Marzuki Alie: Kontroversi Saya Akan Terus Sampai 2014 Monday, August 1, 2011
Selama menjabat sebagai ketua DPR RI, tidak hanya sekali saja pernyataan kontroversial keluar dari mulut Marzuki Alie. Politisi asal Partai Demokrat itu bahkan menegaskan, kontroversi yang terlontar dari mulutnya tak akan berhenti setidaknya sampai 2014. “SELAMA saya masih bersuara, kontroversi saya akan terus sampai 2014,” kata Marzuki, Senin (1/8/2011). Akhir pekan lalu, beberapa pernyataan kontroversial kembali terlontar dari anggota Dewan Pembina PD ini. Marzuki menyampaikan pernyataan soal pengampunan bagi koruptor. Dia mengusulkan agar para koruptor yang saat ini masih buron di luar negeri diampuni. Alasannya, aset para koruptor yang ada di luar negeri, kata Marzuki, cukup besar. Jika aset para koruptor ditarik ke dalam negeri, maka roda perekonomian akan berjalan. Marzuki juga mewacanakan membatasi transaksi keuangan dalam bentuk tunai. Dikatakannya, semua transaksi keuangan di atas Rp 1 juta seharusnya dilakukan melalui transaksi tunai. Hal itu, menurut Marzuki, untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Selain soal metode transaksi tunai, Marzuki juga mengusulkan agar Undang-Undang Antikorupsi mengandung prinsip pembuktian terbalik bagi para koruptor. Satu hal yang paling disesalkan banyak orang adalah, pernytaan Marzuki yang mengusulkan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan jika memang tidak ada lagi orang yang dianggap kredibel memimpin lembaga itu. Akibat dari pernyataannya tersebut, Marzuki mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Namun dia menyatakan tak gentar dengan kecaman-kecaman ini. Marzuki justru mempertanyakan kecaman yang dilakukan berbagai pihak ini karena terkesan menghakimi. “Saya prihatin dengan mereka yang mengaku penegak demokrasi, tapi saya dihakimi, bukannya diajak berdiskusi,” katanya. Menurut Marzuki, apa yang dia lontarkan terkadang memang di luar cara berpikir masyarakat biasa. Karena itu, ide serta gagasannya sering kali menimbulkan kontroversi. “Tetapi dalam keadaan yang tidak normal seperti sekarang ini, terkadang dibutuhkan pemikiran yang tidak normal juga untuk memperbaiki keadaan,” ujarnya. Marzuki mengatakan, setelah 2014 mendatang, dirinya akan mengundurkan diri dari panggung politik. Dia mengaku punya keinginan untuk kembali ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. “Sepertinya saya memang tidak cocok menjadi politisi. Saya mau jadi guru saja di Palembang,” katanya. ■ Indra Maliara http://monitorindonesia.com/?p=41939 Inilah Daftar Akrobat Politik Si Badut Marzuki Monday, August 1, 2011, 22:39 Sebelum menjadi Ketua DPR RI, Marzuki Alie dikenal sebagai politisi yang jarang bicara ke publik. Namun semenjak menjadi orang nomor satu di Senayan, lontaran dari mulut Marzuki kerap mengundang kontroversi dan polemik. NAMUN jauh sebelum pernyataannya yang ingin membubarkan KPK dan mengampuni koruptor. Marzuki kerap melontarkan berbagai pernyataan yang kerap mengundang kecaman. Ketua Umum Badko HMI Jabotabeka-Banten, Rudy Gani menilai, kontroversi tersebut sepatutnya tidak terlentorkan dari mulut Ketua DPR. Tidak heran jika Marzuki Alie dituding sebagai badut politik belaka yang tidak lucu. Berikut adalah berbagai pernyataan Marzuki Alie yang kontroversi: 26 Oktober 2009. Marzuki mendukung rencana pemerintahan SBY menaikkan gaji para menteri meski tiga hari kemudian ia membantah pernyataannya. Pernyataan tersebut dikecam karena banyak yang menilai tidak sensitif terhadap rakyat kecil. 