hahahahahahahaaaa...dagelan politik yg seharusnya bisa kita tonton gratis akhirnya sepakat utk tutup lawang sigotaka, kita tinggal tunggu berita wartawan yg curat coret di pertemuan yg makan waktu 12 menit itu (kalau ada wartawan yg boleh masuk ), kalau kasus DKP akan ditangani oleh hukum, yaaaaa bakal kelaut lagi verdict nya, wong ngurusin KKN nya Suharto aja nunggu kiamat hasilnya.... Ok, I guess Amien dan SBY nyobat lagi, bukan TTM (Temen Tapi Mesra) tapi Temen Tapi Mangkel..entah apa iming2 SBY utk menutup mulut Amien, yg jelas seperti kata berita dibawah yg jatuh ketimpa tangga pula ya Rokhmin Dahuri. Po li tik (polah licik tikus) Tikus hewan yg paling ambisius, gerakan nya lincah dan otaknya selalu tak pernah berhenti utk berfikir, tikus tak mudah diakali karena daya tangkap nalurinya yg luar biasa (maklum jago ngakali, sulit diakali dong ya) saya sendiri ber shio tikus, tapi saya tikus yg baik hati ( wink wink..) mau tahu siapa politikus dunia yg ber shio tikus ? ini dia, Richard Nixon, Al Gore, George Bush, Jimmy Carter.....hahahahahhaaa, gak heran America bisa sebesar dan sekuat ini, lihat aja tuh pemimpin nya tikus semua.... Salam tikus omie
HKSIS <[EMAIL PROTECTED]> wrote: http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=287426 Selasa, 29 Mei 2007, SBY v Amien Happy Ending Rujuk di Pertemuan 12 Menit JAKARTA - Perseteruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mantan Ketua MPR Amien Rais berakhir happy ending. Ini ditandai dengan pertemuan mereka di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta. Pertemuan terjadi sekitar pukul 07.00 Minggu lalu (27/5) di salah satu ruang tunggu dalam bandara tersebut. "Pertemuan itu terjadi dilatarbelakangi Mensesneg Hatta Radjasa yang menghadap saya pada Sabtu sore (26/5). Dia menceritakan telah berkomunikasi via telepon dengan Pak Amien Rais dan menyarankan saya agar bertemu dengan beliau," kata SBY dalam keterangan pers di Kuala Lumpur. Setelah mempertimbangkan usul Hatta yang kader PAN -partai yang didirikan Amien Rais- itu, SBY setuju untuk bertemu dengan Amien di tempat netral. Lantas, disepakati tempatnya di ruang tunggu Bandara Halim Perdanakusumah. Waktunya sesaat sebelum presiden berangkat ke Kuala Lumpur. "Dalam pertemuan tersebut, kami berdua sepakat untuk mengakhiri konflik. Karena jika ini terus berlangsung akan menjadi tidak baik dari segi politik nasional," kata SBY. Hubungan SBY dengan Amien memang sempat memanas. Itu buntut hebohnya dugaan korupsi aliran dana nonbujeter DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Awalnya, Amien berterus terang bahwa tim suksesnya dalam Pilpres 2004 menerima dana dari Rokhmin Rp 200 juta. Beberapa hari kemudian, di sebuah stasiun TV swasta, Amien juga menyatakan ada pasangan capres-cawapres tertentu yang menerima dana dari Washington, Amerika Serikat. Pernyataan Amien itulah, yang agaknya membuat panas telinga SBY. Jumat lalu (25/5), sekitar pukul 14.00, SBY mengadakan jumpa pers di halaman kantor kepresidenan. Dalam kesempatan itu, secara khusus, SBY menanggapi pernyataan Amien. Bahkan, tokoh Muhammadiyah yang juga mantan ketua umum DPP PAN itu diancam akan diperkarakan secara hukum. Amien langsung mereaksi ancaman SBY. Dia mengatakan tidak gentar. Bahkan, saat itu, Amien mengatakan akan membuka kasus yang telah diungkapnya. "Saya yakin, jika dibuka, pasti akan menggemparkan," ujarnya saat itu. Perang pernyataan tersebut lantas ditanggapi sejumlah tokoh nasional. Umumnya, mereka sangat