http://www.antara.co.id/arc/2007/5/26/pembagian-tanah-untuk-rakyat-miskin-sulit-diterapkan-di-jakarta/
26/05/07 12:26 Pembagian Tanah Untuk Rakyat Miskin Sulit Diterapkan di Jakarta Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai program pembagian tanah untuk warga miskin di Jakarta sulit diterapkan karena keterbatasan lahan serta sebagian besar lahan telah resmi menjadi hak milik. Berbicara di Jakarta akhir pekan ini, Sutiyoso menilai pelaksanaan program tersebut di Jakarta akan membutuhkan biaya yang cukup besar. "Kalau di Jakarta untuk tanah saja sudah tidak ada lagi, mana ada yang bisa untuk dibagi. Kalau memang memungkinkan dan itu untuk rakyat miskin ya saya senang sekali," katanya. Sebelumnya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto usai rapat kabinet terbatas yang membahas masalah reformasi agraria di Kantor kepresidenan Selasa (22/5), mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan tanah untuk rakyat miskin seluas lebih dari 9,25 juta hektare tanah sebagai pelaksanaan program reformasi agraria (land reform). Mengenai rencana pemerintah pusat tersebut, Sutiyoso mengakui belum mengetahui secara resmi dan belum mendapat penjelasan secara rinci terkait rencana tersebut. "Saya sendiri belum mengetahui secara pasti rencana itu, bagaimana bentuknya. Namun bila memang begitu kita siap saja menginventarisasi tanah yang ada di Jakarta," paparnya. Namun ia memaparkan dari 650.000 meter persegi luas Jakarta, kemungkinan besar tanah yang dimiliki oleh negara tidak banyak. Demikian juga ketika ditanya bila program itu termasuk pembebasan tanah yang kemudian tanahnya dibagikan dengan aturan-aturan tertentu, Gubernur DKI menilai lebih baik bila dananya dialokasikan saja untuk pembangunan rumah susun murah. "Mereka bisa kita bangunkan rumah susun. Jadi uangnya bisa buat modal mereka. Nantinya selain mempunyai rumah susun juga mereka mempunyai usaha," tambahnya. Akan tetapi, ia berjanji bila memang program tersebut jadi dilaksanakan maka pihaknya akan memperjuangkannya untuk warga Jakarta. "Anggarannya tentunya dari pemerintah pusat, masak dari APBD," katanya.(*)
