IMO, kasus Lumpur Lapindo adalah kasus yang paling mencoreng citra 
pemerintahan SBY. Bukan cuma karena sebagian ganti-rugi bagi korban 
terpaksa harus ditalangi dg dana APBN, tetapi lebih2 karena tuduhan 
adanya benturan kepentingan dg kedudukan Aburizal Bakrie dalam 
Lapindo dan sekaligus dalam kabinet, bahkan sebagai salah satu 
Menko. 

Jadi seandainya memang akan ada reshuffle kabinet, saya mengusulkan 
bukan cuma mencopot Aburizal Bakrie dari jabatan Menko-nya, tetapi 
harus dilanjutkan dg tindakan tegas dari pemerintah yang mewajibkan 
agar Lapindo bukan cuma melunasi 20% dari kewajibannya terhadap 
SEBAGIAN KECIL KORBAN yg dianggap memiliki data2 otentik pemilikan 
lahan (sertifikat tanah yang lengkap dsb), tetapi juga mewajibkan 
agar Lapindo bersama2 Badan Pertanahan Nasional Jatim mempercepat 
proses penelitian dan pengesahan dokumen2 korban, termasuk 
penerbitan sertifikat tanah bagi yang telah memiliki data2 pendukung 
yang dianggap valid.

Khusus tentang reshuffle kabinet, dg pertimbangan di atas saya tak 
setuju dg usulan agar hanya menteri2 di bidang ekonomi saja yg 
diganti. Sebab siapa pun yang akan menjadi menteri di bidang ekonomi 
atau menjadi presiden mendatang, keadaan ekonomi tak akan bertambah 
baik selama sektor2 pendukung sektor perekonomian, mis. sektor 
transportasi, pertanian, perdagangan, dsb tetap tak mampu memangkas 
ekonomi biaya tinggi, KKN, dsb, - bahkan kebijakan aparat dan 
pejabat di sektor2 ini malah berpotensi menjadi sumber ekonomi biaya 
tinggi, KKN, dsb tersebut..

Penggantian Menko Aburizal Bakrie ber-sama2 penggantian Yusril 
Mahendra dan Hamid Awaluddin yang lagi bermasalah, sudah pasti akan 
mendongkrak citra SBY sebagai presiden yang konsisten memilih 
menteri berdasarkan kinerja tanpa takut thd tekanan2 parpol2 kuat 
spt Golkar dan PAN yang terlalu jauh intervensi ke dalam kabinet 
dg `menitipkan' orang2-nya di kabinet, bahkan seorang pejabat PAN 
sempat mengeluarkan ancaman keluar dari koalisi pendukung SBY jika 
orang2-nya (Yusril dan Menhub Hatta Radjasa?) ditendang dari 
kabinet. 

Begitu hebaat dan kuaatnya parpol2 besar sampai2 suara rakyat 
(khususnya suara para korban Lapindo) masih terendam dalam di bawah 
lumpur hitam parpol2 hitam?

Kirim email ke