Mustinya, berwacana adalah kemampuan para pengamat dan masyarakat biasa..
Mereka tidak punya akses yang memadai untuk memberi arahan apa yang bisa
dilakukan untuk memperbaiki keadaan.. Pengamat dan masyarakat hanya bisa
berkiprah sebatas kemampuan mereka yang memang terbatas..

Beda dengan penguasa.. yang SEHARUSNYA punya kekuatan untuk menekan tim
dan para anak buahnya untuk memperbaiki keadaan.. tidak sekedar mengeluh
atau
cuma mengadu ke publik.. seperti TIDAK MENDAPAT MANDAT/AMANAH APA-APA
dari publik..

Kalo (merasa) berat dan tidak mampu membenahi, mengapa dulu berani/maju
berkompetisi? Baru tahu kalau 'sulit mengelola negara'? Kemana aja selama
ini
jadi Menteri/Pejabat? Atau majunya dulu karena ada KEWAJIBAN MELINDUNGI
(local) BIG BOSS ORBA dari tuntutan hukum dan politik?
Kalau benar demikian,  memang sulit kalau terbiasa tidak jujur dan
berkelit.. :-(

CMIIW..

Wassalam,

Irwan.K

On 11/23/06, Haniwar Syarif <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

  Menurut sy SBY nggak berhak bertanya kenapa..tapi harusnya menjelaskan ,

kenapa Indonesia begini

Bayangkan aja.. di jaman Mbah Harto jadi Menteri Pertambangan yang ikut
tanggung jawab hilangnya kekayaan alam Indonesia tanpa ternikmati dengan
maksimal bagi rakyat, di Jaman Gus Dur juga jadi menteri.., di Jaman Mega
jadi Menko.., sekarang Presiden..

Kok cuma bisa berwacana... berironi.....prihatin.....

mestinya sih jelaskan dong...lalu pecahkan masalahnya.... ayo tinggal 3
tahun lagi.. krn SBY orang yang pengalamannya begitu banyak dan katanya
otaknya encer.... aku kecewa...

Salam

Haniwar

At 14:17 22/11/2006, you wrote:

>Buat saya kok ya aneh kalau SBY bicara begitu, harusnya dia bertanya
>kenapa bangsa Indonesia masih bisa kekurangan pangan, padahal tanah
>indonesia ini dalam bahasa jawanya dibilang: gemah ripah loh jinawi! dan
>saya membenarkan! kalau kita masih tetap saja miskin..itu yang sangat
>aneh,..aneh tapi nyata!!
>Dulu waktu SD kata guru saya, negara Indonesia adalah negara agraris,
tapi
>mana buktinya, tanah-tanah persawahan sudah menjadi mall atau perumahan
>atau pertokoan, hasil pertanian dihargai SANGAT MURAH, pemerintah
>melegalkan import hasil pertanian. harusnya ya presiden bertanya pada
>dirinya sendiri, mengapa indonesia yang katanya 60 tahun merdeka kok
begini?
>Kalau memang benar, SBY punya hati untuk rakyat, situasi seperti ini
harus
>mulai dibenahi sedikit demi sedikit! pajak yang dibayar oleh rakyat harus

>kembali ke rakyat dong! Fasilitas umum pemerintah yang dibiayai dari
pajak
>juga belum mengena ke rakyat kecil.
>salam prihatin,
>ana
>








































Laporan Wartawan Kompas Suhartono
http://www.kompas.co.id/ver1/Ekonomi/0611/21/124544.htm
====================

BOGOR, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (21/11)
siang, menyatakan ironis jika Indonesia yang sudah merdeka 60 tahun,
akan tetapi hingga kini masih terjadi kekurangan pangan yang cukup
besar. Lebih ironis lagi jika kekurangan pangan itu masih terjadi di
kalangan masyarakat kecil seperti para buruh dan petani yang justru
menanam padi.

Pernyataan Presiden Yudhoyono itu disampaikan saat memberikan
pengarahan sebelum menutup Sidang Pleno Konferensi Dewan Ketahanan
Pangan (DKP) ke-3 di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat. Hadir
dalam acara itu Menko Perekonomian Boediono, Menteri Pertanian Anton
Apriyantono dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf serta para
gubernur dan bupati.

Presiden juga mengingatkan para pimpinan di daerah agar berhati-hati
dalam mengelola ketahanan pangan di daerah masing-masing. Pasalnya,
jika terjadi krisis pangan, bisa memancing aneka gejolak.

"Jika tidak bisa kelola ketahanan pangan, akan terjadi kerawanan
pangan. Jika terjadi kenaikan harga beras dan tidak bisa
dikendalikan, maka kemiskinan bisa melonjak. Hati-hati jaga dan
jangan terjadi terjadi kekurangan pangan. Jika tidak tersedia pangan,
rakyat akan kesulitan dan bisa terjadi aneka gejolak, termasuk
gejolak politik," tambah Presiden.

Tentang salah satu butir kesepakatan para gubernur dan pimpinan
daerah lainnya tentang ketahanan pangan, yang dibacakan Gubernur
Provinsi Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Presiden
Yudhoyono menyambut baik.

"Saya senang dan saya harapkan itu bisa dilakukan. Pengurangan
tingkat kelaparan dan kemiskinan sebesar 1 persen per tahun, itu
tidak mudah. Sebab, adanya lahan yang terbatas di daerah. Apalagi
terjadi peralihan fungsi lahan pertanian. Oleh sebab itu, kesepakatan
itu bisa terwujud jika ada perluasan lahan pertanian," lanjut
Presiden, seraya minta agar para pimpinan daerah menghentikan segera
konversi lahan pertanian.

Reply via email to