he...he....mas dwi, klo untuk bersoal jawab, itu orang2 pks jagonya 
mas, lihat aja tentang dukungan FPKS terhadap kenaikan BBM 1 dan 2 
selalu ada alasan dan maaf kalau kita teliti selalu alasan itu 
bermuara pada : 1, jumlah kami yg blm mayoritas, 2. kami sudah 
berusaha tapi kami melihat ada yg tidak beres, 3. kesimpulan dari itu 
semua adalah statement politik Rama Pratama "INI POLITIK BUNG!"

--- In mediacare@yahoogroups.com, dwi danuarta <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Dear all, saya tergelitik dengan beberpa kutipan ini:
> 
> "krn sejumlah wartawan juga sering malas utk
> menggali info lbh dalam."
> 
> "sebagian anggota fraksi banteng
> ituberlatar belakang lsm (kayak nursjahbani
> kacasungkana) dan pengacara (kayak trimedia panjaitan
> yg jadi ketua komisi 3)"
> 
> Kutipan: saya copy-paste-kan jawaban dari mas Sapto Waluyo, yang 
kita tahu sebagai direktur sebuah majalah, wartawan senior yang saat 
ini sedang melanjutkan studi di negeri seberang, semoga dapat 
memahamkan apa yang terjadi seputar kasus ini. (Wido Q Supraha).
> 
> ----------------------
> 
> Tanggapan:
> 
> Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tersinggung. Tapi 
memang benar, sebaiknya jangan hanya wartawan yang menggali informasi 
lebih dalam, mungkin mas sapto yang direktur sebuah majalah dan 
sedang sekolah di luar negeri juga harus menggali info lebih dalam.
> 
> Informasi yang sederhana saja, seperti kutipan mas diatas yaitu 
Nursjahbani Katjasungkana adalah anggota PDIP adalah salah besar. 
Nursjahbani adalah anggota dari Fraksi KEbangkitan BAngsa yang 
merupakan perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa di DPR.
> 
> BAgaimana bisa saya mempercayai semua informasi kelanjutannya, 
kalau informasi awalnya saja sudah salah.
> 
> Sejak dalam pembahasan di Komisi III, masih dipimpin oleh Teras 
Narang (FPDIP) yang sekarang jadi Gubernur Kalimantan Tengah, saya 
liputan di DPR, jadi saya tahu persis mana Fraksi yang mendukung 
kasus Trisakti - Semanggi sebagai pelanggaran HAM berat dan mana 
Fraksi yang tidak menganggap itu pelanggaran HAM berat. 
> 
> Kalau mas Wido mau posting ini ke imel mas Sapto 
silahkan...maturnuwun.
> 
> salam,
> 
> PS: kemudian apa salahnya ada aktivis LSM di partai politik? justru 
partai politik harus dijadikan kendaraan untuk mencapai tujuan 
kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan solidaritas. Justru aktivis 
LSM yang masuk partai politik lebih jernih  memandang persoalan 
karena partai politik bukan tujuan tapi alat dan hanya kendaraan 
untuk mencapai tujuan.
> 
> ----- Original Message ----
> From: Wido Q Supraha <[EMAIL PROTECTED]>
> To: mediacare@yahoogroups.com
> Cc: [EMAIL PROTECTED]; Radityo <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: Wednesday, March 21, 2007 10:52:03 AM
> Subject: [mediacare] PKS - TRISAKTI - HAM
> 
> Dear mas Bat,
>  
> Agar tidak simpang siur, mending mas Bat Tanya langsung ke wakil 
rakyat dari PKS apa yang telah mereka lakukan.
> Minimal, mas bat kan dah gak percaya ama partai selain PKS, 
sehingga yang disoroti selalu saja PKS, hehehe.
> 
> Tapi kalau mas rada berat main ke gedung dewan, ini saya copy-paste-
kan jawaban dari mas Sapto Waluyo, yang kita tahu sebagai direktur 
sebuah majalah, wartawan senior yang saat ini sedang melanjutkan 
studi di negeri seberang, semoga dapat memahamkan apa yang terjadi 
seputar kasus ini.
>  
>  
> 
> 
> 
> From: On Behalf Of sapto waluyo
> Sent: Saturday, March 17, 2007 7:04 AM
> Subject: Re: [pak ade] PKS dan isu HAM-perjuangkan KEADILAN (?)
>  
> assalamu'alaikum pak ade dkk semua,
> trims atas posting dan judulnya yg mengelitik. tp sy
> ingin menyampaikan background info yg memperlihatkan
> ketidaktahuan ibu sumarsih (saya simpati sejak awal
> krn berada di trisakti dan semanggi saat meliputi
> peristiwa 1998), atau kebohongan politik yg dimainkan
> pdip (tidak termasuk dlm daftar 14 partai itu ya?). sy
> dpt dan ricek langsung info ini ke anggota komisi I
> (masalah hankam) dan III (hukum dan ham). jika anda
> ingin mengecek langsung juga bisa menghubungi suryama
> m. sastra, anggota komisi 3 dr pks, atau mustafa kamal
> (sekretaris fraksi pks).
