dari milis tetangga
----- Forwarded by Mustofa/Notes on 10/25/2005 06:19 PM -----
"Abu
'Abdurrahmaan" To:
keadilan4all@yahoogroups.com
<abu-abdurrahmaan@ cc:
gmx.net> Subject: [keadilan4all] Fwd:
PKS Tolak
Sent by: Tunjangan BBM Rp 10 Juta/Bulan
(HARAP DIBACA)
[EMAIL PROTECTED]
groups.com
10/25/2005 05:40
PM
Please respond to
keadilan4all
Assalaamu 'alaykum,
saudara2 sekalian. Sambil berpuasa, mudah-mudahan aktifitas saudara2
sekalian bermilis ria ini tidak mengurangi pahala puasa anda.
Sudah banyak pernyataan pengurus teras atas PKS maupun fraksinya yang
tegas menolak tunjangan ini. Adalah sebuah kebohongan yang sengaja
dibuat-buat bila anda menuduh PKS menyetujui atau mendiamkan
tunjangan itu.
Silakan lihat kliping di bawah dan kliping2 yang telah saya kirim
sesudahnya terkait bahwa PKS akan menyalurkan uang itu untuk masy.
miskin andaikata tetap dipaksakan untuk dicairkan.
Alloh SWT pasti akan menunjukkan siapa yang berkata benar dan siapa
yang berdusta.
Wassalaam.
--- In keadilan4all@yahoogroups.com, Abu 'Abdurrahmaan <abu-
[EMAIL PROTECTED]> wrote:
- PKS Desak Jaksa Agung Berani Tangkap Koruptor di Pemerintahan
[Eramuslim]
- Kader PKS Bantu Korban Gempa Bumi Pakistan [PKS Online]
- PKS Tolak Tunjangan BBM Rp 10 Juta/Bulan [Tempo]
- PKS Tolak Kenaikan Tunjangan DPR [Republika]
- F-PKS Tolak Tunjangan Rp 10 Juta/Anggota DPR [Suara Merdeka]
- Tak Mau Terima, FPKS Kritik Tambahan Dana Operasional [Detikcom]
- PKS Akan Salurkan Dana Tunjangan Anggota DPR Kepada Masyarakat
[Kompas]
- FPKS Minta BLT Diganti dengan Program Padat Karya [Suara Merdeka]
- Andri Zulfikar : Banjir Order [Pontianak Post]
- PKS Matangkan Balon Walikota [Kedaulatan Rakyat]
- Pembekalan Syariat Wanita DPD PKS Aceh Besar [PKS Online]
---------------
http://www.eramuslim.com/br/ns/5a/21594,1,v.html
PKS Desak Jaksa Agung Berani Tangkap Koruptor di Pemerintahan
Oleh:
21/10/2005 08:32 WIB
eramuslim-Presiden PKS Tifatul Sembiring mendesak Jaksa Agung
Abdurrahman Saleh untuk lebih berani mengungkap kasus-kasus korupsi.
Sebab, selama setahun memimpin kejaksaan, Arman, panggilan akrab
Abdurrahman Shaleh, belum menunjukkan keberanian mengungkap kasus
korupsi yang tergolong besar. "Jaksa Agung itu harus berani. Beliau
harus punya nyali," ujar Tifatul kepada pers, di Jakarta.
"Siapa orangnya yang korupsi ada di pemerintahan harus ditangkap.
Jangan
basa-basi," sambungnya. Karena itu dalam menangani korupsi kejaksaan
harus meningkatkan kinerjanya.
Menurutnya, dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama korupsi
kelas
kakap, kejaksaan berjalan lamban. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang sangat agresif mengungkap kasus korupsi.
Seharusnya, harap Tifatul, Arman bisa meniru dan mencontoh
langkah-langkah yang ditempuh Jaksa Agung Baharuddin Lopa (Alm). "Pak
Lopa gebrakannya cukup menakutkan para koruptor," sambungnya.
