Benar nihhh rame2 jalan2 ke Singapura dengan alasan studi banding, pakai biaya sendiri?
wow kaya dong... nanti kalau punya uang lagi lebih baik disumbangkan untuk sekolah2 yang ancur dong, atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup.. daripada dihambur2kan untuk pesiar keluar negeri.. okeyyy ============================================= From: <cip.....@indosat.net.id> Subject: Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dikorupsi Besar2an - Sekolah Remek/Hancur Date: Sunday, July 3, 2011, 6:30 AM Sebuah investigasi dan laporan dari LSM Cinta Indonesia Persada dan berbagai elemen masyarakat kabupaten Pasuruan tentang korupsi dana pendidikan di kabupaten Pasuruan. laporan yang juga dimuat sebuah media massa sebagaimana link dibawah ini, diantaranya menyebutkan: untuk pembangunan/rehabilitisasi gedung sekolah SD, yang besarnya dana pembangunan adalah Rp. 72 juta/ sekolah, tiap pemborong yang ingin mengerjakan, harus setor dulu uang sogokan/ fee sebelum diberi pekerjaan sebesar Rp. 7 - Rp 10 juta/sekolah (dengan jumlah sekolah lebih dari 100 SD, berapa kira2 uang pembangunan SD yang dikantongi pejabatnya), dan akibat terlalu besar potongan yang satu (belum termasuk potongan lain2.. bisa ditebak, sekolah2 yang baru dibangun/ direhab.. hancurrrrr)untuk pengadaan buku dan alat peraga pendidikan, lelang belum dilakukan, tapi sudah meninjau gudang salah satu rekanan yang bernama pak Sugeng (infonya adalah tokoh partai dari partai PAN) & ibu Inggarwati cs yang konon katanya orang kuat dan ditakuti sekaligus disukai oleh seluruh kepala daerah atau kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se- jawa Timur, karena sering memberi uang sebelum proyek dimulai. Hal ini aneh, karena dinas pendidikan dan panitia lelang sudah menentukan pemenang sebelum lelang pengadaan dimulai. karena jika lelang belum dimulai, kan belum ada rekanan yang mendaftar, kok sudah meninjau persediaan barang dari rekanan untuk menentukan rekanan yang akan direkayasa dimenangkan, dengan alasan sudah melihat persediaan barang dan gudang dari rekanan tersebut. Harian Surya Surya Timur Wilayah Pasuruan - Banyuwangi Jumat 1 Juli 2011, halaman D Dijanjikan Nglencer ke Singapura Foto: Tim Investigasi, DPC Hanura Kabupaten Pasuruan yang mengungkap penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan kali ini kabar tak sedap menyeruak. Ada rekanan besar yang menjanjikan sejumlah fasilitas, termasuk ngelencer ke Singapura, yang dikemas dalam studi banding bagi para kepala Unit Pelayanan Tehnis daerah (UPTD) Pendidikan se kabupaten Pasuruan. Syaratnya, rekanan besar ini harus memenangi seluruh proyek tender DAK pendidikan anggaran 2010 & 2011 untuk buku dan berbagai peralatan sekolah. Dari sumber kuat, rabu (29/6) malam, dioperoleh informasi jika rekanan itu sudah membuat kesepakatan dengan salah seorang pengambil kebijakan di kabupaten Pasuruan. Oleh salah seorang personel di Dindik, dilanjutkan dengan mendatangi dan mengunjungi lokasi gudang dari perusahaan rekanan yang berada di Jakarta. "Karena orang terpenting di instansi terkait tidak dapat berangkat, akhirnya diwakili seorang stafnya untuk menyaksikan gudang dan stok barang yang dimiliki rekanan itu. Meski harus ke Jakarta, personel itu tetap saja berangkat dan perisiwanya terjadi sekitar sebulan yang lalu" ujar sumber itu. Setelah mengunjungi