Yang dianggap pelanggar HAM tidak lagi nyaman di LN. Kabarnya Soeharto supaya
di-Pinochet-kan. Sutiyoso juga? Deplu jadi ekstra sibuk,
tidak seperti saat ada TKW akan dipancung di padang pasir.
Sutiyoso Didatangi Polisi Australia
Selasa, 29 Mei 2007 | 20:56 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Sutiyoso
diminta untuk menghadap ke pengadilan negara bagian New South Wales.
Menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Gubernur Sutiyoso yang saat ini
sedang berada di Sydney untuk memenuhi undangan pemerintah negara bagian New
South Wales tiba-tiba didatangi polisi setempat ke kamarnya dan diminta untuk
menghadap pengadian New South Wales besok. Kehadiran Sutiyoso di pengadilan ini
dimaksudkan untuk memberi keterangan tentang kasus terbunuhnya lima wartawan
asing dalam peristiwa di Balibo, Timor Timur 1975 lalu.
"Tadi sore insiden itu terjadi di Sidney, ketika beliau di kamar pihak polisi
New Shout Wales memasuki kamarnya dan menyampaikan permintaan agar gubernur
menghadap pengadian New South Wales besok," ucap Hassan Wirajuda pada Wartawan,
Selasa malam (29/5). Permintaan Kehadiran Sutiyoso di pengadilan negara bagian
New South Wales
Sutiyoso sendiri, kata Hassan telah menjelaskan bahwa kunjungannya ialah atas
undangan pemerintah negara bagian New South Wales. Oleh karena itu karena itu
dia merasa tidak ada kaitannya degan perkara Balibo tersebut. Seperti kita tahu
beberapa bulan lalu kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo Timor Timur
ini kembali di buka di pengadilan New South Wales atas gugatan yang mungkin
dari keluarga korban atau kelompok masyarakat tertentu di Australia.Bahkan
pengadilan New South Wales juga sempat meminta mantan menteri penerangan Yunus
Yosfiah untuk memberi keterangan di pengadilan tersebut.
Terkait dengan insiden Sutiyoso ini, pihak deplu telah mengambil
langkah-langkah diplomatik. " Saya sendiri tadi sore telah bicara pada Duta
Besar Australia Bill Falmer dan beliau juga sudah menghubungi Kementrian Luar
Negeri Australia," kata Hassan. Kementrian luar negeri Australia sendiri
melalui Dirjen Luar negerinya sudah menyampaikan saran (advice) posisi
pemerintah federal kepada pengadilan Australia bahwa sebagai pejabat asing
Gubernur Sutiyoso tidak bisa dipanggil oleh atau untuk menghadap pengadilan.
Karena ada undang-undang Foreign Imunity Act dimana diatur bahwa pejabat asing
tidak bisa semena-mena dipanggil begitu saja. "Dengan kata lain dari kacamata
pemerintah federal berdasarkan undang-undang pemerintahan Australia, Pak
Sutiyoso tidak berkewajiban memenuhi pemanggilan tersebut," kata Menlu.
Kemungkinan untuk memaksa Sutiyosopun, kata Hassan tidak akan ada. Karena
permintaan itu berasal dari pengadilan lokal yang tidak punya jangkauan keluar
dari wilayahnya sendiri. "Jangankan Internasional, untuk wilayah Australia saja
domisili jurisdiksinya tidak menjangkau," kata Hassan. Jadi, kata Hassan,
pemerintah Australia sendiri telah memberikan jaminan agar Gubernur Sutiyoso
dan pemerintah Indonesia tidak gusar dengan masalah ini. "Pemerintah Australia
juga sedikit banyak memeberikan jaminan kepada kita "dont Worry-lah" dengan
masalah ini," ucap Hassan. Namun Hassan tidak menyalahkan kalau Gubernur
Sutiyoso sedikit gusar dengan kejadian ini, walaupun Sutiyoso juga telah
menyatakan bahwa kehadirannya sebagai tamu di Australia diperlakukan dengan
sangat baik.
Dilihat dari hubungan bilateral kedua negera, Hassan juga optimis bahwa kasus
ini tidak akan membawa dampak. "Baik Australia maupun RI sama sekali tidak
menganggap kasus ini akan membawa pengaruh pada hubungan kedua negara," kata
Hassan.
Tities
---------------------------------
Luggage? GPS? Comic books?
Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search.