Terkait dengan hal itu, lanjut dia, apakah nanti Arman termasuk yang
layak diganti atau tidak adalah wewenang SBY. "Kita serahkan saja
kepada
Presiden," katanya. Arman sendiri dipilih Presiden sebagai Jaksa Agung
karena dia berani beda dalam mengambil keputusan soal kasasi Akbar
Tandjung.
Disebutkannya, korupsi di Indonesia masih termasuk tinggi, walaupun
dari
nomor dua naik menjadi nomor enam. Tapi nilai indeks korupsi tak
begitu
signifikan. Seharusnya dengan adanya KPK dan kejaksaan, korupsi di
Indonesia bisa berkurang secara sigfikan. "Minimal dari nomer dua
menjadi 12," tegasnya. (dina)
----------------
http://pk-sejahtera.org/modules/news/article.php?mn=1&storyid=3426
Jumat, 21 Oktober 2005 14:21 WIB
Berita
Kader PKS Bantu Korban Gempa Bumi Pakistan
PKS Online: Para kader PKS ternyata tidak hanya peduli untuk korban
bencana di dalam negeri saja. Pada kejadian bencana alam di
Pakistan-pun, para kader PKS memberikan bantuannya. Selasa (18/10),
Suryama dan Faqih berangkat ke Pakistan untuk bergabung dengan tim
yang
sudah dibentuk lebih dahulu oleh para pengurus PIP PKS Pakistan.
Suryama
M Sastra adalah anggota FPKS DPR RI dan Faqih Munandar adalah Ketua
Pos
Penanggulangan Bencana (P2B) PKS.
PKS Online: Kedua tokoh PKS ini berangkat bersama rombongan salah satu
LSM Indonesia pada hari Selasa (18/10) siang dengan pesawat Thai Air
menuju Karachi. Sesampainya di Karachi, mereka langsung bertemu dengan
Wakil Konjen RI di Karachi, Joko Sulastomo.
Pada pertemuan tersebut, Joko menghaturkan terima kasihnya kepada tim
kemanusiaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sudah sepantasnya pihak
Indonesia juga melakukan aksi sosial balasan kepada rakyat Pakistan
yang
juga telah membantu Indonesia dalam musibah tsunami yang lalu. Wakil
Konjen itu menceritakan antusiasme masyarakat Pakistan membantu Aceh.
Banyak yang menyerahkan bantuan langsung ke konjen, dari anak sekolah
yang memberi bantuan sebesar 90 Rupees (Rp.15.000) sampai perusahaan
yang menyumbang $ 5.000. Kantor konjen sampai kewalahan menampung
bantuan-bantuan tersebut. Selain bertemu dengan Konjen, mereka juga
bertemu dengan pengurus Al-Khidmat Foundation, salah satu NGO di
Pakistan yang juga membantu korban bencana.
Pada hari berikutnya (Rabu, 19/10), mereka berangkat menuju Islamabad
dengan pesawat. Di kota inilah, mereka bergabung dengan tim bentukan
PIP
PKS Pakistan. Tim tersebut sebelumnya sudah membeli 2 truk bahan
makanan
seharga $ 7.865. Tiap truk berisi 10 ton beras, 10 ton gandum, dan
1.286
kg minyak goreng. Setelah melakukan koordinasi, sorenya tim
memberangkatkan bantuan menuju Balakot sebelah utara Islamabad,
sekitar
4 jam perjalanan.
Selain itu, Suryama dan Faqih juga menyempatkan untuk berkoordinasi
dengan Dubes RI , Drs. Anwar Santoso, Atase Pertahanan, Kol. Rakhman
Haryadi, SA dan Konsuler, Budi Prihantoro. Dubes menyambut hangat
kehadiran mereka. Dalam kesempatan itu, Suryama menghimbau Dubes agar
meminta Pemerintah Pusat untuk menambah bantuannya menginggat bantuan
Indonesia dinilai lebih kecil dibandingkan bantuan dari negara lain.
Padahal Pakistan sudah banyak membantu ketika tsunami di Indonesia
yang
lalu. Suryama juga menyatakan bahwa dirinya sendiri juga akan
mengusulkan penambahan itu ke Menko Kesra.