gudang rekanan, disusunlah skenario termasuk dianaranya mengajak kepala UPTD pendidikan yang dulu dikenal dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan ngelencer ke Singapura. Agar tidak mencolok dan kentara, acara ngelencer dikemas dalam studi banding. Tentu saja berangkatnya personil Dindik Kabupaten pasuruan itu sangat mengherankan. Pasalnya proyek DAK pendidikan untuk pengadaan buku dan alat peraga sekolah, belum dilelang, tapi mereka malah sudah melakukan peninjauan gudang milik rekanan. "Ada sesuatu yang dipaksakan, artinya dinas membuat daftar spesifikasi barang sesuai milik salah satu rekanan saja." urai sumber berinitial BS (Tim investigasi) ini. Kepala bidang TK-SD di Dindik Kabupaten Pasuruan yang berangkat ke Jakarta, saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya tidak diangkat dan saat dikirim pesan singkat, membalas dengan membenarkan kunjungannya ke Gudang salah satu rekanan itu. "Inggih leres dulur (iya benar saudara)" tulis si M, pejabat itu. Sejumlah kepala UPTD pendidikan, yakni Manan, kepala UPTD kec. Rejoso, dan Muchsin, kepala UPTD kec. Kraton, membantah jika studi banding ke Singapura dibiayai rekanan. Disampaikan bahwa biaya adalah biaya sendiri dari menabung dan urunan/iuran selama beberapa waktu. Kur Bayar 7 Juta, Surat Perintah Turun Kasus DAK Pendidikan Pasuruan, Surya Dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di kabupaten terus menggelinding bak bola salju. Bukti bertambah, sebagaimana diungkapkan M. Muchlis, warga Bangil yang mantan anggota komite SMPN 1 Bangil. Dari seorang kawannya yang menjadi rekanan (kontraktor pembangunan fisik gedung sekolah) dan merasa dikorbankan, ia memiliki bukti Surat Perinah Mulai Kerja (SPMK) yang diserahkan 25 Oktober 2010, tapi SK-nya baru diperoleh pada 4 Nopember 2010. Menuru Muchlis, semestinya yang harus turun lebih dulu adalah surat keputusan (SK), baru disusul turunnya dokumen SPMK. "dokumen SPMK turun lebih dulu karena rekanan teman saya itu bayar Rp 7 juta. Bahklan ada rekanan lain membayar hingga rp. 10 juta/ sekolah untuk proyek senilai rp. 72 juta/ sekolah untuk proyek rehab bangunan sekolah, ujarnya (senin, 27/6) Muchlis juga turun ke lapangan dan menemukan sekolah yang bangunannya sudah rusak. Padahal bangunan itu baru selesai sekitar 3 atau 4 bulan sebelumnya. SD masangan kec. Bangil. Di sekolah ini talang air sudah remek, terlepas dan menggelantung serta pintu ruang perpustakaan tidak dapa ditutup. Temuan riil ini tidak dapat dibantah, sehingga sepantasnya sikap ngotot dari Dinas Pendidikan yang merasa pengerjaan proyek DAK tidak bermasalah, sangat tidak wajar. "Meski sudah ada audit BPK jika ada bukti kuat seperti ini, DPRD dapat meminta BPK untuk mengaudit kembali', kata Muchlis. Aida Fitriati, ketua komisi A DPRD kabupaten Pasuruan, yang dianaranya membidangi masalah pendidikan membenarkan, bahwa Dewan Pasuruan telah menerima hasil audit BPK (kamis 23/6). Namun masih belum membahas hasilnya. Terkait adanya desakan agar Dewan mengajukan permohonan audit kembali kepada BPK, Aida mengatakan, masih perlu mengkaji dan membahasnya lebih dalam karena ini terkait aturan. Secara teknis, pelaksanaan DAK pendidikan 2010 telah dibahas dewan dengan dinas terkait sebelum pelaksanaan dimulai. Tapi saat pelaksanaan, dewan terus mengawasi dan memantau jalannya pengerjaan proyek. Kur