28 Oktober 2009: Marzuki secara sepihak membatalkan dua rapat kerja menteri yakni rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama. 21 Januari 2010: Tanpa didampingi pimpinan DPR lainnya Marzuki menghadiri pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso merasa tidak terwaikili dengan kehadiran Marzuki itu. 2 Maret 2010: Marzuki dicerca anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR RI soal rekomendasi Pansus Angket Bank Century karena secara sepihak menghentikan rapat. 15 September 2010: Marzuki Alie menilai studi banding yang dilakukan Panja Pramuka DPR RI ke Korea Selatan, Jepang, dan Afrika Selatan bukanlah pemborosan. Lawatan ke tiga negara itu kabarnya beranggaran Rp 3,7 miliar. 27 Oktober 2010: Marzuki berceloteh soal bencana tsunami yang melanda Mentawai, Sumatera Barat. Dia menyalahkan para korban yang tetap tinggal di tepi pantai. Ia juga menyarankan agar warga pindah ke daratan. Gerakan kecam Marzuki beredar di media sosial Facebook dan Twitter. 29 November 2010: Marzuki diam-diam kunjungan kerja ke luar negeri Syria di tengah keprihatinan saat ini akan bencana alam yang melanda tanah air pascatsunami di Mentawai. Padahal saat itu semua alat kelengkapan DPR membatalkan agenda kunjungan ke luar negerinya sampai akhir tahun sebagai bentuk empati terhadap rangkaian bencana alam di tanah air. 24 Desember 2010: Marzuki mengakui kinerja anggota dewan di sepanjang tahun 2010 buruk dengan hambatan utama terutama faktor komunikasi. Ini mengundang reaksi dari kawan-kawannya sesama anggota DPR RI. 11 Januari 2011: Marzuki geram dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang menyebutkan pimpinan DPR melakukan kebohongan publik tentang persetujuan semua fraksi dalam pembangunan gedung baru DPR. Marzuki tegas menyatakan, fraksi Gerindra di DPR serta fraksi lainnya sudah setuju terkait pembangunan itu. 26 Februari 2011: Marzuki meminta pemerintah menghentikan arus pengiriman TKW sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri karena semakin memperburuk citra Indonesia di luar negeri. Migrant Care mendesak Marzuki minta maaf atas pernyataannya itu. 1 April 2011: Marzuki terus berceloteh soal pembangunan gedung mewah DPR dan menyebut pembangunan gedung baru DPR sudah ada sejak Agung Laksono menjadi ketua DPR periode sebelumnya. 15 April 2011: Tiba-tiba Marzuki keberatan dengan keberadaan salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) di lingkungan gedung DPR RI. 30 Mei 2011: Marzuki berang dengan pemilik akun Twitter Benny_Israel dan akan melaporkannya ke Polisi. 27 Juni 2011: Marzuki membuat berang pimpinan DPD RI terkait pernyataannya ada penggelembungan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar per gedung di 33 provinsi. 29 Juli 2011: Secara mengejutkan Marzuki mengusulkan KPK dibubarkan. Para koruptor diampuni dan duitnya dikembalikan ke negara. ■ Indra Maliara http://monitorindonesia.com/?p=41946 Lekat dengan Kontroversi, MA Diminta Tiru Gaya Akbar Tandjung Monday, August 1, 2011 Pernyataan kontroversi selalu lekat dengan sosok politisi kelahiran Palembang 6 November 1955 silam. Dialah Marzuki Alie, pernyataan penyandang gelar PhD Program studi Marketing Politics dari University Utara Malaysia ini selalu menyulut polemik. POSISI Marzuki sebagai Ketua DPR RI, wajar rasanya bila banyak yang berpendapat bahwa pernyataan kontroversinya kerap membawa efek politik. Sebagai