(Novri)
---------------
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/10/21/brk,20051021-
68369,id.html
PKS Tolak Tunjangan BBM Rp 10 Juta/Bulan
Jum'at, 21 Oktober 2005 | 17:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,
Untung
Wahono menyatakan tidak akan mengambil sepeser pun dana tunjangan
sebesar Rp 10 juta yang telah disetujui DPR dan pemerintah dalam
Anggaran Perubahan Belanja Negara Kedua pada September 2005
lalu. "Saya
tidak akan menerima dana tunjangan itu," kata Untung di gedung
MPR/DPR,
Jumat (21/10).
Alasannya menurut Untung kenaikan itu tidak rasional terlebih dilihat
kondisi rakyat saat ini.
Menurut Untung kenaikan tunjangan ini sebenarnya persoalan lama,
bahkan
secara resmi baik sikap partai maupun fraksi PKS tetap menolak
tunjangan
berupa take home pay tersebut. "Yang perlu dipikirkan juga dana itu
akan
dikembalikan ke kas negara atau ke masyarakat," kata Untung.
Sikap dari Fraksi dan Partai Demokrat sampai saat ini belum
diputuskan.
"Sikap resmi partai masih didiskusikan dulu, tapi menurut saya
kenaikan
tunjangan ini bukti anggota DPR tidak peka terhadap persoalan
rakyat,"ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok.
Rengga Dmayanti
---------------
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=218369&kat_id=3
Sabtu, 22 Oktober 2005
PKS Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
JAKARTA -- Ikut disetujuinya kenaikan tunjangan Rp 10 juta bagi setiap
anggota DPR bersamaan dengan kenaikan harga BBM dalam pengesahanan
APBN-Perubahan II, tidak diketahui sebagian anggota DPR. Ketua Fraksi
PKS, Untung Wahono, mengaku tidak tahu mengapa bisa lolos disahkan.
Fraksi PKS, kata dia, menolak kenaikan itu.
Selama pembahasan APBN-P II di Panitia Anggaran (Pangar), Untung
mengatakan sebagai ketua fraksi tidak pernah dilapori. ''Saya baru
tahu
setelah itu ditetapkan dalam paripurna,'' kata Untung, kepada
Republika,
Jumat (21/10) malam.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebelum dibahas di Pangar, masalah
tunjangan itu dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. BURT
sempat menyetujui, tapi kemudian pimpinan partai dan fraksi menolaknya
setelah dikritik tak empati terhadap penderitaan rakyat, yang tengah
bergulat dengan busung lapar, bencana, dan lain-lain.
Mendapat penolakan luas, BURT berhenti membahasnya, walaupun sesama
anggota BURT sendiri saling tuding ''hipokrit''. Di saat BURT tidak
lagi
terdengar membahas soal tunjangan yang membuat take home pay anggota
DPR
naik 100 persen itu, ternyata usulan itu telah dilanjutkan ke Pangar
dan
kemudian disetujui dalam APBN-P II.
Ketua Pangar, Emir Moeis, mengaku tidak terlalu tahu tentang besaran
tunjangan secara rinci. ''Yang lebih tahu itu BURT,'' katanya, tadi
malam. Pembahasan anggaran antara Pangar dan pemerintah, kata dia,
hanya
pada pagu anggaran saja. ''Tidak sampai pada satuan tiga
(perincian-perincian, red),'' katanya.
Disinggung tentang kemungkinan lolosnya tunjangan ini sebagai imbalan
lolosnya kenaikan harga BBM, Untung membantah. Menurut dia, usulan
kenaikan tunjangan sudah muncul sejak Februari. Setelah disoroti
publik,
kemudian meredup. ''Tapi rupanya niat [untuk menaikkan tunjangan] itu
masih ada,'' kata Untung, tanpa merinci.