menyesalkan perseteruan tersebut dan minta agar SBY-Amien segera mengakhirinya. Minggu pagi lalu, agaknya, momen bakal berakhirnya perseteruan itu. "Bisa saja di kalangan pimpinan politik terjadi perbedaan pandangan politik. Tapi, silaturahmi harus tetap dipertahankan," kata SBY yang disampaikan melalui siaran persnya di Kuala Lumpur kemarin. "Kami sepakat untuk menyerahkan (kasus aliran dana nonbujeter DKP) kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," papar SBY. Di tempat terpisah, di pendapa rumahnya, Sawitsari, Condongcatur, Depok, Sleman, Jogja, Amien sekitar pukul 13.00 kemarin mengadakan jumpa pers. Tujuannya menjelaskan lebih detail pertemuan rujuknya dengan SBY. Kata Amien, ada tiga kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung hanya 12 menit itu. Pertama, SBY dan Amien akan membuka keran komunikasi yang selama ini buntu. Kedua, menghilangkan misunderstanding yang terjadi. Ketiga, mengembalikan persoalan aliran dana DKP ke ranah hukum. "Kami sepakat tidak akan memperpanjang persoalan ini dan menyerahkan pengusutan aliran dana DKP ke aparat penegak hukum untuk diselesaikan," kata Amien. Dia kemarin didampingi beberapa petinggi DPP PAN, seperti Alvin Lie, Drajad Wibowo, Tjatur Sapto Edi, dan Asiyah Rais. Amien pun mengungkapkan alasannya menghentikan perseteruannya dengan SBY. Yakni, menganggap persoalan tersebut sudah mulai masuk ranah politik. Bahkan, beberapa pihak mulai mencari kesempatan memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu. "Sudah ada yang menumpangi dengan isu lain seperti impeachment dan sebagainya. Jadi, kami sepakat menghentikan," katanya. Amien menuturkan, malam sebelum pertemuan, dirinya mendapat telepon dari seseorang. Ketika itu, Amien mengaku sedang duduk santai dengan Drajad Wibowo dan Hanum Salsabila (anak Amien) di pendapa rumahnya. "Saya ditawari apakah mau bertemu dengan presiden untuk membahas persoalan ini," ceritanya. Begitu mendapat tawaran itu, Amien menyatakan sanggup. "Sebagai warga negara yang baik, saya menyambut baik tawaran itu. Hanya, saya minta pertemuan dilakukan di tempat netral," ujar Amien. Akhirnya, disepakati bahwa pertemuan dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusumah, sesaat sebelum SBY berangkat ke Malaysia. "Pagi sekitar pukul 06.00, saya berangkat dan langsung bertemu di salah satu ruang di ruang tunggu Halim. Pertemuan hanya berlangsung selama 12 menit. Pukul 09.30, saya sudah kembali ke Jogja," ceritanya. Amien juga mengaku dirinya bersahabat baik dengan SBY. Dia juga mengaku tidak akan mencoba menggulingkan pemerintahan SBY-Kalla. "Sebenarnya, saya ini sudah tidak akan kembali ke dunia politik. Saya sudah kembali ke habitat saya di kampus. Namun, tiba-tiba ada persoalan ini yang memaksa loncat lagi ke panggung politik. Dan, saya tidak akan mencoba memperpanjang persoalan ini," tuturnya. Menurut dia, kasus aliran dana DKP harus tetap berjalan sesuai dengan ranah hukum. Namun, prosesnya harus proporsional, cool, serta tidak ada politisasi dan kriminalisasi. "Saya setuju persoalan harus the show must go on. Seperti Bung Karno pernah mengatakan for a fighting nation, there is no journeys end," tandasnya. Sementara itu, pengamat politik UGM Prof Dr Ikhlasul Amal mengatakan, apa yang dilakukan Amien dan SBY adalah dagelan politik. Dari awal, dia memprediksi konflik akan diselesaikan secara adat politik. "Nggak mungkin dilanjutkan itu. Paling nanti yang dikorbankan Rokhmin Dahuri," ujar Amal saat dihubungi secara