politisi, Marzuki tidak piawai dalam berbasa-basi, dia tidak bisa memoles citra dari pernyataannya. Hal ini berbanding terbalik dengan politisi Partai Demokrat lainnya seperti Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY tak terkecuali Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang kerap mengedepankan pencitraan. Simak pernyataan Marzuki soal Tsunami Mentawai, Marzuki menyatakan Kabupaten Mentawai jauh dan bencana tsunami tersebut konsekuensi bagi warga yang tinggal di pulau. Marzuki mengatakan, seharusnya warga yang takut ombak jangan tinggal di daerah pantai. Alasannya, jika ada bencana seperti tsunami, proses evakuasinya menjadi sulit. Bahkan ia juga menyarankan agar warga Mentawai dipindahkan saja, guna menghindari bencana serupa. “Kalau takut ombak, jangan tinggal di tepi pantai,” katanya. Di bawah kepemimpinan Marzuki Alie, DPR terkesan semakin menjauh dari rakyat. Ketua Umum Badko HMI Jabotabeka-Banten, Rudy Gani menilai, sejak Marzuki menjadi Ketua DPR lembaga wakil rakyat itu juga menunjukkan ketidakkompakan antara pimpinan dan anggotanya. ’’DPR terkesan tidak menyatu dalam menanggapi persoalan publik. Mulai dari pembangunan gedung DPR, gedung DPD, hingga kini, tentang wacana pembubaran KPK. Seharusnya sebagai ketua lembaga tinggi politik, Marzuki harusnya memberikan ide-ide yang cemerlang, bukan menyulut kegaduhan. Pernyataannya hanya menyulut kontroversi yang berujung cacian publik,” ujar Rudy. Rudy membandingkan, masa kepemimpinan Akbar Tandjung dengan Marzuki. Menurutnya, di masa kepemimpinan Akbar, DPR cenderung lebih solid dan dekat dengan rakyat. Walaupun isu-isu politik di masa Akbar begitu deras menerpa, namun DPR sejalan dengan keinginan rakyat. “Ini menjadi bukti bahwa leadership Akbar jauh lebih unggul ketimbang Marzuki. Akbar berhasil mengeluarkan krisis di DPR tanpa dihujat oleh publik hingga selesai. Sedangkan Marzuki, belum selesai menjadi Ketua saja sudah dihujat kanan-kiri,’’ katanya. Untuk itu, Marzuki pun diminta meniru kepemimpinan Akbar Tandjung. “Bang Akbar menjadi contoh bagaimana seharusnya ketua DPR berperilaku. Jangan sedikit-sedikit komentar dan memancing kontroversi. DPR itu lembaga politik yang seharusnya mencerahkan publik,” serunya. ■ Indra Maliara http://monitorindonesia.com/?p=41949 Marzuki Membuat DPR Semakin Dibenci Rakyat Politisi asal Partai Demokrat itu mengusulkan pembubaran KPK, jika seleksi pimpinan KPK tidak berhasil mendapatkan calon-calon pimpinan yang kredibel. Selain itu, Marzuki Alie juga mengusulkan agar para koruptor dimaafkan saja. PERNYATAAN tersebut sontak mendapatkan ‘perhatian’ dari banyak kalangan, tidak sedikit yang menyarankan agar Marzuki mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti berpendapat, pernyataan Marzuki Alie tentang pembubaran KPK sudah cukup untuk dijadikan alasan memintanya mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Pernyataan dan tindakan kontroversial Marzuki yang dilakukan berulang-ulang tidak dapat dilihat sebagai semata-mata karena kekhilafan semata, tetapi lebih pada niat jujurnya terhadap bangsa ini. “Pernyataan kontroversial seperti ini bukanlah kali pertama dilakukan oleh Beliau. Lebih dari itu tindakan-tindakannya juga mencerminkan perilaku yang tak patut sebagai Ketua DPR. Misalnya, cara beliau memimpin sidang paripurna Bank Century, audiensi pribadinya dengan calon kapolri, dan tentunya dukungannya yang sangat kuat atas keberlangsungan pembangunan gedung