Percaloan DPR
Saat tunjangan anggota DPR sudah naik, pemeriksaan anggota DPR yang
terlibat percaloan terus berlangsung. Anggota Pangar dari PKS, Tamsil
Linrung, dicatut untuk aksi percaloan. Seorang ''pengumpul uang
pengusaha'' bernama Ali Mustafa mengakui telah menggunakan nama Tamsil
Linrung untuk membuat para pengusaha percaya.
Badan Kehormatan (BK) DPR, Jumat (21/10), memanggil seorang aktivis
LSM
CGCG RD (Pusat Pengembangan Korporatisme dan Pembangunan Daerah), Ali
Mustafa. Pemanggilan terkait dengan pelaporan pengusaha berinisial ES
dan Prof N kepada BK, bahwa mereka telah menjadi korban percaloan.
Kepada Republika, Prof N mengatakan bahwa ia telah menjadi korban
penipuan Ali Mustafa. Menurutnya, ia bersama dengan ES telah
memberikan
uang kepada Ali Mustafa sebesar Rp 800 juta dan Rp 500 juta. ''Saya
dijanjikan akan mendapatkan beberapa program yang ada di APBNP. Tapi
ternyata tidak ada. Malah ia menghilang,'' kata Prof N, Jumat (21/10),
yang dikonfirmasi melalui telepon.
Ketua BK Slamet Effendi sempat menanyakan alasan kenapa yang dijadikan
'pengungkit' adalah Tamsil Linrung. Padahal Ali Mustafa ternyata juga
mengenal sejumlah anggota DPR lainnya. Pertanyaan ini tidak dijawab
dan
Ali Mustafa.
Terkait dengan dokumen yang sudah diserahkan Prof N kepada BK, Slamet
menjelaskan bahwa dalam dokumen itu terdapat juga klausul kesepakatan
pemberian fee sebesar 1,5 persen dari total proyek Rp 100 miliar.
Jumlah
fee akan ditambah lagi 4,5 persen jika proyek sukses. Tamsil Linrung,
membenarkan telah bertemu dengan Ali Mustafa, Prof N dan ES. Tapi ia
menolak kalau disebut ia mengetahui tentang proyek yang dijanjikan Ali
kepada dua pengusaha itu.
THR
Sementar itu, anggota DPRD dilarang menerima maupun menganggarkan dana
dari APBD untuk keperluan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Ketentuan ini menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Tahun
2005 tentang Perubahan PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Aggota DPRD.
Dirjen Bina Adiminstrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri, Daeng M
Nazier, mengatakan larangan itu dikeluarkan karena THR tidak termasuk
belanja penunjang kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Sehingga seluruh anggota DPRD, kata
dia, tidak diperkenankan menerima THR.
(uba/djo/dwo )
---------------
http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/22/nas04.htm
Sabtu, 22 Oktober 2005
NASIONAL
F-PKS Tolak Tunjangan Rp 10 Juta/Anggota DPR
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Untung
Wahono menyatakan tidak akan mengambil sepeser pun dana tunjangan Rp
10
juta yang telah disetujui DPR dan pemerintah dalam Anggaran Perubahan
Belanja Negara Kedua pada September 2005 lalu. ''Saya tidak akan
menerima tunjangan itu,'' katanya kepada pers di Jakarta, Jumat
kemarin.
Dia menyampaikan alasan bahwa kenaikan tunjangan itu tidak rasional,
terlebih jika dilihat kondisi rakyat saat ini. ''Kenaikan tunjangan
sebenarnya persoalan lama. Karena itu, secara resmi, baik sikap partai
maupun fraksi, PKS tetap menolak tunjangan berupa take home pay itu,''
tandasnya.
Untung menambahkan, saat ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana
dana
itu akan dikembalikan, apakah ke kas negara atau ke masyarakat.
Sementara itu, menurut anggota Panggar dari F-KB Helmi Faisal Zaini,
masalah tunjangan dana operasional Rp 10 juta kepada anggota itu pada
awalnya sempat menimbulkan perdebatan di Panitia Anggaran (Panggar)
DPR.