terpisah. (noe/sam/oto/jpnn) Selasa, 29 Mei 2007 Presiden dan Amien Rais Sepakat Akhiri Pertikaian Soal Kasus Dana DKP Diserahkan KPK Jakarta, Kompas - Prahara politik yang timbul berkaitan dengan kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mereda Senin (27/5), setelah mantan Ketua MPR Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu sekitar 12 menit di bandar udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (28/5). Kemarin, Amien mengungkapkan pertemuan tersebut dalam jumpa pers di rumahnya di Pandeansari, Sawitsari, Depok, Sleman, Yogyakarta. Setelah itu, di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagaimana diberitakan Antara, Presiden juga mengungkapkan hal yang sama dalam jumpa pers mendadak, tanpa tanya jawab. Amien mengatakan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono berlangsung selama 12 menit, Minggu (27/5) pagi, di salah satu ruang tunggu Bandara Halim Perdanakusuma. Menurut Amien, ada tiga hal yang dibicarakan saat itu yakni Presiden ingin membuka komunikasi yang selama ini mandeg, komunikasi untuk menghilangkan salah paham, dan keduanya sepakat masalah ini (aliran dana non-budgeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan/DKP) masuk ke ranah hukum bukan politik sehingga masing-masing pihak harus pandai mengendalikan diri. Pertama presiden ingin membuka komunikasi yang selama ini mandeg, tentu dengan senang hati why not. Dengan komunikasi, katakanlah silaturahmi selalu ada manfaatnya," ujar Amien. Pertemuan ini, menurut Amien terjadi bukan atas inisiatif dirinya. Sabtu malam, saat sedang berada di rumah, ia menerima telepon yang menanyakan kesediaannya untuk bertemu Presiden. Amien menyetujui asal tempatnya tidak di istana. Peran Hatta Radjasa Sementara itu, Presiden menjelaskan pertemuan dengan Amien Rais menghasilkan kesepakatan mengakhiri konflik politik dan meneruskan hubungan silaturrahmi. Menurut Presiden, pertemuan terjadi setelah Menteri Sekretaris Negara yang merupakan salah satu fungsionaris Partai Amanat Nasional, Sabtu (26/5) sore, menghadap Yudhoyono. "Ia menceritakan telah berkomunikasi via telepon dengan Pak Amien Rais dan menyarankan saya bertemu dengan beliau," kata Yudhoyono. Setelah mempertimbangkan permintaan itu, Presiden memutuskan untuk bertemu. "Pak Amien Rais terbang langsung dari Yogya ke Bandara Halim Perdanakusuma dan bertemu dengan saya hari Minggu," kata Presiden. "Dalam pertemuan tersebut kami berdua sepakat mengakhiri konflik karena jika ini terus berlangsung akan menjadi tidak baik dari segi politik nasional," tambah Presiden. "Sebagai Kepala Negara, saya ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa bisa saja di kalangan pimpinan politik terjadi perbedaan pandangan politik tapi silaturahmi harus tetap dipertahankan," katanya. "Mengenai dana DKP, kami sepakat untuk menyerahkan kepada KPK," tambah Presiden. Tetap akan membeberkan Setelah Presiden mengecam Amien Rais dari istana kepresidenan di Jakarta, Jumat lalu, Amien menyatakan akan membeberkan soal aliran dana DKP Senin kemarin. Rencana itu tidak jadi dan diganti dengan pengumuman tentang pertemuan 12 menit tersrbut. Namun, kemarin Amien sempat mengatakan, Insya Allah pada forum dan waktu yang tepat saya membeberkan apa saja yang saya ketahui. Kalau dibeberkan sekarang akan menjadi komoditas media. Pro dan kontra akan menimbulkan segala macam tafsiran." Dua bulan berlalu, menurut Amien, kasus dana DKP ini terus saja bergulir di media massa. Tampaknya masalah ini mulai memasuki ke ranah politik. Amien berharap kasus ini selesai lewat proses hukum yang fair dan adil. Staf khusus Presiden bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Heru Lelono di Jakarta mengatakan, dengan adanya kesepahaman antara Presiden dan Amien Rais, persoalan kasus dana DKP bisa segera diselesaikan secara hukum, terutama melalui pengadilan yang sekarang tengah berlangsung. Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, kepolisian belum mulai menyelidiki kelanjutan kasus dana non-budgeter DKP karena kasus tersebut masih dalam proses persidangan. Jika persidangan telah selesai, polisi baru dapat mulai menyelidikinya. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kemarin mengatakan, dalam kasus dana DKPmeski hukum ditegakkan namun jangan sampai merusak pencapaian demokrasi di Indonesia, bahkan menghancurkan Indonesia. (WER/HAR/ RYO/MAM/SF/MZW/JON) KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007 Bersin, Sendawa, Kentut Jumpa pers Pak Amien Rais di Yogyakarta, Senin (28/5) siang, menunjukkan ia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua negarawan sejati. Mereka bertekad menjaga tali silaturahmi, selalu membuka komunikasi, dan tetap tegas proses hukum jangan sampai berhenti. Perlu sedikit "pelurusan sejarah" tentang dana nonbudgeter DKP ini. Sumber pelbagai informasi para penerima dana berasal dari proses penyidikan dan persidangan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan para mantan pejabat tinggi. Ingat, mereka mengatakan penerima dana bukan cuma capres-cawapres Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Wiranto-Salahuddin Wahid, atau Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, tetapi juga sejumlah parpol, ormas, tokoh, serta politisi. Pengakuan Pak Amien ditanggapi Pak SBY melalui jumpa pers di istana, Jumat (25/5) siang. Banyak yang menduga Pak SBY akan mengajukan tuntutan hukum dengan segera. Wajar jumpa pers Pak SBY bikin geger karena disiarkan live dari halaman istana. Jumpa pers itu mengubah persoalan hukum yang biasa menjadi isu politik nasional yang berkembang bagaikan "bola liar". Sebagian surat elektronik ke rubrik ini menghujat Pak Amien yang dianggap pahlawan kesiangan. Dalam menilai pemimpin, masyarakat masih menganut prinsip "selalu ada tetapi". Bung Karno hebat tetapi doyan pidato. Pak Harto bagus tetapi mau mengajari korupsi. BJ Habibie pandai tetapi enggak ngerti politik. Gus Dur jenius tetapi kebanyakan ngelucu. Megawati oke tetapi diam melulu. Reaksi negatif seperti itu wajar karena ada harapan agar kualitas pemimpin tak boleh jauh dari malaikat yang turun ke Bumi. Begitu harapan itu tak terpenuhi, muncul rasa frustrasi. Di satu pihak rakyat rindu ratu adil atau satria piningit. Celakanya, yang terpilih hanya "ratu-ratuan" atau "satria singit". Mungkin karena sudah menekan hati selama bertahun-tahun, rasa frustrasi itu akhirnya menjadi pemakluman. "Jangan bandingkan kita dengan Amerika Serikat. Usia demokrasi mereka sudah tiga abad lebih, kita baru belajar demokrasi". Padahal korupsi oleh politisi busuk tak ada hubungannya dengan usia demokrasi. Pemakluman lain, "Karena gajinya kecil, pegawai negeri terpaksa korupsi". Padahal, mereka orang-orang pilihan yang diseleksi lewat tes ketat dan kita tahu kalau mau kaya janganlah jadi pegawai negeri. Rasa frustrasi yang berkepanjangan itu juga kerap menimbulkan fatamorgana. Pak Amien dituduh mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan sengaja karena ia merupakan bagian dari sebuah