BANTUAN MENYENGSARAKAN
Kebangkitan pasar modal internasional dan stagflasi ekonomi-ekonomi industri
pada era 1970-an, membuat bank-bank komersial Amerika, Eropa, dan Jepang
memberikan pinjaman langsung kepada negara-negara berkembang. Pinjaman itu
diberikan untuk membiayai proyek-proyek arahan negara dan strategi subtitusi
impor (pengembangan industri untuk melayani pasar domestik). Pinjaman penuh
resiko itu dipromosikan sebagai bantuan dari bank-bank negara-negara maju.
Mereka menyebutkan bahwa negara-negara tidak akan bankrut menerima bantuan
dengan suku bunga sangat rendah di tengah hiperinflasi tahun 1970-an, yang
berarti suku bunga riil bukan hanya sekedar rendah, tetapi bahkan menjadi
negatif. negara-negara yang tidak mau meminjam dengan kondisi tersebut, tentu
saja akan dianggap bodoh karena menyia-nyiakan kesempatan.
Akan tetapi di akhir dekade 1970-an, bantuan itu mulai menjadi petaka yang
menyengsarakan negara-negara peminjam di kemudian hari. Pada tahun 1979,
Federal Reserve, untuk meniadakan hiperinflasi dunia dan mengembalikan
pertumbuhan ekonomi membuat kebijakan penaikkan suku bunga. Keputusan tersebut
menceburkan dunia ke dalam resesi yang parah. Para negara berkembang yang telah
mendapat bantuan, tiba-tiba terbebani hutang yang sangat besar karena
meningkatnya suku bunga riil. Pendapatan luar negeri mereka menjadi turun
karena dana digunakan untuk membayar hutang yang semula mereka rasakan sebagai
bantuan luar negeri. Bahkan, untuk menutupi hutangnya, pemerintah mendapatkan
hutang baru. Dengan bunga yang semakin tinggi dan hutang yang semakin besar,
makin banyak uang yang melayang hanya untuk membayar hutang pemerintah
(Stiglitz, 2003).
Kewajiban hutang yang sangat besar pada negara-negara berkembang di Afrika,
Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia, semakin hari semakin membebani mereka.
Keadaan ini makin diperberat oleh sistem moneter internasional yang seringkali
tidak stabil dan gangguan keuangan internasional yang memberikan dampak
merugikan bagi kehidupan individual maupun ekonomi global (Gilpin & Gilpin,
2000). Beban berat yang ditanggung negara-negara tersebut, menjadikan mereka
kembali tergantung kepada Bank Dunia dan IMF. Untuk menerima dampingan dari IMF
dan Bank Dunia, para negara sebagai debitur harus menyetujui suatu program
penyesuaian yang ketat. Pemberian dampingan berarti bahwa negara-negara debitur
harus menghapus kemampuan intervensi negara dan strategi subtitusi impor, serta
harus mengadopsi kebijakan ekonomi berorientasi pasar.
El Fisgon (2004), menggambarkan hutang luar negeri yang diterima oleh
negara-negara berkembang tidak lebih dari perangkat penjarahan utama. Dari
kasus Meksiko, hal tersebut dapat dirasakan. Pada tahun 1982, Meksiko mendapat
pinjaman USD 57 milyar dari kreditur asing. Antara tahun 1982 sampai dengan
2002, Meksiko membayar USD 478 milyar untuk bunganya saja, dan harus meminjam
lebih banyak lagi untuk mencicil hutang pokoknya. Hingga tahun 2002, hutang
Meksiko telah melonjak dari USD 57 milyar menjadi USD 157 milyar, termasuk
hutang baru yang dikeluarkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Dengan
demikian, meski Meksiko sudah membayar hutang tahun 1982 sebanyak delapan kali
lipat lebih, dalam jangka waktu dua puluh tahun, tetap saja hutangnya masih
tiga kali lipat lagi. Dengan kata lain, menurut Fisgon, membayar hutang berarti
keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Kemiskinan negara-negara
berkembang, seperti Meksiko tersebut, memicu kemakmuran negara-negara pemberi
hutang seperti Amerika Serikat.
