdarah 14 Juni dalam Pra Peradilan
Demi keotentikan, sebagai pertanggung-jawaban kepada Allah SWT, dalam kolom ini
setiap ayat Al Quran ditransliterasikan huruf demi huruf. Bila pembaca merasa
"terusik" dengan transliterasi ini, tolong dilampaui, langsung ke cara
membacanya saja.
I Made Yasa, mantan Pangdam XVI Pattimura, yang kini menjabat sebagai Komandan
Sekolah Calon Perwira (Secapa), mulai menuai hujatan dari kaum muslimin. Para
pemuda yang tergabung dalam Forum Islam Bersatu (Fiber) menuntut I Made Yasa
untuk diseret ke Mahkamah Militer dan diusir dari Bandung. Barisan Fiber
terdepan membawa spanduk putih bertuliskan "SERET I MADE YASA KE PENGADILAN,
DIA PENJAHAT". (Kekejaman Yon Gab dalam penyerbuan dan pembantaian Yon Gab ke
Poliklinik Laskar Jihad di Kebun Cengkeh Ambon, telah dikisahkan dalam Seri
480, edisi 24 Juni 2001, yang berjudul Tragedi 14 Juni 2001, Seret I Made Yasa
dan Anggota Yon Gab ke Pengadilan HAM).
Kamis 21 Juni MUI bersama 27 ormas Islam temui DPR guna menyampaikan aspirasi
umat Islam. Delegasi ini diterima oleh antara lain Akbar Tanjung, dan AM.
Fatwa. Dalam dengar pendapat itu antara lain dengan tegas dinyatakan bahwa
apabila pemerintah tidak menghukum I Made Yasa atas perbuatannya maka dia akan
dinyatakan sebagai "Pembantai Umat Islam".
Sebulan kemudian permohonan pra-peradilan kasus kekejaman tersebut didaftarkan
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan no. 20/Pid/Prap/2001 tanggal 9
Agustus 2001. Termohon I dan II, adalah berturut-turut Kapolri dan Panglima TNI.
23 Agustus sidang pertama pra-peradilan itu digelar, sangat mengecewakan.
Termohon II yaitu kuasa hukum Panglima TNI tidak hadir. Itu menunjukkan
ketidak-seriusan dari pihak TNI. Sedangkan dari pihak kuasa hukum Kapolri
sebagai termohon I tiba di tempat sesuai waktu yang telah ditentukan. Sidang
yang dipimpin oleh hakim ketua H. Soedarto S.H. hanya berlangsung sekitar 10
menit. Hakim ketua memutuskan menunda pengadilan itu sampai hari Senin 27
Agustus 2001.
Sidang kedua diadakan di ruang Garuda, PN Jakarta Selatan pada hari Senin, 27
Agustus 2001, diwarnai dengan adu argumen antar dua belah pihak.
Pihak pemohon yang mewakili Mardi Abdul Aziz (27 tahun), dalam gugatannya
menyatakan bahwa pihak termohon telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan
prosedur-prosedur dalam hal penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Tiga hal
tersebut telah dilakukan oleh anggota pihak Kapolri dan Panglima TNI secara
tidak sah. Berdasarkan fakta-fakta hukum, Pihak Tim Pengacara (TP) yang
mewakili Mardi Abdul Aziz, menuntut sembilan butir tuntutan, antara lain ketiga
tindakan di atas itu tidak sah sesuai hukum, dan menuntut pengembalian seluruh
barang yang disita kepada pihak pemohon.
Dalam jawabannya, Kuasa Hukum Kapolri, yang dipimpin oleh Kombes Pol. Soeyitno,
SH menyatakan menerima pra-peradilan ini karena sesuai dengan fungsi utamanya,
yaitu mengontrol tim penyidik. Tetaapi karena Kepolisian RI dalam melaksanakan
tugasnya dibagi ke dalam jajaran Mabes, Polda, Polwil, Polres dan Polsek, maka
seharusnya yang dituntut adalah penanggung jawab kegiatan kepolisian setempat
bukannya Kapolri.
Kuasa hukum Panglima TNI yang diwakili oleh Letkol Payaman P.,SH, Mayor Suryono
SH, Kapten Santosa SH, menolak pra-peradilan ini, disebabkan oleh tidak adanya
kewenangan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan
persidangan ini. Dan juga menegaskan bahwa tidak ada surat perintah dari
Panglima TNI untuk menangkap karena pimpinannya adalah Penguasa Darurat Sipil,
Gubernur Maluku.
Dalam tanggapannya kepada pihak Kapolri, TP yang diwakili oleh Mahendradatta,
SH,MA, menyatakan dalam UU tentang kepolisian disebutkan bahwa Kapolri adalah
penanggung jawab tugas kepolisian atas seluruh wilayah RI. Dalam masalah
pejabat yang di daerah yang seharusnya dituntut, dalam kasus-kasus lain Polri
melalui Mabes sering melakukan penangkapan sendiri-sendiri. Contohnya Kasus
Penangkapan Ustadz Jafar Umar Thalib, Panglima Laskar Jihad yang tersangka
melakukan tindak pidana di Ambon, mengapa penangkapan dilakukan di Surabaya,
dan diproses selanjutnya di Mabes Polri, Jakarta.
Kepada kuasa hukum Panglima TNI, TP memberikan tanggapannya bahwa berlakunya
Pasal 84 KUHAP yang dipermasalahkan pihak termohon II, adalah untuk tindak
pidana material. Sedangkan pra-peradilan adalah tentang hukum acara atau hukum
formal, sehingga pasal tersebut tidak relevan untuk diterapkan. Tentang surat
penangkapan yang tidak pernah dibuat Panglima TNI, itu merupakan pengakuan dari
pihak termohon II bahwa tindakan Yon Gab di Ambon itu adalah tindakan liar,
yaitu di luar hukum.
***
Pra-peradilan ini hanya merupakan langkah awal menuju upaya hukum: "menyeret I
Made Yasa dan Anggota Yon Gab ke Pengadilan HAM." Harus ada keseriusan
pemerintah untuk menyeret semua para pelanggar HAM ke Pengadilan HAM, utamanya
di Aceh dan di Ambon. Keadilan harus ditegakkan walaupun terhadap kerabat
ataupun korps sekalipun.
=-> FA'ADLWA WLW KAN DZAQRBY (S. ALAN'AM, 152), dibaca:
=-> fa'dilu- walaw ka-na dza-qurba- (s. al an'a-m), artinya:
=-> berlaku adillah walaw terhadap karibmu sendiri (6:152). Walla-hu a'lamu
bisshawa-b
*** Makassar, 2 September 2001
[H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/2001/09/490-tragedi-berdarah-14-juni-dalam-pra.html
