Kemiskinan Penyebab Radikalisme   Agama?
14 Maret 2007 02:12:59
    Oleh: Alfanny

Selama ini banyak kalangan berpendapat bahwa   kemiskinan menjadi faktor 
penyebab munculnya gejala radikalisme beragama yang   pada situasi tertentu 
mewujud dalam aksi-aksi terorisme.
    Walaupun pendapat di atas sepintas relevan, namun bila kita   mencermati 
realita sebenarnya kita akan menjumpai fakta yang berbeda. Gembong   Al-Qaeda, 
Osama bin Laden jelas bukanlah berasal dari warga Arab “kasta sudra”.   Ia 
adalah pengusaha besar di Saudi yang di era perang Afganistan-Sovyet tahun   
1980-an mensuplai dana bagi mujahidin Afghanistan. 

Menurut Marc Sageman   penulis buku “Understanding Terror Networks” yang 
meneliti sampel 400 anggota   Al-Qaeda, sebagian besar anggota Al-Qaeda berasal 
dari Arab, komunitas imigran   di Eropa dan warga Indonesia di Malaysia. Dalam 
kaitannya dengan latar belakang   sosial-ekonomi, tiga perempat berasal dari 
keluarga kelas atas dan menengah.   Sekitar 60 persen sampel yang diambil 
pernah kuliah di perguruan tinggi.   Realitas menarik lainnya adalah bahwa 
hampir 70 persen di antara mereka   bergabung dalam “gerakan jihad” ketika di 
perantauan yang terasing dan terputus   dari ikatan sosial budaya asli serta 
jauh dari sanak keluarga. 

Dari   fakta di atas, maka sebagian besar aktivis Al-Qaeda bukanlah berasal 
dari kaum   miskin. Mereka sebagaimana Osama bin Laden adalah kelas menengah 
yang kecewa   terhadap kegagalan rezim sekuler di negaranya masing-masing yang 
gagal   mewujudkan kesejahteraan dan tunduk terhadap kehendak Barat. Sebagai 
alternatif   ideologi sekuler yang telah gagal, mereka mengajukan Islam sebagai 
ideologi   alternatif dengan model revivalisme (kembali kepada kejayaan (Islam) 
di masa   lampau). Yang terjadi kemudian adalah romantisasi, glorifikasi dan 
juga   mistifikasi sejarah (Islam) dimana kaum revivalis muslim 
mempropagandakan bahwa   sejarah Islam dengan sistem khilafahnya adalah sistem 
terbaik yang mampu   menandingi ideologi sekuler beserta turunannya seperti 
demokrasi, kapitalisme,   liberalisme dan sosialisme. 

Salah satu kaum revivalis muslim tersebut   adalah Hizbut Tahrir (HT) yang 
menolak 100% sistem demokrasi dan   mempropagandakan khilafah sebagai sistem 
politik yang wajib ditegakkan umat   Islam. Dalam situs resminya 
(www.hizbut-tahrir.or.id), HT menguraikan tentang   sistem khilafah sebagai 
berikut: 

“Sistem Khilafah merupakan bentuk   negara dalam Islam yang menerapkan hukum 
syariah di bawah pimpinan seorang   khalifah. Negara Khilafah merupakan 
kekuatan politik praktis yang berfungsi   untuk menerapkan hukum Islam serta 
mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru   dunia dengan dakwah dan jihad. 
Khilafah adalah satu-satunya tharîqah (metode)   bagi penerapan syariah Islam 
secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan.   Negara Khilafah ini berdiri 
atas dasar ideologi Islam yang menjadikan akidah   Islam sebagai landasannya”. 

HT juga menguraikan tentang kekhalifahan   terakhir, Utsmani Turki yang 
dibubarkan oleh Mustafa Kemal tahun 1924 dan   berganti menjadi Republik Turki 
yang berlandaskan sekularisme. 

Di   Indonesia, Hizbut Tahrir (Indonesia) gencar melakukan demonstrasi dan 
kampanye   penegakan syariat Islam (formal) dengan memanfaatkan isu-isu aktual. 
Basis   pendukungnya sebagian besar terkonsentrasi di kampus Institut Pertanian 
Bogor   (IPB) dan kampus-kampus PTN di berbagai kota besar. 

Kelompok muslim   revivalis lainnya adalah Ikhwanul Muslimin (Ikhwan). Ikhwan 
lahir tahun 1928 di   Mesir dengan Hasan Al Banna sebagai pendiri dan perumus 
ideologinya. Ideologi   Ikhwan dirumuskan dengan slogan “instant dan siap saji” 
yaitu: 

“Allah   Ghayatuna, Rasulullah Qudwatuna, Qur’an Dusturuna, Jihad Sabiluna, 
Syahid   Asma’amanina” (Allah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Quran 
konstitusi   kami, Jihad jalan hidup kami, Mati Syahid cita-cita kami)”. 

Persaingan   Ikhwan dengan partai-partai sekuler dan komunis dalam 
memperebutkan kekuasaan di   Mesir telah menyebabkan Ikhwan terprovokasi untuk 
melakukan tindakan kekerasan   yang berpuncak pada gugurnya Hasan Al Banna. 