Demikian pula John Perkins (2004), menggambarkan bahwa sebuah negara yang
mempunyai sumber daya alam, seperti Ekuador yang mempunyai kandungan minyak
bumi melimpah telah menjadi sasaran untuk menerima bantuan dari
corporatocracy (yang terdiri dari korporasi global dan lembaga keuangan
international dengan dukungan pemerintah negara daidaya). Pada tahun 1968,
Texaco menemukan minyak bumi di wilayah Amazon Ekuador. Untuk mendukung
eksplorasi sumber daya alam tersebut dan menjadikan negara Ekuador sebagai
salah satu pemasok minyak dunia, maka Ekuador menerima sejumlah bantuan dari
corporatocracy. Bantuan berupa pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan
infrastruktur, yang terdiri atas pembangkit tenaga listrik, jalan raya,
pelabuhan, bandar udara, atau kawasan industri.
Menurut Perkins, yang pernah terlibat sebagai seorang Economic Hit Man (EHM),
bantuan-bantuan kepada negara berkembang seperti Ekuador di atas, memuat
persyaratan, bahwa perusahaan rekayasa dan konstruksi negara asal pemberi
bantuan yang harus membangun semua proyek bantuan. Dengan demikian, sebenarnya,
uang yang ditransfer dari kantor perbankan yang memberikan pinjaman kepada
kantor bagian rekayasa atau konstruksi yang membangun proyek, tidak pernah
meninggalkan negara pemberi bantuan. Meskipun, faktanya, uang yang diterima
negara penerima bantuan hampir dengan seketika dikembalikan kepada korporasi
yang merupakan anggota corporatocracy (kreditur), tetapi penerima bantuan
diharuskan membayar semuanya beserta bunganya. Apabila pinjaman mengalami gagal
bayar pada waktu berikutnya, maka anggota corporatocracy akan menuntut
pembayaran penuh, dan disertai dengan tindakan-tindakan pengendalian atas hak
pilih di PBB, instalasi pangkalan militer, atau akses kepada sumber daya
yang berharga. Walaupun negara penerima bantuan menerima tindakan tersebut,
pinjaman yang belum dibayar tetap masih terhutang.
Dampak yang dirasakan oleh negara penerima bantuan, seperti Ekuador tersebut,
adalah mereka berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada sebelum
menerima bantuan dua puluh tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan meningkat dari
50% menjadi 70%. Pengangguran bertambah dari 15% menjadi 70%. Hutang Negara
meningkat dari USD 240 juta menjadi USD 16 milyar. Bagian sumber daya nasional
yang dialokasikan untuk segmen penduduk paling miskin menciut dari 20% menjadi
6%.
Pengalaman David C. Korten (1999), sebagai penasehat manajemen pembangunan
bagi USAID (United State Agency for International Development), selama 15 tahun
tinggal di Asia juga terasa menyedihkan. Beliau mengamati bahwa setiap tahun
beberapa juta orang digusur dari rumah tempat tinggal mereka dan dari tempat
mereka mencari kehidupan demi proyek-proyek pembangunan yang mendapat bantuan
luar negeri. Proyek-proyek pembangunan tersebut telah merampas tanah, air, dan
tempat perikanan mereka, yang kemudian digunakan sebagai bendungan, perkebunan,
kawasan pabrik, tempat pemeliharaan udang, jalan tol, lapangan golf, kawasan
wisata, dan instalasi militer. Dalam banyak kasus, mereka yang tergusur telah
didorong dari miskin menjadi total miskin. Sementara itu orang yang lebih kaya
meraup keuntungan dari penggusuran tersebut. Sumber-sumber yang diambil dari
orang-orang miskin tersebut, penggunaannya beralih dari yang bekelanjutan
menjadi tidak berkelanjutan. Semua hal tersebut yang
semula ditujukan untuk mengejar pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto),
ternyata, tidak dinikmati oleh orang-orang miskin yang terus bertambah.
Pembangunan tersebut akhirnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang telah
memiliki lebih dari apa yang mereka perlukan sebelumnya, serta menyisakan
permasalahan hutang negara-negara Asia yang semakin menumpuk dari hari ke hari.