> 
> ceritanya, memang pada awal pembahasan kasus
> trisaksi/semanggi, partai moncong putih getol
> mengajukan pembentukan pengadilan ham ad hoc. maklum,
> jika anda perhatikan sebagian anggota fraksi banteng
> ituberlatar belakang lsm (kayak nursjahbani
> kacasungkana) dan pengacara (kayak trimedia panjaitan
> yg jadi ketua komisi 3). tapi tahukah anda, bhw di
> ujung agenda/paripurna ternyata pdip mundur teratur.
> sebaliknya pks, sedari awal telah memandang persoalan
> ini menjadi bagian tak terpisah dari agenda reformasi
> krn korban ham antara lain aktivis mahasiswa dan
> kelompok masyarakat kritis. cuma, pks melihat gejala
> hendak dibenturkan dgn pihak tni/polri, ini menjadi
> kontraproduktif. akhirnya dipertimbangkan, apakah
> kasus pelanggaran perlu diselesaikan di pengadilan ham
> ad hoc (hasilnya belum tentu bagus juga, lihat kasus
> tanjung priok, yg didukung penuh pks) atau komisi
> kebenaran dan rekonsiliasi (dlm komisi ini juga ada
> pemeriksaan dan pengakuan atas pelanggaran di masa
> lalu, cuma bentuk sanksinya yg agak beda, di beberapa
> negara dipandang berhasil meletakkan fondasi bagi
> keadilan semua pihak).
> 
> ini memang kerumitan dlm sistem hukum kita yg masih
> labil, KUHP saja masih warisan belanda, dan baru mau
> direvisi setelah satu abad. lebih rumit lagi kasus
> ham, krn terkait dgn konstelasi politik. kalau banteng
> benar ngotot perjuangkan keluarga korban
> trisaksi/semanggi/ orang hilang, terus maju dong di
> paripurna, ternyata tidak. nah, fraksi pks telah
> mempersiapkan pandangan umum utk mendukung terus
> pengusutan kasus itu secara hukum, tp sampai detik
> terakhir tak ada yg mau diajak bersama. ingat kasus
> pelanggaran ham bisa diusut kapan saja, krn ada asas
> retroaktif, jd tak ada kadaluarsa spt kriminal,
> apalagi ada peluang di mahkamah internasional, apabila
> suatu negara dinyatakan melanggar konvensi ham. pks
> melihat konsolidasi politik sipil belum matang,
> sehingga kalau berada di garis depan akan dibenturkan
> langsung dgn tni/polri. apalagi kekuatan politik lain
> (termasuk pdip) tak pernah lagi menyebut agenda
> reformasi, setelah nyaris sembila tahun berlalu
> (1998).
> 
> dlm situasi yg dilematis itu, pks memikirkan jalan
> alternatif, mungkin lewat KKR atau sampai ada
> kepemimpinan nasional yg kuat. kompleksitas di
> parlemen spt inilah yg sering tak tertangkap oleh
> masyarakat luas, lalu mereka termakan propaganda
> kelompok tertentu yg kecewa, atau pelintiran media
> massa . krn sejumlah wartawan juga sering malas utk
> menggali info lbh dalam.
> 
> wassalam, sapto.
>  
> Salam,
> Wido Q Supraha
>  
> Re: PKS Ancam Hapus Hiasan Mirip Bintang Daud Yahudi 
> Posted by: "bobbylesyeux" bobbylesyeux@ yahoo.com. sg   
bobbylesyeux 
> Tue Mar 20, 2007 4:01 am (PST) 
> pks mendukung penjahat ham?
> 
> katanya ketua senat mahasiswa ui tahun 1998 rama pratama sekarang
> menjadi anggota dpr fraksi pks. kok ngga ada suaranya ya? apa karena
> kang rama ini bukan anggota komisi I yang mengurusi soal hankam jadi
> cuek aja gitu sama perjuangan mantan koleganya? atau menjadi anggota
> legislatif adalah puncak perjuangan sehingga gerakan mahasiswa hanya
> sebuah batu loncatan. 
> 
> cool... soalnya keenakan kipas-kipas.
> 
> bat
> 
> 
> --- In [EMAIL PROTECTED] ps.com, "chaos rules" 
<malamkomunitas@ ...>
> wrote:
> >
> > jauh2 ngurusin yahudi, tapi PKS di DPR gak mau ngedukung 
pengungkapan
> > kasus pembunuhan mahasiswa pada tragedi trisakti dan semanggi I-
II..
> > apa bedanya PKS sama golkar kalo sama2 melindungi penjahat HAM?
> > sama2 penjahat atau sama2 pengecut?
>  
> 
> 
> 
>  
> 
______________________________________________________________________
______________
> Looking for earth-friendly autos? 
> Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.
> http://autos.yahoo.com/green_center/
>


Kirim email ke