''Beberapa anggota menolak tunjangan tersebut sedangkan sebagian lagi
menerima dengan alasan itu diperlukan agar bisa lebih sering menemui
konstituennya,'' katanya.
Menurut dia, saat ini suasana batin masih belum pas. Situasi juga
sedang
tidak tepat untuk menerima tunjangan dana operasional itu.
''Bagaimanapun, kita masih harus mengikuti irama suasana batin
masyarakat,'' tambahnya.
Menunggu
Jika pada akhirnya tunjangan itu sudah disepakati, anggota DPR harus
semakin meningkatkan kesungguhan dan kinerjanya. ''Disetujui atau
tidak
pemberian tunjangan itu, menunggu Sidang Paripurna DPR 24 Oktober
mendatang,'' tandas Helmi.
Ditanya sikap F-KB terhadap tunjangan ini, dia berkomentar akan
menunggu
perkembangan sikap fraksi-fraksi yang lain. ''Kita lihat sikap dan
irama
teman-teman lain. Tuntutan konstituen di bawah yang meminta kita lebih
sering mengunjungi mereka juga harus kita pertimbangkan. Namun
realitanya, ada juga masyarakat yang menolak tunjangan itu.''
Baginya, mengunjungi konstituen dan memperhatikan penolakan rakyat
terhadap tunjangan itu sama pentingnya.
Sementara itu, sikap Partai Demokrat sampai saat ini belum diputuskan
karena masih akan mengadakan diskusikan internal terlebih
dahulu. "Tapi
menurut saya, kenaikan tunjangan merupakan bukti anggota DPR tidak
peka
terhadap persoalan rakyat,'' ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat
Ahmad
Mubarok.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Tommy A Legowo
berpendapat lain. Menurut dia, sebaiknya tunjangan apa pun kepada
anggota DPR jangan diberikan dalam bentuk tunai. Hendaknya diwujudkan
dalam bentuk peruntukannya.(sas,di-49m)
--------------
http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/
21/time/141132/idnews/466148/idkanal/10
Tak Mau Terima, FPKS Kritik Tambahan Dana Operasional
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Tak semua anggota dewan bersukacita atas kenaikan tunjangan
operasional anggota DPR sebesar Rp 10 juta. FPKS justru mengkritiknya
dan menolak 'rejeki nomplok' tersebut.
Menurut Ketua FPKS Untung Wahono, tambahan tunjangan operasional
tersebut tidak tepat karena masyarakat masih merasakan kesulitan
akibat
kenaikan harga BBM.
"Sikap kita masih tetap seperti yang dulu. Kita tolak kenaikan take
home
pay. Ini suatu keprihatinan karena di saat kenaikan harga BBM yang
sangat tinggi, kita justru dapat tunjangan seperti ini," katanya
ketika
dihubungi detikcom, Jumat (21/10/2005).
Menurut Untung, untuk menyikapi lebih lanjut tentang rencana pemberian
dana operasional itu, FPKS sedang mengonsultasikannya kepada DPP PKS.
"Yang pasti kita tidak akan menerima uang tersebut. Ada dua opsi,
apakah
dikembalikan kepada negara atau dikembalikan pada rakyat, yang pasti
kita tidak akan pakai dana itu," tegasnya.
Politisi PKS ini juga berharap, keprihatinan menghadapi kenaikan harga
BBM juga diikuti oleh partai-partai lain.
Untung juga menjelaskan, kenaikan tunjangan operasional Rp 10 juta
merupakan tindak lanjut dari polemik beberapa waktu yang lalu. Dan
FPKS
ternyata tidak mengetahui anggaran tersebut juga dibahas dalam APBN-P.
"Kita fraksi tidak tahu. Kita baru tahu setelah APBN-P disahkan,"
katanya. (ahm)
---------------
http://www.kompas.com/utama/news/0510/22/165113.htm
NASIONAL
PKS Akan Salurkan Dana Tunjangan Anggota DPR Kepada Masyarakat
Jakarta, Sabtu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memerintahkan anggota DPR yang
berasal dari partai tersebut untuk menyalurkan dana tunjangan
operasional Rp 10 juta/ bulan yang dialokasikan bagi para anggota DPR
kepada masyarakat di daerah pemilihan mereka masing-masing.