Meskipun uang dalam jumlah besar dari negara-negara berkembang melayang ke
negara-negara maju seperti Amerika Serikat, namun ternyata sebagian besar warga
negara Amerika Serikat sendiri tidak pernah menikmatinya. Akibat berjayanya
kapitalisme individualisme, Amerika Serikat mempunyai angka kemiskinan
tertinggi dari semua negara industri. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat tahun
2001, 32,9 juta warganya hidup dalam kemiskinan atau 11,70% dari jumlah
warganya. 13,4% hidup dalam kemiskinan eksterm. 1,3 juta jatuh ke bawah garis
kemiskinan dan 800 ribu jatuh ke dalam kemiskinan ekterm dalam satu tahun. Di
balik melambungnya perekonomian Amerika Serikat, ketimpangan sosial justru
melebar. Seperlima rakyat Amerika Serikat menguasai satu setengah kekayaan
nasional, dan dua puluh persen kaum termiskin menguasai hanya 3,5 persen. Pada
tingkat global, disproporsi ini jauh lebih curam.
Jurang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang melebar
secara dramatis hanya dalam beberapa tahun. Pada awal millennium baru, 80
persen penduduk dunia hidup tanpa kebutuhan dasar. Di Afrika mayoritas warganya
miskin total, dan 78% penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari satu
dolar sehari. Angka kematian bayi 60 persen lebih tinggi dibanding rerata semua
negara berkembang.
Situasi di Amerika Latin juga menggenaskan. Jumlah orang miskin naik secara
pasti di setiap negara kawasan ini. Tahun 1988, sebanyak 179,8 juta (35,80%)
penduduk hidup miskin dan 78 juta (15,5%) berada dalam kemiskinan eksterm.
Distribusi kesejahteraan di Amerika Latin sangat timpang. 10% penduduk terkaya
memperoleh penghasilan 84 kali lipat lebih dari 19% penduduk termiskin.
Menurut para pakar yang terlibat, seperti Korten, Stiglitz, Gilpin, maupun
Perkins, kejadian itu tidak hanya menimpa beberapa negara contoh di atas.
Hampir setiap negara yang menerima bantuan untuk memajukan negaranya telah
membawa mereka ke bawah payung kekuasaan global dan hampir mengalami nasib yang
sama. Hutang dunia ketiga telah tumbuh menjadi lebih dari USD 2,5 trilyun
dengan biaya pemeliharaannya mencapai lebih dari USD 375 milyar setahun (pada
tahun 2004). Biaya pemeliharaan tersebut, melebihi semua pengeluaran dunia
ketiga untuk kesehatan dan pendidikan. Biaya tersebut juga sama dengan 20 kali
dari apa yang diterima negara berkembang setiap tahun sebagai bantuan luar
negeri. Lebih dari 50% penduduk dunia bertahan hidup dengan biaya kurang dari
dua dolar per hari. Sementara itu, sekitar 1% lapisan rumah tangga dunia ketiga
paling atas menikmati 70-90% dari semua kekayaan keuangan pribadi di negara
mereka. Sebagian kecil masyarakat, yang bertindak sebagai
eksekutif perusahaan yang paling terhormat, telah memperkerjakan orang dengan
tingkat penggajian yang mendekati gaji budak agar membanting tulang dengan
kondisi yang tidak manusiawi di pabrik-pabrik atau proyek-proyek bergelimang
peluh.
Proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari lembaga keuangan
internasional dan perbankan negara-negara maju yang pada awalnya dirasakan
negara-negara berkembang sebagai bantuan telah menyeret mereka dalam hutang
luar negeri yang tidak pernah habis dan entah kapan akan berakhir. Mereka mesti
mempersembahkan porsi yang luar biasa besarnya dari anggaran nasionalnya untuk
membayar hutang-hutang mereka, sebagai ganti memakai modalnya untuk membantu
jutaan warga mereka yang secara resmi digolongkan sebagai melarat pada tingkat
yang berbahaya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut
hanya bermanfaat bagi segelintir penduduk, dan mungkin sesungguhnya
mengakibatkan keputusaasaan yang makin meningkat bagi sebagian besar
penduduknya.
Penulis: MERZA GAMAL (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)
Merza Gamal <[EMAIL PROTECTED]>
---------------------------------
Why keep checking for Mail? The all-new Yahoo! Mail shows you when there are
new messages.
[Non-text portions of this message have been removed]
Ajaklah teman dan saudara anda bergabung ke milis Media Dakwah.
Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
