Salam, Kalau pejabat atau pemimpin Indonesia itu cerdas( pintar) tidak akan diselip( dilumba) oleh pemimpin/pejabat negara-2 lain yang dulunya terbelakang.Sekarang Vietnam dan terutamna Malaysia para pemimpinnya sudah terbukti lebih pintar dari Indoneia sehingga mereka lebih maju malah Malaysia sudah menguasai sebagian dari ekonomi IndoneSia.Tentara Malaysia bisa membebaskan sandera dari perompak Somalia.TNI/ALRI juga bisa dengan membayar 4,5 juta dolar OPO ORA HEBAT!!!!
Wasalam, Wal Suparmo --- Pada Ming, 29/5/11, Nanang Heriyanto <nan...@yahoo.co.id> menulis: Dari: Nanang Heriyanto <nan...@yahoo.co.id> Judul: [Mayapada Prana] Aneh2: Mengaku Distributor Tunggal Depdiknas, Korupsi Dana DAK Pendidikan Magelang Kepada: "Kincir Angin" <kinciran...@yahoogroups.com>, komunitas_mer...@yahoogroups.com, lintas_mi...@yahoogroups.com, lkisgr...@yahoogroups.com, moko...@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 29 Mei, 2011, 11:26 PM Dunia aneh2 pejabat kok tertipu.. atau terdorong mendapat imbalan... eh yang didapat adalah status tersangka =================================================== Dari: Al Faqir Ilmi <alfaqiri...@.......com> Judul: Mengaku Distributor Tunggal dari DEPDIKNAS, KORUPSI Dana DAK Pendidikan Magelang Tanggal: Kamis, 26 Mei, 2011, 6:06 PM Mengaku Distributor Tunggal dari DEPDIKNAS, KORUPSI Dana DAK Pendidikan Magelang Dari: MAKI Magelang <ma.....@indosat.net.id> Judul: Dana DAK Pendidikan di Magelang dikorupsi Tanggal: Kamis, 26 Mei, 2011, 7:54 AM Dana pendidikan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di kabupaten Magelang rupanya tidak tetap sasaran, karena ada indikasi telah dikorupsi, dimana dalam pengadaan buku yang pemenang lelangnya adalah merupakan anak perusahaan/ agen/ perusahaan yang didukung oleh PT. Bintang Ilmu, yang konon katanya mengaku sebagai distributor tunggal resmi dari Departemen Pendidikan Nasional. ternyata setelah diperiksa, buku-buku yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh departemen pendidikan nasional, yang dituangkan dalam peraturan mentri pendidikan nasional yang berupa petunjuk teknis pelaksanaan DAK pendidikan, juga pelaksanaan lelangnya melanggar aturan yang ada, karena tampak sekali rekayasanya. Juga ditemukan, bahwa meski buku belum yang dikirim masih belum lengkap dan lebih dari separoh belum ada, ternyata perusahaan yang memenangkan lelang sudah dibayar, meski belum menyelesaikan pekerjaannya sampai saat ini. Demikian juga untuk pengadaan alat peraga maupun laboratorium bahasa, tampak jelas ada rekayasanya Semua telah di laporkan oleh banyak pihak kepada pihak yang berkompeten, baik kepada wakil rakyat di DPRD, maupun kepada instansi lain, semoga mendapat tindak lanjut, dan sangat menghargai aparat hukum setempat yang telah menjadikan beberapa pejabat yakni panitia lelang maupun dinas pendidikan kabupaten Magelang, yang berkaitan dengan pengadaan tersebut sebagai tersangka. Semoga bisa memberi pelajaran agar tidak terulang, sehingga dimasa akan datang dana pendidikan benar2 dapat tepat sasaran untuk mencerdaskan anak didik http://www.koruptorindonesia.com/201...duga-koprupsi/ Disdikpora Magelang Diduga Korupsi Kamis, 10 Februari 2011 Magelang – KIC : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Rabu (9/2) diadukan ke Kejaksaan Negeri Kota Mungkid, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan DAK Pendidikan 2010. Yang melaporkan adalah gabungan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan organisasi mahasiswa, masing-masing Forbes PM, Cicak dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). “Langkah kami, atas dasar PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Bintoro Dwi Prasetyo SE, Koordinator Forbes PM (Forum Bersama Peduli Magelang). Dalam penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Rp 70 miliar itu meliputi pengadaan mebeler SD, alat peraga SMP, laboratorium bahasa SMP, buku perpustakaan SD dan SMP serta alat kesenian SMP. Kepada Kajari Dra Martini SH MHum, mengemukakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan menyerap Rp 26.097.263.000. Akibat dari dugaan praktek korupsi tersebut, negara berpotensi dirugikan lebih dari Rp 1 miliar.