"Kita akan mengambil keputusan. Yang banyak(ide, red) beredar di PKS
adalah itu. Belum bulat, tapi mengarah kesana. Memang ini akan
dibagikan
ke daerah pemilihan," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring di Jakarta,
Sabtu (22/10) usai menerima delegasi partai berkuasa di Malaysia,
UMNO.
PKS, ujar Tifatul, sebenarnya setuju agar anggaran tambahan dan
operasional bagi anggota dewan itu dihapus. "Tapi karena sudah
disetujui, apakah tidak sebaiknya kita mengusulkan agar itu diberikan
kepada masyarakat di daerah pemilihan. Jadi jangan diambil oleh
anggota
Dewan," ujarnya.
Dana yang dialokasi yaitu Rp 10 Juta bagi tiap anggota Dewan, menurut
dia, dapat dibagikan ke daerah pemilihan berupa sembako, kegiatan
bakti
sosial ataupun bentuk-bentuk penyaluran lainnya.
"Karena mengembalikan kepada negara akan repot lagi dan dikhawatirkan
diselewengkan lagi oleh pihak tertentu," katanya.
Mengenai mengapa akhirnya alokasi anggaran itu ditetapkan oleh DPR dan
pemerintah, ia menyiratkan sebenarnya para anggota DPR dari PKS
mengalami "kecolongan". "Itu proses agak diam-diam. Saya dengar dari
teman-teman di Dewan itu semacam ditempelkan di APBN-P2 sehingga luput
dari perhatian kita," katanya.
Kader-kader PKS di DPR, ujarnya, langsung menyatakan menolak terhadap
adanya tunjangan operasional tersebut. "Kita menolak kenaikan gaji,
sudah diskusi kesana kemari, sudah jungkir balik, ternyata kalah
voting," katanya.
Sumber: Ant
Penulis: Mbk
----------------
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0510/21/dar8.htm
Daerah
Jumat, 21 Oktober 2005 : 15.39 WIB
FPKS Minta BLT Diganti dengan Program Padat Karya
Semarang, CyberNews. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD
Jateng
mendesak dilakukannnya penggantian kebijakan Bantuan langsung Tunai
(BLT) dengan program padat karya.
Hal tersebut tertuang dalam surat FPKS Jateng Nomor 062/K/AK-
FPKS/X/2005
tertanggal 21 Oktober 2005 kepada Gubernur Jateng dan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera DPR RI.
Disebutkan, bahwa efek pemberian BLT selama ini menimbulkan beberapa
permasalahan baru yang lebih membahayakan stabilitas bangsa. Maraknya
konflik horisontal yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat dan
tidak aplikabelnya program SLT dalam realisasinya di lapangan,
terbukti
banyak memiliki kekurangan di sana-sini.
Selain itu, moralitas bangsa semakin runtuh dengan meningkatnya
pengakuan jumlah angka kemiskinan, serta banyaknya ketakutan dari
pamong
desa akan keselamatan mereka.
FPKS memandang akan terjadi kerawanan yang lebih besar jika program
BLT
ini tidak segera ditinjau ulang. Titik kerawanannya adalah proses
pendataan. Sampai saat ini tidak adanya standar yang jelas mengenai
definisi miskin. Hal ini mengakibatkan jumlah masyarakat miskin
meningkat tajam.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Ketua FPKS Abdul Fikri Faqih
menyatakan, dari hasil kunjungan lapangan komisi E DPRD Jawa Tengah di
Kendal terdapat 49 ribu rakyat yang mengajukan diri sebagai penerima
BLT. Sedangkan di Grobogan ada 100 ribu orang. "Jika dilihat dari data
penerima tahap pertama jumlah ini mengalami peningkatan rata-rata 80%
dari data sebelumnya," tandasnya.
Hal ini, lanjut Fikri, akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah
ketika jumlah semacam ini meningkat di seluruh daerah di Indonesia.
