Siaran Pers, 8 Maret 2007
PENGESAHAN RUU PENANAMAN MODAL MELAHIRKAN PETAKA
Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) pada
tanggal 13 Maret 2007 oleh DPR RI akan melahirkan petaka. Berbagai kemewahan
akan disediakan pemerintah, mulai kemudahan berbagai bentuk pajak, pembebasan
lahan, bebas memindahkan modalnya kapan dan dimanapun, hingga bebas
nasionalisasi. Sementara biaya eksternalitas penanaman modal selama ini,
diantaranya ribuan konflik lahan, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan
pemiskinan yang selama ini terjadi, tidak sedikitpun menjadi rujukan
penyusunan RUU PM oleh pemerintah dan DPR RI.
Apalagi dalam proses pembahasan RUU PM muncul tekanan-tekanan dari
lembaga-lembaga kreditor seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan
Japan Bank For International Cooperation (JBIC), yang mendesak pengesahan
segera. Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan pihak asing yang cukup besar
dalam mempengaruhi penyusunan RUU ini.
Kepentingan tersebut terlihat dari pasal-pasal dalam RUU PM. Tak ada
perlakuan berbeda antara investasi asing dan domestik, tak ada pembatasan
penguasaan sektor publik. Tidak ada pengaturan investasi dikaitkan dengan
national interest. Termasuk pengaturan yang ditujukan untuk pengembangan dan
perlindungan sektor, hingga dikaitkan dengan pengembangan wilayah, alih
teknologi hingga pengembangan UKM. Bahkan semangat liberalisasi yang berlebihan
melahirkan pasal-pasal sangat tegas tentang peluang investor melakukan transfer
dan repatriasi modal secara bebas dan jaminan bebas nasionalisasi. Melihat
subtansi RUU PM yang disusun pemerintah dan mengikuti rapat pembahasannya di
Komisi VI DPR RI, terasa sekali pengurus negara hanya bersiap mengundang
pemodal sebesar-besarnya, tanpa perlu mengaturnya.
Selama ini, kegiatan penanaman modal yang diatur melalui UU Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun
1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, telah berkembang
tanpa memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.
Berikut diantara pasal-pasal RUU PM yang akan berimplikasi serius ke depan
No
Pasal
Komentar
1
Pasal 2
Bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 menyatakan bahwa
produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk
kemakmuran rakyat
3
Pasal 7
Negara berkewajiban melakukan nasionalisasi untuk mencegah privatisasi dan
komersialisasi cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak
untuk kemakmuran rakyat, dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang
merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.
4
Pasal 8
Hal yang marak terjadi adalah PHK massal yang dilakukan perusahaan dengan
menutup perusaan dan merelokasi industri dan modalnya (capital flight). Hak
atas pangan dan hak atas pekerjaan adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi
negara
5
Pasal 18
Kejahatan yang di maksud dalam RUU ini terlalu simplistic, padahal
kejahatan korporasi yang terjadi selama ini jauh lebih berbahaya dan
mengakibatkan kerusakan dan kejahatana bagi komunitas daripada yang tertera
dalam RUU PM tersebut.
6
Pasal 20
Bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan selama ini konflik
agraria massif di wilayah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang alas
haknya bersandar pada HPH, HGU.
Untuk itu dapat disimpulkan bahwa :
Pertama. RUU ini tidak mengedepankan kepentingan nasional justru melayani
internasionalisasi modal dan RUU ini bertentangan konstitusi RI dengan
memfasilitasi modal asing menguasai produksi yang terkait dengan hajat hidup
orang banyak (semesta rakyat/warga negara Indonesia).
Kedua. RUU ini tidak melindungi hak atas pekerjaan rakyat Indonesia khususnya
kaum buruh yang dengan mudah terkena PHK akibat perusahaanya tutup karena
pindah lokasi usahanya.
Ketiga, RUU ini akan memperarah pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya
yang dilakukan aktor negara dan aktor non negara khususnya korporasi.
Keempat, berpindahnya industri manufaktur keluar negeri seperti investasi
pada pabrik garmen, sepatu, mainan anak, tekstil dan industi lain yang notabene
bersifat padat karya dengan jumlah buruh perempuan hingga 90% akan menyebabkan
hilangnya hak atas pendapatan dan kesempatan mengembangkan potensi secara
profesional perempuan di sektor tersebut.
Kelima, masuknya investasi dalam sektor pelayanan publik juga akan semakin
mendeskriminasikan akses perempuan terhadap pelayanan tersebut.
Dengan demikian kami menolak dan mendesak penghentian pembahasan RUU PM. Dan
menuntut perubahan terhadap pengaturan investasi yang merupakan turunan amanat
UUD 1945 untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat. ###
Hormat Kami,
PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Sekretariat Bina Desa
KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)
KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)
KAU (Koalisi Anti Utang)
FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia)
Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB)
International NGOs Forum for Indonesian Development (INFID)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Nb:
1. Ikuti audiensi dengan Fraksi PDIP di DPR RI, Juma`at, 09 Maret 2007 pukul
10.00
2. Ikuti aksi menolak pengesahan RUU Penanaman Modal, di kantor Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Jl. Gatot Subroto), Senin, 12 Maret 2007 pukul 10.00
3. Info lebih lanjut hubungi:
Gunawan (Kadiv Kajian dan Kampanye PBHI)
Phone mobile: 0815 847 45 469
Kantor Pusat PBHI
Perkantoran Mitra Matraman A2/18
Jl. Matraman Raya 148
Jakarta Timur 148
Tel. (021)859 18064
Fax. (021)859 18065
Email: [EMAIL PROTECTED]
Web: http//www.pbhi.or.id
---------------------------------
Now you can scan emails quickly with a reading pane. Get the new Yahoo! Mail.