DPR,” kata Ray, Senin (1/8/2011). Menurut Ray, tindakan tersebut amat disayangkan di tengah upaya sebagian anggota DPR membangun citra dan substansi DPR agar lebih dapat dipandang positif oleh masyarakat. Catatan negatif atas pernyataan dan tindakan Marzuki Alie telah dua kali dilaporkan oleh masyarakat ke Badan Kehormatan DPR. “Pernyataan dan tindakan Marzuki Alie itu jelas dapat membuyarkan berbagai upaya yang dimaksud. Karena bagaimanapun pernyataan dan tindakan Ketua DPR selalu akan dilihat sebagai bagian dari DPR secara menyeluruh,” katanya. Ditambahkan Ray, akan lebih baik jika ada upaya anggota DPR untuk meminta Marzuki mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Logika Marzuki Alie untuk pembubaran KPK dapat dipakai untuk meminta beliau mundur. “Bila KPK diminta bubar karena kemampuannya yang rendah, maka logika yang sama sebaiknya berlaku bagi Marzuki Alie. Bahkan sejatinya, Beliau memberlakukan hal itu terlebih dahulu bagi dirinya. Bukankah di era kepemimpinannya saat ini, kualitas moral, disiplin, bahkan hingga kualitas pembuatan UU DPR juga merosot. Jadi sudah selayaknya Beliau mundur dari Ketua DPR,” tukasnya. Senada dengan Ray, aktivis Koalisi Masyarakat Sipil dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nurkholis Hidayat juga mengemukakan pendapat yang sama. Pasalnya, Marzuki yang kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial akan membuat DPR semakin tidak dipercayai masyarakat. “Dia itu sudah beberapa kali membuat pernyataan yang menyakiti hati masyarakat Indonesia, kalau begini terus DPR tidak akan dipercaya masyarakat,” kata Nurkholis, Senin (1/8/2011). Pernyataan Marzuki Ali soal pembubaran KPK dan pengampunan koruptor adalah pernyataan sesat dan tidak layak diucapkan oleh pimpinan DPR yang dinilai mewakili kepentingan rakyat. Pernyataan itu justru dapat dinilai sebagai dukungan terhadap para koruptor yang menginginkan KPK dilemahkan atau dibubarkan dan koruptor diampuni kesalahannya. “Pernyataan Marzuki juga berseberangan dengan kehendak publik yang ingin KPK dipertahankan dan koruptor dihukum seberat-beratnya,” tegas Nurkholis. Dia juga menilai, pernyataaan Marzuki dianggap mewakili kepentingan (respresentasi) dari DPR dan bahkan Partai Demokrat. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena kepentingan DPR yang terganggu dengan keberadaan KPK. Lembaga ad hoc itu sudah dan telah memproses sedikitnya 43 mantan dan anggota DPR dari berbagai fraksi DPR, memeriksa puluhan kepala daerah maupun kader atau orang dekat yang berasal dan atau mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik. KPK juga melakukan pengawasan terhadap rencana DPR dalam penyusunan anggaran, dana aspirasi dan pembangunan gedung baru DPR RI . Terganggunya kepentingan DPR akhirnya menimbulkan ketidaksukaan sebagian DPR kepada KPK dan berdampak negatif pada upaya ‘pembunuhan’ terhadap KPK baik melalui wacana publik, pemangkasan anggaran atau pemangkasan kewenangan dalam proses legislasi ataupun melalui proses seleksi calon pimpinan KPK yang nantinya dilakukan di DPR. ■ Indra Maliara http://monitorindonesia.com/?p=41956 ‘’Omong Salah Melulu, Ganti Marzuki Alie’’ Kejadian menarik terjadi ketika Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso sedang memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III, sosok artis lawas, Pong Hardjatmo tiba-tiba muncul. PONG membawa spanduk bertuliskan ‘Omong Salah Melulu, Ganti Marzuki Alie, Jujur Adil Tega’. Setelah