"Apakah pemerintah mampu menyediakan dana sebesar jumlah pengajuan
masyarakat?" tanyanya.
Dalam evaluasinya FPKS mengusulkan revisi kebijakan Bantuan Tunai
Langsung ini dengan mengalihkannya kepada program Padat karya mulai
pada
periode pencairan tahap ketiga. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi
kekecewaan masyarakat yang terlanjur mengajukan diri.
Namun di dalam pencairan tahap kedua harus dilakukan Verifikasi
Optimal. Jumlah penduduk yang mengajukan permohonan dana itu harus
diseleksi dengan kriteria yang jelas.
Waktu sampai tanggal 14 November harus dimanfaatkan dengan pendataan
yang melibatkan BPS, Kesehatan, BKKBN dan perangkat desa. Sikap pro
aktif dari perangkat desa dalam mengupdate data kemiskinan yang sampai
tanggal 30 Oktober ini sangat diharapkan.
( agung setia bakti/Cn07 )
---------------
http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?
berita=kotaraya&id=101588
Sabtu, 22 Oktober 2005
Andri Zulfikar : Banjir Order
Pontianak,- DALAM bulan suci Ramadan ini, hampir semua Anggota DPRD
Kota Pontianak dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)kebanjiran
order. Bukannya, order membuat kue atau baju. Melainkan, kebanjiran
order ceramah Ramadan.
Seperti yang dialami oleh Sekretaris F-PKS DPRD Kota Pontianak, Andri
Zulfikar AMd, banjir order ceramah didapatnya pada hari Ahad. "Hari
Minggu bisa empat kali beri ceramah. Mulai kuliah subuh, kultum
(kuliah
tujuh menit-Red), ceramah menjelang buka puasa bersama, hingga
renungan
malam dalam pelaksanaan sholat Tahajud berjamaah.
Ceramah agama yang diberikan olehnya diikuti oleh tua dan muda.
Dia mengaku mendapatkan kepuasan batin dalam kesibukannya di bulan
penuh
mahfirah ini. Dengan kesibukannya itu, tak ayal Andri jarang berbuka
puasa bersama keluarga. "Istri sudah maklum kok," katanya seraya
tertawa. "Minggu-minggu ini juga sering dipinta untuk berikan ceramah
di
luar kota seperti Singkawang dan Kabupaten Pontianak," ujar Andri.
(zan)
---------------
http://www.kedaulatan-rakyat.com/article.php?sid=31109
Friday, 21 October 2005, Jawa Tengah
PKS Matangkan Balon Walikota
SALATIGA (KR) - Jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan
Sejahtera
(DPD PKS) Kota Salatiga, belakangan ini terus melakukan optimalisasi
terhadap pematangan bakal calon (balon) walikota dan wakil walikota
Salatiga dalam Pilkada 2006 mendatang. Langkah itu dilakukan untuk
memperoleh figur yang tepat dan dikehendaki masyarakat.
"Siapa calon dari PKS, masih dibicarakan DPW Jateng dan selalu
sharing
demi kebaikan ke depan," ujar Ketua DPD PKS Salatiga, M Fathurrahman
SE
dihubungi KR, kemarin.
Dikatakan, yang pasti meski sejumlah partai dan fraksi yang ada di
DPRD
Salatiga sudah membuka diri soal seleksi calon bahkan sudah ada yang
deklarasi, namun untuk PKS masih belum mendapatkan calon yang jelas.
Terpisah, Wakil Ketua DPD PKS Salatiga, Asadullah Muntakhob SPd
ditemui
KR mengatakan, pihaknya membantah keras kalau mencalonkan Sekda Drs
Sutejo untuk diusung menjadi calon walikota mendatang. Diakuinya,
memang
pernah ada pertemuan dengan beberapa partai kecil (kaukus) dengan
PKB.
Namun, ketika itu yang akan menentukan calon wakilnya adalah partai
lain
bukan PKS.
