Dijamin kemungkinan besar.. mafia yang akan menang pak
Dari inti
berita anda, mafia punya uang, punya kuasa dan mengendalikan aparat.
Sedang rakyat hanya punya semangat dan harapan.. bisa2 saat rakyat
disana demonstrasi anti korupsi, ehh pelaku masih asyik terus korupsi
atau tidur pulas menikmati hasil korupsi
Menyebalkan........
Mungkin
koruptor baru kapok, jika masyarakat memperlakukan koruptor seperti
maling ayam.. bisa jadi lhooo.. gara2 tidak ada respon memadai dari
aparat,
karena jengkelnya rakyat trus anarki... secara diam2 atau beramai2
rumah atau mobil atau koruptornya dilempari batu
(catatan: anarki terjadi krn tdk ada kepastian hukum)
==================
Dari: Jarak Indonesia <jarak...@yahoo.com>
Judul: Rakyat Vs Mafia: Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung
Tanggal: Jumat, 23 September, 2011, 3:55 PM
http://warta-online.blogspot.com/2011/09/warta-online-rakyat-vs-mafia-korupsi.html
Dari 3 kliping yang terlampir dibawah ini ada kesimpulan:
Meski
didemonstrasi oleh masyarakat & sudah dilaporkan kepada pihak
berwenang, mungkin konspirasi dan korupsi dana DAK pendidikan di
Tulungagung akan terus berjalan. Dan para pelaku cuek.
Apa karena
dinas pendidikan, pejabat & para mafia yakin bahwa
aparat hukum akan diam meski ada korupsi, karena sudah dibayar & ikut
mendapat bagian???
Mungkin ini yang membuat para mafia itu didalam
pertemuan dengan para pejabat Tulungagung, tidak ragu menyebut nama
beberapa pejabat tinggi aparat hukum sebagai orang yang patuh pada mafia
itu karena karir dan penghasilan dari pejabat hukum sangat tergantung
pada para mafioso itu.
Inikah yang membuat korupsi dana pendidikan di
Tulungagung tidak pernah ada tindak lanjut, meski banyak kasus sudah
jelas alat buktinya?
-----------------------------------------------------------------
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JD076KH_VQ8J:www.harianbhirawa.co.id/kasus/36637-tuntut-koruptor-pemkab-dihabisi+abaikan+korupsi+dak+pendidikan+tulungagung&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id
Tuntut Koruptor Pemkab DihabisiSunday , 18 September 2011 19:48
Media Online Bhirawa
Tulungagung, Bhirawa
Sedikitnya seratusan massa pengunjuk rasa
yang menamakan diri Komunitas Tulungagug satu, Jumat (16/9), melakukan
aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Patung Kartini sekitar
Alun-Alun Kota Tulungagung. Mereka menuntut agar para koruptor di tubuh pemkab
setempat dihabisi.
Aksi unjuk rasa ini cukup menarik perhatian warga
yang saat itu melintas di seputaran Alun-Alun. Apalagi gabungan
berbagai elemen masyarakat Kota Marmer itu juga menyuguhkan atraksi
teatrikal yang cukup memikat.
Koordinator aksi, Zainul Fuad, seperti
yang tertulis dalam selebaran yang disebar ke publik, menyatakan sudah
tidak asing lagi jika setiap kali ada persoalan kasus yang identik
dengan keuanga daerah di tubuh Pemkab Tulungagung hanya diselesaikan dengan
cara politis. "Salah satu contohnya DAK Pendidikan yang diduga penuh intrik
rekayasa," katanya.
Selanjutnya,
dia menyatakan hal itu kini seharusnya menjadi pekerjaaan rumah (PR)
bagi penegak hukum untuk tidak berpangku tangan saja. Terlebih dari
hasil pemberitaan media lokal dan nasional tidak sedikit yang berhasil
mengendus aroma busuk dugaan praktik korupsi tersebut.
