Waahh... kalau polisi sabar lalu senapan, peluru serta bomnya para DPO itu yang menelan korban lagi pak Ketua MPR mau tanggung jawab?
Sebenarnya dan seharusnya sama2 dipahami dan pilih alternatif : 1. Orang2 'wanted' itu tertangkap dengan ada sedikit korban (dalam arti sebuah resiko yang harus ditanggung, yang penting 'wanted'-nya benar ketangkap. ATAU 2. Memberi kesempatan para 'wanted' itu membidik korban2 lagi. Begitu saja sederhana kan ??? Yang penting kita pahami juga : tentu saja petugas lapangan polisi tidak menghendaki juga ada korban, baik sipil maupun polisi. Yang paling aman adalah pemuka Agama setempat menghimabu dan membantu untuk menyerahkan DPO2 untuk diusut,.. tapi jalan ini (yang oernah disosialisasikan oleh aparat kepolisian) kan tidak direspons positif.. malah justru dibantah dan ditolak bukan ??? Saya kira berbagai cara sudah dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum kemudian memutuskan tindakan penangkapan/penggerebegan. Lalu kenapa tidak menyalahkan para DPO yang nota bene juga rakyat yang seharusnya antara lain (mungkin) juga mewakilkan kerakyatannya kepada pak Ketua MPR ? Kenapa saat itu pak ketua MPR tidak mendukung untuk meminta pemuka Agama untuk membantu menyerahkan para DPO ? Apakah setuju juga DPO2 itu tidak diserahkan baik2 untuk diusut secara hukum, atau kurang peduli saat itu ? Wallahualam bisawab On 1/24/07, Wido Q Supraha <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > 24/01/2007 15:47 WIB > > > > *Ketua MPR: Densus 88 Harus Ditarik dari Poso* > > Iqbal Fadil - detikcom > > > > Jakarta - Densus 88 harus segera ditarik dari Poso, Sulawesi Tengah. Untuk > sementara, tugas pasukan khusus itu digantikan satuan lain hingga suasana > kondusif. > > > > Hal itu disampaikan *Ketua MPR DR. H. Muhammad Hidayat Nurwahid, MA., Lc. > *usai pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin di Gedung > DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2007). > > > > "Mestinya Densus 88 yang terlibat bentrok ditarik dulu dan digantikan > dengan pasukan yang tidak dalam satu kesatuan yang sama," kata mantan > Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini. > > > > Hidayat mencontohkan, penarikan pasukan pernah dilakukan di Aceh. Saat > itu, TNI menarik pasukan yang tidak disukai masyarakat dengan pasukan > Siliwangi yang lebih bisa diterima. > > > > Dia juga merasa prihatin dan menyesalkan banyaknya korban sipil dalam > bentrok di Poso beberapa waktu lalu. > > > > "Tentu saja kita sepakat hukum harus ditegakkan di negeri ini. Tapi > pendekatan kekerasan yang menghasilkan korban sipil yang begitu banyak > semestinya dihindari oleh negara. Saya yakin Poso tidak lebih rumit dari > Aceh. Jadi kalau polisi berwibawa dan sabar, saya yakin penyelesaian lebih > elegan bisa dilakukan," tandasnya.(ken/nrl)
