Kepada siapapun yang akan ke Tangerang khususnya perempuan harap bersiap-siap karena ada Perad No. 8 Kota Tangerang 2005 tentang Anti Pelacuran yang mediskriminatifkan perempuan dan anda bisa-bisa dianggap pelacur . Koalisi ANTI PERDA Diskriminatif Press Release atas Putusan Judicial Review Perda No. 8 Kota Tanggerang Mahkamah Agung Mana Fungsimu sebagai The Last Cornerstone (Benteng Terakhir Keadilan Hukum) ???? !!! 1. Judicial review ini diajukan oleh kelompok masyarakat yang memberikan kuasa kepada KANTIF, karena itu sepatutnya Mahkamah Agung memberitahukan isi putusannya kepada para pemohon dan/atau kuasanya. Ternyata, hingga hari ini, pemberitahuan dimaksud tidak ada, dan Mahkamah Agung malah memilih untuk menyampaikannya kepada press sebelum memberitahukan kepada para pemohon. 2. Berdasarkan pemberitaan media (baca berita hari sabtu. 14.04.07) dapat kami ketahui secara garis besar yang menjadi isi putusan Mahkamah Agung salah satunya mengenai kewenangan Mahkamah Agung. Bahwa bila benar salah satu alasan MA yaitu tidak memiliki hak untuk menguji Perda karena merupakan hasil dari eksekutif dan legislatif, maka pernyataan ini benar-benar bertentangan dengan hukum. 3. Bahwa mengenai alasan substansi, akan kami bahas lebih lanjut setelah putusan MA atas judicial review tersebut kami terima. Walaupun demikian, kami berpendapat apa-apa yang telah tertuang dalam permohonan judicial review merupakan dalil hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, karenanya kami akan melakukan eksaminasi publik terhadap putusan MA tersebut. 4. Bahwa walaupun dalam sistem hukum Indonesia, putusan MA bersifat final, tetapi tidak menutup adanya perubahan yang dilahirkan dari kesadaran proses politik bahwa suatu peraturan per-UU-an bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan peraturan per-UU-an lain yang lebih tinggi. Berdasarkan hal-hal di atas kami menyatakan : Kami Mempertanyakan fungsi Kontrol Hukum (legal control) Mahkamah Agung atas terjadinya penyalagunaan kewenagan (abuse of power) dalam bentuk Perda atas Undang-undang dan Konsitusi ( Undang-Undang Dasar 1945). Dimana Keadilan ??...Karena dalam Sistem Negara Hukum MA merupakan 'The Last Comerstone" atau "et laatste bolwerk" atau Benteng terakhir menjaga dan mempertahankan tegaknya Hukum dan Keadilan. Bahwa Keputusan MA atas JR Perda No.8 Kota Tangerang 2005 yang hanya di dasari oleh pertimbangan kekuasaan lembaga yang membuat Perda tersebut merupakan penyimpangan terhadap konstitusi, karena konstitusi kita secara tegas mengatakan Indonesia adalah Negara yang didasarkan atas Hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaaan belaka (machtsstaaat). Maka kami mempertanyakan kekuasaan dalam bentuk apa yang akan mengalahkan hokum (konstitusi)..?. Demikianlah Press release ini kami buat demi keadilan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Jakarta, 16 April 2007 Hormat Kami, KantiF Kontak Person: Aspinawati (LBH Jakarta) 08128218930 Dedi Ali Ahmad (PBHI Jakarta) 021-68475092 Estoe Rakhmi P (LBH Apik) Sandy Ebenezer (PBHI Jakarta) 081315284974 Lilis Mahmudah (Penggugat ) 081513042576 Tuti Rchmawati (Penggugar) 08170251158 Hesti Prabowo (Penggugat) 0817723192 Budi (UPC) 08158713184 Koalisi Anti Perda Diskriminatif: FSPB, KPI Tangerang, Kaki Lima, Klayanamitra, KePPak Perempuan, UPC, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta,Mitra Perempuan,The Wahid Instituet, Yayasan Jurnal Perempuan,YAPHI, da Individu-individu yang peduli terhadap Perda Diskriminatif.
Kunjungi blog aku di: http://titiana-adinda.blogspot.com/ --------------------------------- Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!