RADAR SORONG Kamis 29 Maret 2007 Warga Sebyar Tuntut BP Miliaran Rupiah
*Manager BP Minta Pemda Fasilitasi Masyarakat ke Jakarta MANOKWARI- Belum beroperasi dan baru dalam tahap pembangunan konstruksi kilang, LNG Tangguh sudah berhadapan dengan sejumlah tuntutan. Para tokoh masyarakat Suku Besar Sebyar Kembarano Dambando serta kepala-kepala kampung dari daerah tersebut kemarin (28/3) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Gubenur Papua Barat. Massa dari Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni ini menyampaikan sejumlah tuntutan agar BP Tangguh membayar sejumlah tuntutan yang besarnya miliaran rupiah. Massa yang dipimpin Drs Jamaluddin Iribaram,MSi ini dihadapan Gubernur Papua Barat AO Atururi membacakan pernyataan sikap yang memuat 23 tuntutan, diantaranya Suku Besar Sebyar Kembarano Dambando menuntut agar BP Tangguh membayar uang adat minang atau ketuk pintu atas 6 sumur gas, dimana masing-masing sumur dihargai Rp 10 M, jadi total yang harus dibayarkan Rp 60 M. Tuntutan penting lainnya yakni, masyarakat suku besar Sebyar berhak memperoleh 10 % per hari dibayarkan per triwulan dari hasi produksi kotor yang dikelola BP Tangguh. Juga berhak mendapatkan bagi hasil 30 % dari 70 % yang nantinya diperoleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dari pemerintah pusat. Bila pemerintah Provinsi Papua Barat tidak memiliki saham dari pemerintah pusat, maka10 % saham untuk masyarakat Suku Sebyar menjadi tanggung jawab BP Indonesia sebagai kompensasi hak ulayat. Massa juga menuntut pemerintah segera merealisasikan ganti rugi yang layak atas terbakarnya hutan sagu saat kegiatan seismic tahun 1990-an, ganti rugi sebesar Rp 10 M. Serta tuntutan agar Pertamina/Koneko membayar ganti rugi atas pengelolaan sumbe daya alam sejak tahun 1990 hingga 2003. ''Pemerintah pusat dalam hal ini BP Migas harus tindaklanjuti permintaan masyarakat untuk membangun infrastruktur, peningkatan ekonomi, air bersih,listrik, pembangunan rumah ibadah, pemberdayaan pemuda dan perempuan serta perbaikan lingkungan hidup,'' tegas Jamaludin yang membacakan pernyataan sikap. Disampaikan, pemerintah pusat dalam hal ini BP Migas harus menghormati, mengakui dan menghargai bahwa sumur gas yang dikelola BP Indonesia di wilayah suku Sebyar adalah milik warga setempat baik secara perorangan, adat, marga dan suku secara adat. Namun menurut Jamaludin, selama ini masyarakat di 12 kampung sebagai pemilih ulayat 6 sumur gas alam terasa diabaikan. Sehingga terjadi kesenjangan sosial antara warga di bagian Utama dan Selatan. Masyarakat di Tanah Merah tempat dibangunnya kilang sangat diperhatikan sedangkan warga di Sebyar yang menjadi pusat sumur gas tak diperhatikan secara baik. ''Kami berharap agar masyarakat dapat ditingkatkan taraf hidupnya secara adil dan merata. Ini diperlukan kebijakan dan ketegasan dari pemerintah dan BP Migas,'' ujarnya lagi. Penyataan sikap yang ditembuskan ke Presiden RI dan sejumlah pejabat di Jakarta itu kemudian diserahkan ke gubernur. Penyampaian aspirasi dihadapan Gubernur berlangsung aman. Pembacaan tuntutan ini dimeriahkan dengan tarian adat. Mereka membawa serta 2 piring adat.Hadir pula 12 kepala kampung. Mereka mengawali aksi dari tempat penginapan di Hotel Maluku,kompleks Borobudur. Massa yang diantaranya mengenakan pakaian adat melakukan arak-arakan, berjalan kaki hingga ke kantor gubernur. Gubernur tidak langsung menjawab tuntutan masyarakat di halaman kantor gubernur. Karena sifatnya mendasar, maka orang nomor satu di pemerintahan Prov Papua Barat ini mengarahkan perwakilan Suku Besar Sebyar masuk di ruang rapat. ''Hanya masyarakat adat dan para kepala kampung yang boleh masuk, sedangkan lainnya yang tak ada hubungannya tidak bolehkan,'' tegasnya. Pertemuan masyarakat suku Sebyar dengan Gubernur yang didampingi Plt Sekda Ir ML Rumadas MSi,Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov Papua Barat Drs J Hegemur berlangsung kurang lebih 2 jam. Menurut Kadis Pertambangan dan Energi, tuntutan masyarakat ini cukup rumit dan harus dibicarakan di tingkat nasional karena menyangkut bagi hasil yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Sementara itu Manager Integrated Social Programe BP Indonesia di Papua, Erwin Maryoto yang menghubungi koran ini tak mempermasalahkan tuntutan masyarakat,bila hal itu berlangsung aman dan lancar. Ia hanya meminta kepada pemerintah daerah segera memfasilitasi tim yang dibentuk saat kegiatan Papua Stakeholder Meeting IV awal Maret lalu yang melibatkan LSM, akademisi,tokoh masyarakat dan pers untuk memfasilitas tuntutan masyarakat di kantor BP Indonesia di Jakarta. (lm
