Saya pribadi dalam melihat kondisi sekarang ini, rasanya kok justru DPR dan DPRD yang sudah pada gak tahu diri. DPR sekarang ini kok merasa seakan-akan mereka yang punya kuasa atas segalanya. Bahkan lebih berkuasa dibanding MPR. Mau naik gaji, tinggal bikin UU sendiri. Perlu tunjangan tinggal putuskan sendiri. Presiden dan lembaga pemerintah lainnya dalam mengambil keputusan harus selalu diganggu oleh DPR dan DPRD. Memang sih kalau dalam konteks mengawasi jalannya pemerintah ya bagus. Tapi kalau sudah semua hal harus ikut-ikutan, ya gimana roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar ? Sekarang dikit-dikit Presiden mau dipanggil menemui DPR. Memangnya Presiden itu gak punya kerjaan, mesti datengin DPR trus duduk di dalam ruang rapat seharian ? Padahal kita semua tahu DPR kalau di ruang rapat juga gak semua hadir, dan yang hadir juga banyak yang cuma tidur.
Di daerah pun lebih parah. Anggota Dewan berlagak bagai raja. Semua keputusan lembaga pemerintahan, harus ada tanda tangan anggota Dewan. Alhasil, ya mulai berulah lah mereka ini. Sok -sokan mesti ikut campur segala-galanya padahal juga gak ngerti apa apa. Kalau ada rencana pembelian suatu barang dari luar negeri, pastinya anggota Dewan mau ditraktir ke luar negeri untuk "Meninjau" dulu. Yang akhirnya total uang yang dipakai ongkosin para Dewan yang biasanya pergi beserta "keluarga besar" mereka ini, ya lebih mahal daripada harga barang yang mau dibeli. Makin lama saya mengamati, kok semakin sependapat dengan Gus Dur kalau DPR itu lebih baik dibubarkan saja. Atau kita memang sudah perlu mencari bentuk pemerintahan yang baru ? Soalnya keberadaan DPR dan DPRD saat ini kok ya gak membuat keadaan lebih baik,dan malah lebih banyak menghambat kerja pemerintah serta menghabiskan uang rakyat? Regards, Paulus T. On 5/22/07, Wido Q Supraha <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
*Anggota DPR, "Kalau Menlu yang Datang, Usir Saja.."* Selasa, 22 Mei 07 15:39 WIB Rencana pemerintah untuk hanya menghadirkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam rapat interpelasi Iran, menuai kecaman anggota DPR. Rencananya, Menlu Hassan Wirajuda akan datang menggantikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjawab pertanyaan DPR tentang sikap pemerintah mendukung resolusi terhadap Iran. "Tidak etis kalau Menteri Luar Negeri yang datang, kalau Menlu yang datang, ya usir sajalah, serius, ini tidak relevan, " kata Anggota DPR Fraksi PKS Soeripto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5). Menurutnya, seharusnya Presiden menghormati hak-hak konstitusi, karena itu, Presiden harus datang untuk memberikan penjelasan terkait dukungan Indonesia terhadap resolusi DK PBB secara komprehensif. "Menlu kan sudah pernah dihadirkan di Komisi I dan penjelasannnya tidak memuaskan. Masak harus dihadirkan lagi, "ujarnya. Soeripto menegaskan, jika Presiden benar-benar tidak datang, maka itu artinya telah mengubah mekanisme demokrasi dalam TAP MPR. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan, masih menunggu proses kelanjutan hak interpelasi soal nuklir Iran, sebab proses ini masih dibahas secara internal oleh DPR. "Interpelasi inikan masih proses internal di DPR, sebagai pemerintah kita tunggu saja, kapan secara resmi DPR mengajukan surat kepada Presiden tentang hal ihwal interpelasi, " tandasnya.(novel) Source : http://www.eramuslim.com/berita/nas/7522150500-anggota-dpr-kalau-menlu-datang-usir-saja...htm
