Ketika membaca headline "2030 RI Capai 5 Besar Dunia"
di harian Kompas saya langsung memelototkan mata. Dan
karena melihat ada foto Presiden SBY di bawahnya, saya
menyangka ini adalah visi baru lagi dari sang dari
presiden. Karena itu saya langsung berkata dalam hati,
"Sebuah bangsa yang sudah hampir setahun tak kunjung
bisa menyelesaikan semburan lumpur, bermimpi mau
menjadi 5 besar dunia? Ini ocehan apa lagi?"
Ketika membaca lebih jauh, maka barulah saya faham
bahwa ini adalah visi dari Yayasan Indonesia Forum
yang dimotori oleh konglomerat Anthony Salim, Chairul
Tanjung dsb. Tapi karena sebagai salah seorang (dari
mayoritas) rakyat Indonesia saya sudah pernah (dan
masih) hidup babak belur akibat ulah para konglomerat,
maka (maaf) wajar saja kalau saya langsung menjadi
curiga terhadap setiap move yang mereka lakukan.
Kata saya dalam hati: "Para pengemplang BLBI, anak
emas dari rezim 'trickle down effect' Suharto ini mau
bikin apa lagi? Lalu para ekonom di ISEI, di LIPI dan
di beberapa universitas, yang katanya ikut memotori
Yayasan Indonesia Forum ini, koq belum kapok-kapok
juga sih? Koor mereka tentang 'memperbesar kue ekonomi
dengan ujung tombak memperbesar konglomerasi
perusahaan' di bawah pimpinan Sang Dirigen Suharto
ternyata sumbang dan membuat negara nyaris
bangkrut..."
Tapi ketika membaca tanggapan Presiden SBY saya agak
terhibur juga. Presiden yang santun ini memang tidak
apriori menertawakan mimpi tersebut. Ia hanya
mengatakan, "Mari kita rame-rame bermimpi atau membuat
visi..." (Dan saya berdoa kepada Tuhan moga-moda ia
tidak mengadopsi visi para konglomerat itu menjadi
mimpi atau visinya juga).
Sejak kita tidak lagi mengenal sistem "GBHN" dalam
penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, memang
ada sekelompok orang yang merasa bahwa bangsa ini agak
kehilangan arah. Dan karena itu ada suara-suara yang
mengatakan agar kita kembali lagi menerapkan sistem
GBHN.
Saya menentang pemikiran seperti itu. GBHN yang dibuat
oleh sebuah parlemen yang sangat tidak demokratis
adalah juga sebuah visi yang konyol.
Visi sebuah negara dan bangsa sebaiknya dibuat oleh
berbagai unit dan elemen bangsa dan negara itu secara
"rame-rame" dan tak perlu diedit dan dikompilasi oleh
siapa pun. Arah atau visi bersama akan dihasilkan dari
diskusi yang luas dan intens dari visi yang ditawarkan
berbagai unit dan elemen itu sendiri.
AS, Inggeris, Jerman dan banyak negara-negara besar
dan demokratis di dunia ini tak mengenal GBHN. Tapi
sebagai bangsa dan negara mereka tetap memiliki "sense
of direction". Bagaimana hal itu bisa terjadi? Semua
menawarkan visinya (tentang negara dan bangsa dimana
dia berada) dan saling berdiskusi. Presiden Bush punya
visi. Partai Demokrat atau Republik punya visi.
Masing-masing senator (sebagai anggota partai) punya
visi. MIT atau Universitas Harvard sebagai institusi
punya visi. Masing-masing profesor di institusi
tersebut punya visi. NASA punya visi. Astronot dan
insinyur di NASA punya visi. Angkatan Darat punya
visi. Setiap prajurit di dalam matra angkatan tersebut
punya visi. Hasil pertukaran dan diskusi yang
terus-menerus dari berbagai visi itulah yang kemudian
menjadi visi atau arah bangsa.
Saya berharap hal yang sama berlaku di Indonesia.
