Pemilihan Umum Legislatif di Prancis berbeda dengan pemilihan umum di Indonesia. Pemilu untuk parlemen di Prancis ini dilakukan setelah Pemilu Presiden. Hal ini membuat Presiden yang telah terpilih sebelumnya akan merasa was-was jika partai pendukungnya tidak menjadi mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka biasanya akan dilakukan perombakan kabinet yang baru dibentuk sebulan sebelumnya dimana Perdana Menterinya akan diganti oleh perdana menteri yang berasal dari partai mayoritas di parlemen. Program-program yang dijanjikan oleh Presiden pada Pemilu Presiden pun bisa berantakan. Pemilu legislatif di Prancis ini dilakukan dengan sistem winner take all. Calon anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat dan rakyat tidak memilih partai. Sehingga partai pun biasanya hanya mencalonkan satu orang untuk setiap region pemilihan untuk memperebutkan 577 kursi parlemen. Dengan demikian, pemilihan umum untuk parlemen dilakukan secara dua putaran. Putaran pertama untuk mendapatkan calon anggota parlemen 2 terbesar. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari 50% suara, maka diadakan putaran kedua.
Yang akan ditulis disini adalah hal yang unik dari seputar Pemilu legislatif kali ini yaitu adanya sebuah program keceplosan dari salah satu menteri mengenai penggantian sistem TVA (PPN) yang ada dengan sistem TVA Social (PPN Sosial). PPN yang dikenakan terhadap nilai penjualan barang, sebelumnya sebesar 19,6%, akan digantikan oleh PPN Sosial sebesar 24,6% (naik 5%). Program PPN Sosial ini jelas merupakan program keceplosan yang mencuat dari satu anggota kabinetnya. Menaikkan tarif PPN seringkali dianggap sebagai sesuatu kebijakan yang merugikan masyarakat karena harga barang akan menjadi mahal. Walaupun hal ini telah disangkal habis-habisan oleh kabinet bahwa program ini akan melindungi perusahaan-perusahaan Prancis dari delokalisi perusahaan-perusahaan ke Asia atau Eropa Timur. Kita simak apa itu PPN Sosial ? Salah satu program yang dijanjikan oleh Presiden Prancis yang baru adalah penurunan charges social (biaya jamsostek) perusahaan yang nilainya sebesar 40% dari gaji karyawan. Biaya jamsostek di Prancis adalah 40% dari gaji dibayarkan oleh perusahaan dan 20% dari gaji dibayarkan oleh karyawan. Biaya jamsostek yang dibayar oleh perusahaanlah yang akan diturunkan. Penurunan biaya jamsostek inilah yang akan dialihkan kepada pembeli barang/jasa. Jadi pada prinsipnya sebagian biaya jamsostek ditanggung oleh pembeli sehingga perusahaan-perusahaan di Prancis bisa lebih kompetitif dengan adanya pengurangan ongkos produksi. Dan disisi lain, produk impor akan terasa lebih mahal karena pengurangan ongkos produksi bukanlah untuk mereka, sedangkan PPNnya diberlakukan untuk semua barang/jasa baik produk lokal maupun produk impor. Inilah yang dijadikan argumentasi sebagai alat untuk mencegah delokalisasi perusahaan-perusahaan di Prancis. Tapi tak pelak sistem PPN Sosial yang mencuat seminggu sebelum putaran kedua pemilihan umum legislatif ini bak membangunkan macan yang tengah tidur. Partai Sosialis (kiri) layaknya mendapatkan angin segar untuk menyerang Partai UMP (kanan). Partai Sosialis menuduh bahwa kebijakan itu tidak lebih dari cara pemerintah mengganti anggaran yang hilang atas kebijakan penghapusan berbagai jenis pajak dimana pajak warisan akan dihapuskan, Pajak ISF (pajak untuk warga negara yang memiliki kekayaan diatas 750000 euros) pun akan dihapuskan. Dan tentunya lebih-lebih adanya kredit pajak bagi warga negara yang membeli tempat tinggal utamanya. Kredit pajak atas pembelian properti ini bukan hanya sekedar pengurangan pajak tapi juga bisa mengakibatkan pemerintah berutang pajak kepada warga negaranya. Misalnya bila seorang warga negara membayar pajak 2500 euros setahun, kemudian setelah dihitung bunga kredit yang menjadi bagian pengurangan pajak sebesar 1500 euros, maka dia harus membayar pajak sebesar 1000 euros. Dengan hitungan yang sama bagi warga negara yang membayar pajak hanya 100 euros setahun, maka dia berhak mendapatkan uang dari pemerintah sebesar 1400 euros. Partai sosialis menyerang kebijakan menaikkan PPN sebagai pengganti dari penghapusan berbagai pajak karena akan mengurangi daya beli masyarakat. Penulis teringat terhadap tulisan sebelumnya yang lebih condong ke arah penghapusan seluruh pajak pendapatan (pajak penghasilan atas gaji, pajak atas keuntungan bursa, pajak lain-lain) yang kemudian dialihkan ke PPN. Pengalihan pajak seperti ini akan jauh lebih menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pada dasarnya PPN itu adalah sebuah pajak terhadap penghasilan kita. Dan ketika kita mendapatkan bonus fiskal, maka biasanya secara refleks bonus fiskal itu digunakan untuk konsumsi. Disinilah lowongan pekerjaan akan tercipta karena konsumsi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebuah teori yang harus ditunggu hasilnya selama 1 tahun ke depan di Pemerintah baru Prancis ini. Tapi satu hal yang pasti, hasil legislatif sangatlah mengecewakan bagi partai UMP akibat program keceplosan ini. Walaupun tetap menjadi partai mayoritas di parlemen, tapi telah terjadi penurunan jumlah anggota terpilih. On verra l'annee prochaine... Paris, 19 Juin 2007 Win'K Web: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ Klik: http://mediacare.blogspot.com atau www.mediacare.biz ==================== Untuk berlangganan MEDIACARE, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