Untuk itu PKS menolak dengan tegas dan akan mencari figur lain. "Kalau
yang menentukan partai lain sementara PKS memiliki 4 kursi di DPRD,
buat
apa kalau tidak diberi hak.
Yang jelas kabar PKS akan mendukung dan mencalonkan Drs Sutejo itu
adalah tidak benar sama sekali," tandas Asadullah Muntakhob kepada KR
di
teras kantor DPRD Salatiga.
(*-12)-c
----------------
http://pk-sejahtera.org/modules/news/article.php?mn=1&storyid=3425
Jumat, 21 Oktober 2005 06:24 WIB
Berita
Pembekalan Syariat Wanita DPD PKS Aceh Besar
PKS Online : Ketua DPD PKS Aceh Besar, H. Saifunsyah, SE.Ak. Dalam
sambutannya mengatakan bahwa memang sudah selayaknya para wanita-
wanita
muslimah, di Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Aceh Besar
berbekal
syariat yang mantap dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat
menjadi penggerak kebaikan, pengokoh agama dan bangsa, dan menjadi ibu
generasi yang bermartabat
PKS Online : Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadhan 1426 H yang
penuh
berkah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Aceh
Besar, menyelenggarakan pembekalan syariat wanita (PSW), di kantor DPD
PKS Aceh Besar, Jalan Medan- Banda Aceh, Km. 8,5 Lambaro ingin Jaya,
Sabtu, Ahad, dan Senin (8-10/10).
Pembekalan yang berlangsung selama tiga hari ini, dibuka langsung oleh
ketua DPD PKS Aceh Besar, H. Saifunsyah, SE.Ak. Dalam sambutannya
mengatakan bahwa memang sudah selayaknya para wanita-wanita muslimah,
di
Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Aceh Besar berbekal syariat
yang
mantap dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat menjadi
penggerak
kebaikan, pengokoh agama dan bangsa, dan menjadi ibu generasi yang
bermartabat
Ketua bidang kewanitaan DPD Aceh Besar, Nurhidayati, S.Si dalam
sambutannya juga berharap kegiatan pembekalan ini memberi manfaat dan
imbas yang besar serta dapat diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari
oleh
seluruh peserta sekaligus dapat mengajak lingkungan sekitarnya
mengamalkannya secara optimal. Terlebih kata Nurhidayati untuk
berperan
serta muslimah Aceh dalam mensukseskan pemberlakuan Syariat Islam dan
menyambut momen Aceh Damai.
Acara yang bertema "Ramadhan Datang, Damai Aceh Lon sayang, syariat
Islam Bek Tuwoe Sagai !!!" berlangsung bersamaan suasana yang dingin
karena gerimis yang tidak berhenti dari pagi. Ustazd H. Ghufran Zainal
Abidin, MA (ketua II IKADI NAD), menjadi pemateri perdana dengan tema
materi Fiqih Shiam. Menyusul beberapa pemateri pada sessi berikutnya.
Diantaranya ustazah Rita Indahyati, Ustazd Irawan Abdullah AII, S.Ag,
Ustazah Mulyani, S.Ag, Ustazah Suriawati, SE, Ustazah Andi Qadriah,
A.Md, dan ustazd Ghufran Harun,MA. Nonton Film islami bareng, menambah
seru acara dihari pertama pembekalan.
(Fitri/PKS Aceh Besar)
--- End forwarded message ---
___________________)|(_______________________
Ramadhan bulan pengokohan pribadi
untuk melayani dan memberdayakan ummat
---------------------------------------------
Mailing List Keadilan4all
Milis PK Sejahtera (UnOfficial)
http://groups.yahoo.com/group/keadilan4all
Situs resmi DPP Partai Keadilan Sejahtera di
http://www.pk-sejahtera.org
---------------------------------------------
:: Menuju Indonesia Bersih dan Peduli
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Yahoo! Groups Links
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Click here to rescue a little child from a life of poverty.
http://us.click.yahoo.com/rAWabB/gYnLAA/i1hLAA/TXWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Ajaklah teman dan saudara anda bergabung ke milis Media Dakwah.
Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