Priyo selesai memberikan keterangan pers, Pong pun ikut mengomentari pernyataan Marzuki Alie soal pembubaran KPK dan pemutihan para koruptor. “Karena dia sering mengelurkan pernyataan kontroversial dan itu bukan sekali. Marzuki sudah seringkali menyakiti rakyat,” katanya. Pong lalu menunjukkan spanduk tersebut kepada Priyo, dengan tersenyum Priyo berkata, “Sebentar, spanduk apa ini. Yang ada di dalam spanduk itu saya tidak setuju. Tidak perlu sedramatis itu.” Namun di lain pihak, pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie terkait usulan pembubaran KPK tampaknya mulai berkembang lebih jauh. Sejumlah anggota DPR tidak lagi sekadar melontarkan kritikan, tapi mulai menggulirkan kemungkinan melakukan mosi tidak percaya kepada Marzuki. Anggota Komisi III dari Partai Hanura, Syarifuddin Suding menyatakan kekecewaannya. Dia meminta Demokrat untuk segera menurunkan kadernya tersebut dari posisinya sebagai Ketua DPR RI. Menurutnya, sebagai orang yang memimpin lembaga terhormat, mestinya lontaran yang keluar dari Marzuki mencerminkan tindak tanduk dan ucapan yang patut dan layak. “Pernyataan kontroversialnya ini sudah terjadi berulang kali dan berpengaruh pada citra lembaga. Saya akan menggalang mosi tidak percaya terhadap beliau,” kata Suding, Senin (1/8/2011). Untuk itu, Suding berencana akan mulai menggalang mosi tidak percaya, dia akan berkomunikasi dengan fraksi lain di DPR untuk membuat surat evaluasi kinerja Marzuki yang kerap berbicara di luar batas. Dirinya khawatir pernyataan Marzuki erat dikaitkan dengan sikap resmi Demokrat. “Kita lihat saja apakah pernyataan Pak Marzuki ini sebagai sikap resmi partai yang diminta SBY sehingga tidak akan ada sanksi yang diberikan,” tegasnya. Di tempat terpisah, meski tetap mendukung KPK, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaklumi pernyataan Marzuki Alie tentang pembubaran KPK. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY memaklumi pernyataan Marzuki Alie tidak lebih sebagai pernyataan pribadi dan hal tersebut merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh negara. “Kalau ada pernyataan yang sifatnya kontroversi terhadap keberadaan KPK maka perlu kita cermati lagi, kapasitas pribadi atau lembaga karena mewakili lembaga ada proses lain, tidak semudah itu. Dan kalau itu berangkat dari pribadi dan pandangan seseorang saya kira semua dari kita punya hak menyatakan pendapat atau bebas untuk berfikir tentang sesuatu yang berbeda sebagai seorang warga negara. Jadi ya bisa di maklumi juga,” papar Julian Aldrin Pasha, Senin (1/8/2011). Meski begitu, Julian menegaskan bahwa Presiden SBY tetap mendukungmkeberadaan KPK sebagai garda depan pemberantasan korupsi. “KPK punya undang-undang sendiri sebagai lembaga adhoc yang sangat di butuhkan untuk beberapa waktu kedepan demi pemberantasan korupsi kedepan. Sejalan pemerintahan SBY- Boediono bahwa memang harus di dukung,” katanya. Julian menambahkan, komitmen Presiden SBY untuk memberantas korupsi telah tegas sejak 2004 diawal masa kepemimpinannya. Komitmen itu, kata Julian, tidak akan berubah, apalagi saat ini keberadaan KPK sangat dibutuhkan di Indonesia. “Pada intinya Presiden telah tegaskan sejak 2004, bahwa Presiden SBY jelas berantas korupsi, perang terhadap korupsi. Dan ini tidak berubah, tetap konsisten sampai hari ini. Tidak ada alasan untuk mempertanyakan komitmen Presiden yang intinya memberantas korupsi,” ujarnya. ■ Indra Maliara http://monitorindonesia.com/?p=41963