Pada era rezim Gamal Abdul   Nasser yang berhaluan kiri, Ikhwanul Muslimin 
dibekukan dan sejumlah tokohnya   seperti Sayyid Quthb dihukum gantung. Namun 
hingga kini, Ikhwan tetap eksis di   Mesir dan bahkan memberikan inspirasi bagi 
gerakan Islam di berbagai belahan   dunia, termasuk Indonesia. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah   partai Islam yang sedikit 
banyak “mengimpor” ideologi Ikhwan. Bermodal 1,8%   suara pada Pemilu 1999, PKS 
berhasil meraih 7% suara pada Pemilu 2004   mengalahkan “seniornya” seperti PAN 
dan PBB. Di Jakarta, bahkan PKS menempati   peringkat pertama perolehan suara. 
Hal ini tidaklah mengherankan mengingat   kader-kader muda PKS adalah para 
mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia (UI)   yang memang banyak 
berdomisili di Jakarta. Kemenangan PKS di Jakarta tersebut   menyebabkan PKS 
cukup “pede” untuk “single fighter” dalam Pilkada Gubernur DKI   Jakarta yang 
akan digelar pertengahan tahun 2007 ini tanpa perlu “dagang sapi”   berkoalisi 
dengan partai lain. 


Kelas Menengah Kota Cenderung   Radikal? 

Mencermati realitas sosial-ekonomi basis pendukung   Hizbut Tahrir dan PKS di 
Indonesia yang sebagian besar kelas menengah kota, maka   secara sederhana 
dapat disimpulkan bahwa kaum kelas menengah kota cenderung   menyetujui paham 
revivalisme (dan juga radikalisme) agama (Islam). 

Lalu,   bagaimanakah anatomi kaum kelas menengah kota yang cenderung “taklid” 
pada paham   revivalisme tersebut? 

Pertama, sebagian besar di antara mereka kuliah di   perguruan tinggi negeri 
favorit seperti UI, IPB, ITB, UGM dan lain-lain yang   notabene berasal dari 
lulusan SMA-SMA negeri unggulan di kotanya masing-masing.   Ingat, mereka 
berasal dari SMA negeri bukan lulusan Madrasah Aliyah atau   pesantren 
tradisional yang umumnya berkultur tradisional (Baca: NU). Pada   umumnya, di 
tingkat SMA inilah, mereka bergabung dengan jamaah HT dan PKS   (Sebelum 
reformasi, jamaah HT dan PKS menamakan dirinya gerakan tarbiyah). Di   SMA-SMA 
negeri, para siswa muslim direkrut menjadi jamaah tarbiyah/ HT/ PKS   melalui 
Rohanis Islam (Rohis) sebagai satu-satunya organisasi pelajar muslim   yang 
boleh beraktivitas di sekolah negeri. 

Kedua, sudah jelas bahwa para   siswa SMA negeri pada umumnya kurang memiliki 
pemahaman agama yang mendalam   seperti rekan-rekannya di Pesantren (yang 
belajar fiqh, bahasa Arab, nahwu   sharaf dan bahkan kitab kuning) sehingga 
mereka mudah tertarik dengan idelogi   revivalisme Islam yang “instant dan siap 
saji”. 

Ketiga, juga sangat   jelas bahwa para pelajar yang bersekolah di SMA negeri 
unggulan pada umumnya   berlatar belakang sosial ekonomi menengah mengingat SMA 
negeri unggulan memasang   “bandrol” yang cukup mahal untuk SPP-nya. Di 
Jakarta, untuk masuk SMA unggulan   seperti SMA 8, 70, 28, 78 dan lain-lain 
–selain nilai UN SMP yang tinggi- juga   dibutuhkan kesediaan orang tua untuk 
merogoh kocek lebih dalam hingga di atas 2   juta rupiah sebagai uang pangkal. 

Itulah anatomi kaum kelas menengah   kota yang cenderung tertarik pada ideologi 
revivalisme- radikalisme Islam.   Anatomi tersebut kompatibel dengan teori 
Marxis bahwa radikalisme selalu   dimotori oleh kelompok yang kondisi 
ekonominya relatif lebih baik. 

Jadi,   salah satu –dan mungkin satu-satunya- cara untuk mengembalikan gerakan 
Islam “on   the right track” bukan dengan memberantas kemiskinan, tapi dengan 
dakwah. Sudah   saatnya para kyai, ulama dan cendekiawan muslim berdakwah 
kepada generasi muda   kelas menengah kota untuk mendalami ajaran Islam secara 
komprehensif (kaffah)   bukan ideologi revivalisme-radikalisme Islam yang 
“instant dan siap saji”.   

Di sisi lain, -mungkin ini agak mustahil- kita berharap pada Barat (AS,   
Israel dan Eropa) untuk tidak “memprovokasi” umat Islam dengan “perang melawan  
 teroris”-nya. Akan lebih menguntungkan bagi Barat, bila mereka mulai menjalin  
 dialog yang konstruktif dengan Dunia Islam. Pada titik ini, peranan Indonesia  
 sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memegang peranan 
  yang signifikan. Sudah saatnya Indonesia mulai memainkan “kartu” diplomasi 
Islam   di kancah internasional. Keberadaan dua organisasi Islam terbesar –yang 
“asli”   Indonesia- yaitu NU dan Muhammadiyah hendaknya juga bersinergi dengan 
Departemen   Luar Negeri untuk mulai mengusung diplomasi Islam ala Indonesia. 
Wallahu A’lam.   

Penulis adalah alumni Ilmu Sejarah UI dan redaksi www.gusmus.net



  
 Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com 

Kirim email ke