rencana besar yang ingin mendongkel Presiden SBY. Padahal dunia belum kiamat. Hasil pemilu/pilpres yang cacat merupakan hal yang sering terjadi. Ingat skandal yang melibatkan Presiden AS Bill Clinton yang diperiksa karena didakwa menerima dana kampanye yang tak dilaporkan dari bos Lippo Grup, James Ryadi? Legitimasi pemilu/pilpres tak bisa dipersoalkan. Namun, tindak tegas pelanggaran calon-calon gubernur DKI Jakarta yang memasang spanduk dan billboard kampanye di pinggir jalan. Demokrasi bukan perkara mudah karena menuntut kewajiban. Kalau nyetir perlahan-lahan, janganlah bertahan di lajur paling kanan karena para pengendara di belakang Anda juga berhak atas lajur tersebut. Jika tak puas dengan demokrasi, janganlah berdiam diri. Kalau enggak mau dibohongi politisi busuk lagi, mulai sekarang tuntut KPU membuat aturan baru, misalnya setiap calon anggota DPR yang mendapat suara kurang dari 250.000 tak berhak mendapat kursi. Biarin jumlah kursi DPR sedikit, jangan-jangan lebih bermanfaat dan murah. Lewat petisi kepada MPR, Anda juga bisa menuntut agar setiap politisi yang terbukti melanggar aturan dana kampanye tahun 2004 dilarang ikut tahun 2009. Mudah kan? Mari desak KPU membuka data dana kampanye 2004 untuk diperiksa. Jangan percaya kepada yang sesumbar seolah-olah "perdamaian" Amien-SBY akhir dari cerita. Anggap saja Pak Amien sedang bersin di hadapan Anda. Di Jerman orang bersin disambut dengan kata gesundheit, di Spanyol salud, di AS bless you, di sini alhamdulillah. Wiranto, Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, dan beberapa anggota tim sukses sudah angkat bicara. Anggap telanjur bersendawa. Bagaimana mereka yang diam-diam juga menerima dana dari Pak Rokhmin? Anggap mereka masuk angin. Politisi masuk angin suka kentut diam-diam. Politisi pemalu kalau kentut tak bunyi, tetapi wajahnya merah padam. Politisi pandir menahan kentut sampai berjam-jam. Seperti uang, kentut tak bisa bicara, susah dilacak pembuangnya, dan ke mana larinya. Siapa yang kentut hari ini, esok kita juga sudah lupa. KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007 ANALISIS POLITIK Bunyi Panci SUKARDI RINAKIT Bangun pagi, saya langsung dikagetkan oleh pesan layanan singkat atau SMS seperti ini, "Integritas SBY sudah hamil tua. Amien Rais membantu operasi caesarnya". Entah siapa yang kirim, hanya ada nomor telepon genggam, tak ada nama pengirim. Bunyi SMS seperti itu hanya menunjukkan bahwa pesimisme publik mulai merebak. Obrolan informal mengenai "operasi caesar", yang berarti cabut mandat Presiden, mulai menyeruak di sela-sela acara formal. Sejauh ini hanya kalkulasinya saja yang belum ketemu (lebih menguntungkan cabut mandat secepatnya atau tunggu nanti 2009?). Belum ada kesepakatan perhitungan mengenai hal itu. Secara pribadi saya berharap kesepakatan tersebut tidak pernah tercapai. Perubahan kepemimpinan sebaiknya reguler sesuai dengan amanat demokrasi. Dengan demikian, ada penghargaan pada mekanisme kaderisasi dan penguatan bangunan sistem politik. Seperti panci Secara prediktif tindakan "operasi caesar" tidak akan terjadi. Momentum dan prasyarat dasar untuk terjadinya gerakan belum mencukupi. Harga beras dan minyak goreng memang naik, angka kemiskinan dan pengangguran memang tinggi, tetapi belum terjadi kelangkaan pangan. Selain itu, trauma kerusuhan 1998 masih menghantui memori publik. Banyak orang akhirnya menyesal dengan kejadian itu karena membuat mereka kehilangan pekerjaan. Ini membuat orang ragu untuk melakukan "operasi caesar". Lebih daripada itu, sejauh ini juga belum tersedia tokoh dan ideologi pemersatu. Optimisme seperti itu bukan berarti tanpa celah. Potensi terjadinya arus massa tetap terbuka, terutama pada bulan Juli-Agustus-September tahun ini. Pada ketiga bulan tersebut diperkirakan akan terjadi kelangkaan beras. Hal itu disebabkan oleh mundurnya musim tanam dan kegagalan pemerintah memobilisasi petani. Jika impor beras terhambat, tidak tertutup kemungkinan api politik akan membara di bulan-bulan itu. Oleh sebab itu, para penguasa Republik jangan terlalu berisik dengan hal-hal yang tidak substansial. Kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak lebih hebat daripada kasus lumpur Lapindo. Kalau para penguasa tetap berisik seperti sekarang ini, mereka tak ubahnya seperti panci. Siapa pun tahu panci kalau dipukul bunyinya kedombrengan. Tidak ada nada dasar yang cocok. Seorang pemimpin yang terlalu banyak bicara dan terlalu khawatir akan citra, tetapi ia tidak cakap menyelesaikan masalah, orang-orang tua Jawa selalu bilang, "koyok panci!" (seperti panci). Tujuan bernegara Agar seorang pemimpin tidak seperti panci, bunyi yang harus disuarakan adalah persoalan-persoalan mendasar bangsa. Harga diri dan citra pribadi harus ditempatkan pada urutan keseratus dari prioritas persoalan yang dihadapi rakyat. Apalagi Indonesia saat ini, menurut guru saya di bidang feeling politik, Harry Tjan Silalahi, adalah ibarat wot ogal-ogel (jembatan kayu yang goyang). Kalau tidak hati-hati melintasinya, kita bisa jatuh ke jurang. Tafsir saya, Indonesia menjadi seperti wot ogal-ogel karena pemerintah tidak mempergunakan tujuan proklamasi sebagai landasan penyusunan kebijakan. Akibatnya, semangat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi seperti luntur. Peraturan daerah (perda) bernapas sektarian muncul, perjanjian ekstradisi menyertakan perjanjian pertahanan, penegakan hukum terkesan tebang pilih, buruh migran cenderung diabaikan, dan birokrasi jalan di tempat. Juga dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum, Presiden lebih risau dengan masalah sepele, seperti isu dana DKP daripada menentukan pilihan strategi pembangunan. Padahal, survei beberapa lembaga independen, seperti Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, dan Soegeng Sarjadi Syndicate, menunjukkan bahwa secara umum publik merasa semakin berat membeli beras, lauk pauk, bumbu dapur, minyak goreng, pakaian, listrik, biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Lalu bagaimana dengan persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa? Para pendidik senior, seperti Prof Dr Mochtar Buchori, kalau ditanya soal itu selalu menjawab ringan, "Silakan dijawab sendiri-sendiri." Seloroh itu menunjukkan keprihatinan mendalam mengenai kualitas pendidikan kita. Terakhir, dalam hal ikut serta menjaga perdamaian dunia, ada kesan kita melupakan politik bebas aktif karena mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No 1747 tentang Iran. Peran Indonesia sebagai pilar negara-negara Asia Tenggara pun dinilai banyak pihak sedang meredup saat ini. Jika keadaan yang patologis tersebut berjalan terus, bangsa ini memang sedang meniti jembatan kayu goyang. Terpeleset sedikit saja, kita bisa terjerembab jatuh. Oleh karena itu, cita-cita bernegara itulah persoalan mendasar yang harus didengung seorang presiden. === message truncated === --------------------------------- Food fight? Enjoy some healthy debate in the Yahoo! Answers Food & Drink Q&A.