Pantaua
Bhirawa, aksi unjuk rasa yang dikawal aparat kepolisian ini berlangsung
tertib. Mereka langsung membubarkan diri begitu usai mementaskan drama
teatrikal. Sebelumnya, Zainul Fuad juga membacakan tuntutannya secara
lengkap. Selain meminta koruptor dihabisi, dia menuntut agar jangan
libatkan pegawai afkiran untuk menata birokrasi, adanya transparansi
anggaran, adili mafia DAK, pendidikan murah , kesehatan murah dan jangan
politisir kasus.
[wed]--------------------------------------------------------------
http://mnusantara.blogspot.com/2011/08/medianusantara-konspirasi-korupsi-dana.html
Notes
Demi info yang seimbang dan
tidak sepihak, kami menyarankan agar dilakukan konfirmasi kepada pejabat
kabupaten Tulungagung.
Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung (bpk. Bambang) HP: 081335722229
Anggota DPRD kabupaten Tulungagung (bpk. Supriono) HP: 08125905711
(tim)
Siaran Pers PANGGUNG (Paguyuban LSM Tulungagung)
bahwa pada:
Tanggal:17 Agustus 2011
lokasi :
Hotel Elmi Surabaya, kemudian pindah ke Hotel Mojopahit Surabaya.
Jam : sekitar pukul 20.00 - selesai
Bertepatan
dengan hari proklamasi kemerdekaan, bukannya bagaimana merenungkan hari
kemerdekaan & bagaimana mengisinya dengan hal berguna, agar negara
ini bisa maju, tapi malah beraktifitas & ber-konspirasi
merencanakan korupsi dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan
kualitas pendidikan & mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Itulah yang patut diduga telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tulungagung, bpk Bambang, Kepala Bagian keuangan kabupaten Tulungagung, bpk
Fauzi, bersama mafia pendidikan yang sudah beberapa kali diberitakan oleh media
massa yakni ibu Inggarwati
yang
mengakunya merupakan utusan Distributor produk pendidikan di Jawa
Timur, PT. Cipta Inti Surabaya, dan juga mendapat mandat dari PT.
Bintang Ilmu dan PT Mapan yang meng-klaim sebagai Distributor Tunggal
untuk produk2 peningkatan mutu pendidikan dari kementrian pendidikan
nasional, Rudi yang mengaku utusan dari Kadin (kamar Dagang dan
Industri) Jawa Timur, dan beberapa orang lagi yang mengaku utusan dari
DPRD kabupaten Tulungagung serta beberapa orang pengusaha.
Tim
LSM Tulungagung yang sudah lama menduga bahwa banyak korupsi di
Tulungagung direncanakan dliuar kota, setelah mendapatkan info, lalu
membuntuti kepergian beberapa pejabat penting Tulungagung ini. Biasanya
pertemuan2 pejabat dan para mafia koruptor iu dilakukan ditempat hiburan
malam, (dugem) mungkin karena bulan ramadhan, waktu dibuntuti para
pejabat itu
pergi ke hotel Elmi kota Surabaya. Dan saat mereka tak sengaja melihat
bahwa ada beberapa anggota LSM dari Tulungagung ternyata
ada di Hotel Elmi juga, maka pertemuan kelihatan terburu2 dan mereka
bergegas pergi bersama2 entah kemana. Agar tidak ketahuan membuntuti,
akhirnya hanya 1 orang rekan LSM yang membuntuti, untuk melihat apakah
pertemuan itu bubar, ataukan dilanjutkan ketempat lain. Ternyata rapat
dilanjutkan ketempat lain, yakni di restoran di hotel Mojopahit
surabaya.
Mungkin merasa aman karena tidak melihat lagi kerumunan
LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan mereka itu dilanjutkan. Mereka
tidak mengetahui bahwa ada satu anggota LSM Tulungagung yang mengintip
pertemuan itu.
Hasil pertemuan:
bahwa pekerjaan untuk
peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudi dan
pengusaha yang mewakili kepentingan DPRD. Maka pekerjaan akan mulai
diatur agar dalam pelelangan dokumennya diatur, juga mekanismenya
diatur, agar orang lain tidak bisa mengikuti pelelangan dan atau
mengatur panitia agar memenangkan Inggarwati atau orang2nya.
