26/03/2007 17:06 WIB 

PKS Kecewa Sikap Plin-plan Pemerintah Soal Nuklir Iran

Nala Edwin - detikcom

 

Jakarta - PKS meyayangkan sikap pemerintah yang plin-plan terhadap masalah
nuklir Iran. Awalnya mendukung penggunaan nuklir Iran untuk tujuan damai,
tapi sekarang menyetujui sanksi untuk negara tersebut.

 

"Ini terkesan inkonsisten, kalau mau melarang Iran menggunakan nuklir, itu
bertentangan dengan pernyataan kita sebelumnya," ujar Presiden PKS Tifatul
Sembiring kepada detikcom usai deklarasi pasangan cagub-cawagub Adang-Dani
di Kantor DPP PKS, Jalan Mampang Prapatan Raya no 98, Jakarta Selatan, Senin
(23/3/2007).

 

Seharusnya, menurut Tifatul, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,
Indonesia menjadi pengimbang dan jangan ikut-kutan negara besar lainnya. 

 

"Jadi bisa memberikan pandangan yang positif dan jernih terhadap masalah
nuklir tersebut," urai pria kelahiran 1961 itu.

 

Tifatul mencontohkan, negara seperti Amerika Serikat yang memiliki ribuan
hulu ledak nuklir tidak dilarang oleh PBB.

 

"Jadi jangan ada standar ganda, seharusnya kalau mau dilarang, ya dilarang
saja semuanya," cetus dia.(nik/nrl)

 

Source :
http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/
detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/26/time/170615/idnews/758801/idkanal/10

 

 

 

PBNU: Ulama-Ulama Dunia Kecewa terhadap Pemerintah Indonesia

Senin, 26 Mar 07 17:56 WIB

 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan kecewa dengan sikap
pemerintah yang mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1747 yang
diputuskan di New York, Amerika Serikat, Sabtu (24/3).

 

Dijelaskannya, setelah pemerintah mengambil sikap pro Amerika Serikat (AS)
itu, pihaknya kewalahan menerima protes keras dari tokoh dan ulama terkemuka
dunia akibat sikap Indonesia yang mendukung resolusi 1747 DK PBB tersebut.

 

"Saya kewalahan menerima kontak dari ulama-ulama terkemuka dunia yang
mengungkapkan kekecewaan, kekesalan serta protes keras atas terlibatnya
Indonesia yang menyetujui sanksi PBB terhadap Iran, karena Indonesia adalah
negara muslim terbesar di dunia, pelopor Non Blok dan ekponen penting OKI, "
ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, di Jakarta, Senin (26/3).

 

Menurutnya, akibat sikap gegabah itu, Indonesia akan dijauhi umat Islam dan
bangsa lain. Bahkan, bukan tidak mungkin umat Islam Indonesia akan mengambil
jarak dengan pemerintah. "Pemerintah harus bertanggungjawab atas sikapnya
itu terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, " katanya mengingatkan.

 

Selain itu, tambah Hasyim, yang juga Ketua Konferensi Cendekiawan Muslim
Dunia, reputasi Indonesia di kalangan negara berkembang dan negara Islam
telah pupus. Indonesia mungkin mendapat pujian dari Amerika Serikat, namun
bangsa Indonesia tidak akan menuai keuntungan apa-apa.

 

Seharusnya, kata Hasyim, elit politik Indonesia belajar dari sejarah
pemimpin dunia yang ketika berkuasa menjadi pendukung AS namun tidak
mendapat pembelaan negara adidaya itu ketika mengalami kejatuhan.

 

"Marcos, Idi Amin, Duvalier, Nguven Van Theu adalah contohnya. Tak ada di
antara mereka yang ditolong AS setelah jatuh. Mungkin saja Indonesia nanti
juga demikian, " tandasnya. (dina)

 

Source : http://www.eramuslim.com/news/nas/46079648.htm

 

 

 


Senin, 26/03/2007 17:14 WIB 


Demokrat Dukung Sikap RI dalam DK PBB 

 
<http://www.okezone.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=1009
0&itemid=67> E-mail

 


Pipiet Tri Noorastuti - Okezone
   


JAKARTA - Fraksi Demokrat mendukung sikap pemerintah RI yang ikut mendukung
DK PBB dalam menjatukan sanksi terhadap Iran. 

"FPD mendukung sikap pemerintah terhadap DK PBB untuk menjatuhkan sanksi
terhadap Iran," jelas ketua Fraksi Demokrat, Syarif Hasan kepada wartawan di
gedung DPR, Jakarta. Senin (26/3/2007). 

Syarif mengatakan sikap pemerintah RI dilakukan bukan masalah takut terhadap
tekanan Amerika, tetapi lebih melihat kepada kebijaksanan LN Indonesia yang
bebas aktif dan lebih mementingkan kepentingan bangsa dari kelompok-kelompok
tertentu. 

Dalam kesempatan itu, Syarif juga membantah jika dikatakan Presiden SBY
ingkar terhadap janji politik yang mendukung Iran. 

"Kalau SBY dikatakan mencla-mencle itu hanya kesan orang saja, yang penting
korelasinya dan tidak benar jika SBY dikatakan sebagai antek-abtek amerika,"
pungkasnya. (uky) 

 

Source : http://www.okezone.com/index.php?option=com_content
<http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10090&Item
id=67> &task=view&id=10090&Itemid=67

 

 

 



Senin, 26/03/2007 15:50 WIB 


DPR akan Gulirkan Interpelasi Soal Sanksi Iran 

 
<http://www.okezone.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=1007
4&itemid=67> E-mail

 


Pipiet Tri Noorastuti - Okezone
   


JAKARTA - Sejumlah kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam sikap
pemerintah Indonesia mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB memberikan
sanksi kepada Iran. Kini, interpelasi akan digulirkan untuk mempertanyakan
sikap pemerintah itu. 

"Ya ini Presiden bisa di-impeachment, karena telah melanggar UUD. Oleh
karena itu arah untuk melaksanakan interpelasi, kemudian berujung kepada
impeachment saya rasa sangat beralasan," kata anggota DPR Effendi Choirie
dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2007). 

Menurut dia, pemerintah Indonesia seharusnya memiliki komitmen dan semangat
sebagai negara nonblok dan negara Islam. Dia berpendapat, jika hal ini
diteruskan oleh presiden dan Menlu saat ini, hal-hal itu terus terjadi dan
terulang. "Kita tidak akan berlama-lama dan segera mempercepat proses
interpelasi," ujarnya. 

Sikap inkonsistensi Indonesia tersebut bertentangan dengan sikap parlemen
dan masyarakat. Padahal keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB, karena
dukungan OKI dan organisasi nonblok yang secara resmi mendukung Iran dalam
mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. 

"Kalau memang pengin jadi antek Amerika, keluar saja dari keanggotaan OKI
dan nonblok. Sebab Indonesia tidak memperjuangkan aspirasi keduanya," ungkap
Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif. 

Untuk itu, DPR akan memperjuangkan hak interpelasi yang prosesnya akan
dilakukan sebelum reses berakhir dan akan segera dihela setelah reses. 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. "Kita
akan mendukung DPR untuk melakukan hak interpelasi," tandasnya. (mbs)

 

       Source : http://www.okezone.com/index.php?option=com_content
<http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10074&Item
id=67> &task=view&id=10074&Itemid=67

 

       

Attachment: image001.gif
Description: GIF image

Kirim email ke