IMO, kasus Lumpur Lapindo adalah kasus yang paling mencoreng citra pemerintahan SBY. Bukan cuma karena sebagian ganti-rugi bagi korban terpaksa harus ditalangi dg dana APBN, tetapi lebih2 karena tuduhan adanya benturan kepentingan dg kedudukan Aburizal Bakrie dalam Lapindo dan sekaligus dalam kabinet, bahkan sebagai salah satu Menko.
Jadi seandainya memang akan ada reshuffle kabinet, saya mengusulkan bukan cuma mencopot Aburizal Bakrie dari jabatan Menko-nya, tetapi harus dilanjutkan dg tindakan tegas dari pemerintah yang mewajibkan agar Lapindo bukan cuma melunasi 20% dari kewajibannya terhadap SEBAGIAN KECIL KORBAN yg dianggap memiliki data2 otentik pemilikan lahan (sertifikat tanah yang lengkap dsb), tetapi juga mewajibkan agar Lapindo bersama2 Badan Pertanahan Nasional Jatim mempercepat proses penelitian dan pengesahan dokumen2 korban, termasuk penerbitan sertifikat tanah bagi yang telah memiliki data2 pendukung yang dianggap valid. Khusus tentang reshuffle kabinet, dg pertimbangan di atas saya tak setuju dg usulan agar hanya menteri2 di bidang ekonomi saja yg diganti. Sebab siapa pun yang akan menjadi menteri di bidang ekonomi atau menjadi presiden mendatang, keadaan ekonomi tak akan bertambah baik selama sektor2 pendukung sektor perekonomian, mis. sektor transportasi, pertanian, perdagangan, dsb tetap tak mampu memangkas ekonomi biaya tinggi, KKN, dsb, - bahkan kebijakan aparat dan pejabat di sektor2 ini malah berpotensi menjadi sumber ekonomi biaya tinggi, KKN, dsb tersebut.. Penggantian Menko Aburizal Bakrie ber-sama2 penggantian Yusril Mahendra dan Hamid Awaluddin yang lagi bermasalah, sudah pasti akan mendongkrak citra SBY sebagai presiden yang konsisten memilih menteri berdasarkan kinerja tanpa takut thd tekanan2 parpol2 kuat spt Golkar dan PAN yang terlalu jauh intervensi ke dalam kabinet dg `menitipkan' orang2-nya di kabinet, bahkan seorang pejabat PAN sempat mengeluarkan ancaman keluar dari koalisi pendukung SBY jika orang2-nya (Yusril dan Menhub Hatta Radjasa?) ditendang dari kabinet. Begitu hebaat dan kuaatnya parpol2 besar sampai2 suara rakyat (khususnya suara para korban Lapindo) masih terendam dalam di bawah lumpur hitam parpol2 hitam?