Dalam
pertemuan itu Inggarwati menjamin, meskipun nanti mekanismenya agak
menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan oleh para LSM,
karena menurut Inggarwati, dirinya diback-up oleh pejabat tinggi
kejaksaan agung. Sehingga nanti jika ada laporan dari LSM pada
kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di
Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini (terdengar nama
Marwan, yang katanya merupakan pejabat yang cukup kuat di kejaksaan
agung, entah apa jabatannya)
Menurut Inggarwati dibeberapa daerah
yang dia mengerjakan pekerjaan peningkatan mutu pendidikan yang
dibiayai dana DAK pendidikan, meski ada mekanisme yang tidak terlalu
sesuai dengan aturan, dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta
barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari kementrian
pendidikan, terbukti aman2 saja, dia menyebutkan kabupaten probolinggo,
kabupaten lumajang, kabupaten Mojokerto, kabupaten Ngawi dan beberapa
tempat lagi diluar Jawa Timur. Yang penting bagaimana panitia mau
memenangkan Inggarwati atau orang2nya. Karena selain punya backing dan
menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan
tadi
untuk mencarikan "dana operasional", juga aparat hukum di jawa Timur
dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi
jabatan ataupun juga mendapat "setoran" rutin darinya.
Hal ini
ditambahi oleh orang yang bernama Rudi yang mengaku suruhan dari Kadin
jawa timur, bahwa seperti yang dilakukan Rudi sebagai penyedia kain dan
seragam untuk para pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa
Timur, menyatakan menjamin aman, karena seperti pengadaan kain dan
seragam para pegawai negeri tadi, meski bahan kain tidak sesuai
spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman2 saja, karena
selain di backing oleh Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi
setoran untuk memelihara aparat hukum.
Dan dijamin dari proses
pengadaan tersebut, dinas pendidikan dan pejabat di Tulungagung, baik
pejabat kabupaten dan DPRD akan mendapatkan bagian yang besar, sekitar
25%-30% dari nilai proyek.
Bahkan, Inggarwati, Rudi cs
berjanji akan membantu mengatasi masalah hukum yang akan timbul dari
penyelewengan pembangunan gedung sekolah2 yang didanai oleh dana DAK
pendidikan tahun 2010, maupun tahun2 sebelumnya. Karena sudah rahasia
umum, meskipun selama bertahun2 mendapat dana DAK pendidikan untuk
pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah lebih dari 5 tahun
berturut2, sekolah di Tulungagung yang mendapatkan dana itu, sekolah
tetap hancur. kemana dana pembangunan itu? beberapa waku yang lalu
sempat diperiksa oleh aparat hukum, termasuk adanya pembelian mebelair
(meja kursi) untuk murid dan guru, ternyata yang ada bukan pembelian,
tapi barang lama diperbaiki dan dica/ dipernis, agar tampak baru. dan
itu dalam laporan keuangan ditulis bahwa membeli mebelair baru dengan
besar anggaran adalah sebesar pembelian mebelair baru. Kasus ini pernah
diberitakan oleh media massa, dan sempat diperiksa aparat, ternyata
kemudian tidak ada kabar beritanya.
Jadi selain mafia perampok
uang negara, rupanya juga mengaku sebagai markus (makelar kasus) dengan
klaim sebagai suruhan oknum pejabat kejaksaan agung tadi.
Jadi kesimpulan dari LSM Tulungagung,
Bahwa
pengadaan produk peningkatan mutu pendidikan, akan direkayasa untuk
memenangkan Inggarwati dan komplotannya, dan cenderung akan mengurangi
kualitas dari spesifikasi dan mutu yang ditentukan oleh kementrian
pendidikan nasional, agar ada banyak kelebihan dana yang akan dinikmati
bersama oleh para mafia dan pejabat di Tulungagung, juga untuk
memberikan dana operasional untuk oknum yang bernama Marwan dan para
aparat hukum di Jawa Timur dan Tulungagung. maka perlu dicari info,
siapakah oknum bernama Marwan tadi, dan apa jabatannya di Kejaksaan
Agung dan siapa komplotannya di lembaga aparat hukum Jawa Timur. Karena
kami kuatir ini hanya klaim dari Inggarwati, komplotannya dan pejabat
kabupaten Tulungagung untuk menakut2i LSM di Tulungagung, agar
konspirasi untuk merampok uang
negara ini tidak dipantau oleh para LSM di Tulungagung.