Disamping Anthony Salim dkk yang bergabung di Yayasan
Indonesia Forum, maka saya juga ingin mendengar apa
visi Muhammadiah, apa visi Din Syamsudin sebagai
anggota Muhammadiah, apa visi NU, apa visi Gus Dur
sebagai anggota NU, apa visi Angkatan Darat, apa visi
Golkar, apa visi Yusuf Kalla, apa visi KADIN, apa visi
Bupati Bantul, apa visi Lurah Cempaka Putih Timur, apa
visi Fauzi Bowo (sebagai calon Gubernur DKI Jakarta),
apa visi HKBP, apa visi PGI, apa visi Akademi Jakarta,
apa visi Goenawan Mohamad (sebagai anggota Akademi
Jakarta), apa visi isteri saya, apa visi tukang ojek
di depan rumah saya tentang bangsa dan negara dimana
ia berada.
Para konglomerat yang bergabung dalam Yayasan
Indonesia Forum telah menyampaikan visinya. Memang,
kalau kita duduk di puncak pencakar langit "Wisma
Metropolitan" atau "Menara Trans-TV", kamar kita
ditutupi karpet yang tebal, dan penyejuk kamar
berfungsi baik (sehingga kita tidak perlu membuka
jas), maka visi kita tentang bangsa dan negara ini
cenderung optimistis.
Tapi visi bupati di Sidoarjo (yang sebagian wilayahnya
ditutupi semburan lumpur yang tak kunjung henti) tentu
akan lain lagi. Demikian juga dengan visi seorang
kepala sekolah SD atau Komandan Koramil di Pulau
Miangas (di ujung Sangir Talaud), visi seorang
mahasiswa perguruan tinggi swasta (yang perguruan
tingginya hanya diberi status terdaftar oleh
Pemerintah), atau visi seorang uztad di sebuah desa di
Sukoharjo.
Ada pun visi saya tentang bangsa dan negara ini
adalah: Saya membayangkan Indonesia yang adil (dan
kalau bisa, ya juga sejahtera). Saya tidak perduli
negara ini mau menjadi kekuatan ekonomi nomor berapa
di dunia. Tapi semua warganya harus bisa memperoleh
makan, pendidikan dan kesehatan yang paling elementer.
Tidak ada korupsi. Tidak perlu ada segelintir orang
yang masuk dalam "Daftar 500" Fortune atau Forbes
kalau masih ada orang yang bunuh diri karena tak
sanggup menyekolahkan anaknya atau membiayai perawatan
isterinya di rumah sakit.
Saya juga membayangkan sungai yang airnya jernih dan
hutan yang hijau. Pada liburan hari raya orang duduk
menggelar tikar dan menyantap makanan yang sederhana
tapi dalam suasana damai di pinggir sungai atau hutan
tersebut. (Bukan hanya melongok-longok sambil menahan
air liur di mall atau supermall yang wuah). Saya juga
membayangkan orang Indonesia yang tidak serta-merta
tercerabut dari akar tradisi dan budayanya, dan bisa
berdamai dengan dirinya..."
Bagaimana visi anda?
Horas,
Mula Harahap
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/23/utama/3402466.htm
Jakarta, Kompas - Indonesia pada abad ke-21 akan mampu
menjadi negara maju dan sejahtera. Indonesia menjadi
bangsa yang mandiri, produktif, memiliki daya saing,
serta mampu mengelola seluruh kekayaan alam dan
sumber daya lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
"Saya punya keyakinan, 100 tahun ke depan kita bisa
mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam Pembukaan UUD
1945. Mengapa kita perlu yakin? Kalau lihat lintasan
perjalanan sejarah kita, itu memungkinkan. Jika kita
ingin merekonstruksikan masa depan kita 100 tahun ke
depan, mari kita lihat perjalanan bangsa 100 tahun ke
belakang. Dengan demikian, kita paham perjalanan
panjang sejarah untuk memiliki kemampuan dan
ketangguhan dalam mewujudkan cita-cita," ujar Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (22/3).