Dan
kelakuan para pejabat ini sangat merendahkan derajat sebagai pegawai
pemerintah, kok mau2nya disuruh dan dipanggil oleh para mafia ini jauh2
dari Tulungagung ke Surabaya (jaraknya 250 km) untuk patuh dan atau
berkomplot bersama mafia perusak ekonomi bangsa. Dan klaimnya konspirasi
ini mendapat restu dari Bupati, benarkah?
PANGGUNG
Paguyuban LSM Tulungagung
A.Boegank
koordinator
---------------------------------------------------------------------------
http://www.prigibeach.com/?soda=YmFjYV9iZXJpdGE=&pan=MzI2MQ==
Senin, 05 April 2010 00:49:31 Wib
Tulungagung : Kasek Bungkam, Polisi Buntu
Penyelidikan Mark-Up Mebelair SD Tulungagung (prigibeach.com/Jpos)
Upaya polisi mengungkap dugaan mark-up proyek mebelair Dinas
Pendidikan (Diknas) Tulungagung, tampak menemui jalan buntu. Itu
disebabkan sejumlah kepala sekolah (kasek) yang dimintai keterangan di
mapolres memilih bungkam alias tutup mulut.Seperti disampaikan
Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo melalui Kasatreskrim AKP
Mustofa kemarin. Perwira dengan tanda pangkat tiga balok di pundak ini
mengatakan, kasek hanya sebagai saksi dugaan proyek mebelair yang
merugikan keuangan negara Rp 512 juta. Meski begitu mereka terkesan
ketakutan."Memang tidak semua kasek penerima bantuan yang kami
periksa. Hanya perwakilan saja. Tapi ya itu tadi. Semuanya bungkam
karena ketakutan," tutur mantan Kasatreskrim Polres Blitar ini.AKP
Mustofa melanjutkan, akibatnya polisi kesulitan menggali keterangan
untuk mengungkap mark up proyek yang bersumber dana alokasi khusus (DAK)
2007 itu. Namun pihaknya tetap menghargai sikap yang diambil oleh
kasek. "Kami dapat memaklumi sikap mereka. Mungkin karena masih aktif
menjabat sebagai pegawai negeri, mereka memilih bungkam," terangnya.Meski
gagal, AKP Mustofa menjamin penyelidikan polisi jalan terus. Saat ini
harapan polisi hanya tertumpu pada laporan data hasil audit BPK.
Sayangnya, hasil audit BPK pun bersifat global. Tidak tertulis secara
terperinci item yang diduga digelembungkan oleh dua rekanan."Repotnya
ya itu, dalam laporan hasil audit BPK tidak ditulis secara rinci. Kami
harus metani (mengurai, red) satu per satu agar semuanya jelas,"
tuturnya.Satu lagi yang menjadi catatan polisi. Yakni terdapat
bukti tanda kesepakatan proyek atau addendum. Intinya, pihak rekanan
bersedia mengganti jika dalam proyek tersebut ditengarai bermasalah."Apalagi
pihak rekanan sudah mengganti kekurangan dan kesalahan sesuai dengan
ketentuan ganti rugi yang diajukan oleh BPK. Otomatis rekanan pasti
merugi," kata AKP Mustofa.Seperti diberitakan sebelumnya, dua
adik pejabat teras di Pemkab Tulungagung mendapat proyek mebelair untuk
79 SD sebesar Rp 869 juta. Ditengarai proyek pada 2007 itu bermasalah.
Ada dugaan mark up hingga Rp 512 juta.Itu berdasar laporan BPK
yang diungkapkan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo. Polisi pun
menyelidiki kasus ini. (tri/her/Jpos)