Pernyataan Presiden Yudhoyono ini disampaikan
menanggapi kerangka dasar Visi Indonesia 2030 yang
diluncurkan resmi di Istana Negara, Jakarta. Kerangka
dasar Visi Indonesia 2030 disampaikan Ketua Yayasan
Indonesia Forum Chairul Tanjung dalam acara yang
dihadiri ratusan undangan yang berlatar belakang
beragam, mulai dari pemimpin lembaga tinggi negara,
menteri kabinet, pengusaha, pengamat, praktisi pers,
budayawan, dan kepala daerah.
Hanya kerangka
Visi Indonesia 2030, menurut Chairul, hanya kerangka
dasar yang perlu ditanggapi dan diberi masukan oleh
berbagai elemen bangsa lainnya. Visi Indonesia 2030
itu mempunyai empat pencapaian. Pertama, Indonesia
akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia
dengan tingkat pendapatan per kapita sebesar 18.000
dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Ini berarti
Indonesia berada di posisi setelah China, India, AS,
dan Uni Eropa.
"Kedua, tahun 2030, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia
masuk daftar 500 perusahaan besar dunia. Ketiga,
adanya pengelolaan alam yang berkelanjutan dan
keempat, terwujudnya kualitas hidup modern yang
merata," ujar Chairul.
Menurut Chairul, saat ini Indonesia berada pada
kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah.
Posisi ini akan bertahan hingga tahun 2015. Setelah
itu, Indonesia masuk sebagai negara berpendapatan
menengah ke atas. "Industrialisasi menjadi katalisator
akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi
terbesar dari sektor jasa," paparnya.
Visi Indonesia 2030 mengasumsikan pencapaian itu
terealisasi jika pertumbuhan ekonomi riil rata-rata
7,62 persen, laju inflasi 4,95 persen, dan pertumbuhan
penduduk rata-rata 1,12 persen per tahun. Pada 2030,
dengan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa, produk
domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,1 triliun
dollar AS.
Namun, untuk mewujudkan visi itu, Yayasan Indonesia
Forum mensyaratkan utama tercapainya tiga keharusan.
Pertama, ekonomi berbasis keseimbangan pasar terbuka
dengan dukungan birokrasi yang efektif. Kedua, adanya
pembangunan berbasis sumber daya alam, manusia, modal,
serta teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ketiga, perekonomian yang terintegrasi dengan kawasan
sekitar dan global.
Untuk mencapai visi itu, menurut Chairul, harus ada
sinergi tiga kelompok, yaitu wirausaha, birokrasi, dan
pekerja pula. "Sinergi ini mengarah pada peningkatan
daya saing global perekonomian Indonesia,"
ujarnya.
Sinergi itu, tambah Chairul, membutuhkan kontrak
sosial baru sebagai perwujudan komitmen bersama untuk
maju. "Satu dimensi penting kontrak sosial baru adalah
kepastian hukum dan kepastian usaha. Untuk itu,
pemberantasan korupsi serta pembenahan sistem dan
aparat penegak hukum perlu dilanjutkan," tuturnya.
Yayasan Indonesia Forum merupakan organisasi yang
dimotori Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan
kajiannya dilakukan sejumlah lembaga penelitian
universitas di Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI).
Menurut Presiden Yudhoyono, Visi Indonesia 2030 itu
bisa saja dianggap sebuah mimpi, tetapi jangan malu
dengan mimpi itu. "Sebab, bangsa yang besar adalah
bangsa yang mampu menciptakan mimpi dan mewujudkannya
dalam realitas," ujar Presiden.
Presiden Yudhoyono menambahkan, Visi Indonesia 2030
merupakan wujud kesadaran dan kepedulian anak bangsa
untuk lebih memajukan dan menyejahterakan seluruh
rakyat. (har)
____________________________________________________________________________________
Don't get soaked. Take a quick peek at the forecast
with the Yahoo! Search weather shortcut.
http://tools.search.yahoo.com/shortcuts/#loc_weather
