Buaya atau bukannya mari kita tunggu hasil nyatanya
Namun pendapat saya, ini adalah tangisan BUAYA.
Kenapa?
INI Bencana, bukan BLBI dan Presiden harusnya sudah tahu Bakri ada 
sangkut-pautnya tapi masih pura2 tidak tahu..
Saya jadi terkenang dengan PT.Astra Indonesia, dengan kejantanan dari seorang 
Pendekar Om William Soeryadjaya yang berani Bertanggung Jawab walaupun itu 
bukanlah kesalahannya secara langsung...
Sampai sekarang saya masih memakai Produk2 keluaran Astra Internasional....saya 
rasa PUBLIK dapat membantu Memboikot semua produk yang berkaitan dengan BAKRI 
dan Jusuf Kalla.

Ah....sudah tidak ada orang2 BESAR seperti itu di Bumi Indonesia.
-------------------------------------------------<<<<
From: Joko Surendro [EMAIL PROTECTED]

Kutipan: ""Sehingga adalah tidak masuk usulan talangan  akal sekiranya ada dari 
pemerintah terlebih dahulu guna bayar ganti rugi warga yang 80% belum dibayar 
Lapindo Brantas Inc itu, yang nantinya ditagihkan kepada Lapindo Brantas Inc.""
  
Entahlah tangisan SBY (ketika menyaksikan LUSI) adalah tangisan buaya atau 
bukan. Tapi yang jelas kalau dia mengeluarkan kebijakan TALANGAN untuk membayar 
ganti rugi, maka SBY akan mengulangi kebijakan pemerintah masa lampau yang 
berkaitan dengan BLBI yang berakibat uang negara/rakyat bertriliun-triliun 
ditipu para pencoleng ekonomi, dilarikan ke luar negeri. 
Mungkin uang talangan tidak dilarikan ke luar negeri, tapi tidak pantas kalau 
uang rakyat digunakan untuk menutupi kesalahan Lapindo/Bakrie yang telah 
mencelakakan rakyat. Aset Bakrie dkk. semuanya harus digunakan untuk membayar 
ganti rugi "LUSI". Kalau mereka mbandel harus diajukan ke pengadilan. Sedang 
SBY jangan coba-coba kongkalikong dengan Bakrie dkk.
 
J.Surendro
 
                        

--- In nasional-list@ yahoogroups. com, "Pandji R. Hadinoto" <garudamukha@ ...> 
wrote:
>
>    AKHIRILAH KONTROVERSI LUSI (Lumpur Sidoarjo)
>    
>   Mencermati Harian Umum PELITA, Selasa, 26 Juni 2007, halaman muka, tentang 
> Bakosurtanal Ingatkan Pemerintah Segera Relokasikan Korban Lapindo, khususnya 
> berita bahwa "Berdasarkan peta geologi kuno, wilayah Sidoarjo merupakan 
> gunung lumpur. Peta itupun telah diinformasikan ketika pada zaman penjajahan 
> Belanda. Dengan begitu wilayah tersebut memiliki resiko besar terhadap upaya 
> penggalian sumber energi perut bumi. Kalau orang mematuhi data lama itu, 
> semestinya orang tidak berani menggali. Masak penjajah saja (Belanda) bijak 
> dalam hal penggalian ini meski banyak sumber daya alam yang tersimpan", maka 
> patut dipertanyakan ikhwal kompetensi dan kapasitas Menteri ESDM dan jajaran 
> terkait yang telah memberikan ijin operasional kepada Lapindo Brantas Inc.
>    
>   Sehingga adalah tidak masuk akal sekiranya ada usulan talangan dari 
> pemerintah terlebih dahulu guna bayar ganti rugi warga yang 80% belum dibayar 
> Lapindo Brantas Inc itu, yang nantinya ditagihkan kepada Lapindo Brantas Inc. 
> Karena yang seharusnya bertanggung jawab bukan pemerintah tetapi Menteri ESDM 
> dan jajarannya, apalagi sesuai perundang-undangan yang berlaku di sektor 
> MiGas, Menteri ESDM memiliki preferensi khusus dalam berkontrak dengan pihak 
> swasta. Artinya, dengan demikian sebaliknya, seharusnya juga Menteri ESDM dan 
> jajaran terkait yang berkewajiban preferensial untuk menanggung tanggungjawab.
>    
>   Kalau pemerintah yang bertanggung jawab, dalam hal ini APBN, maka seperti 
> telah beberapa kali ditegaskan oleh MenKeu RI, haruslah sepersetujuan DPR RI 
> terlebih dahulu. Dan kalau DPR RI bisa bersetuju maka itu namanya "jeruk 
> makan jeruk" karena berarti Uang Rakyat dipakai ganti rugi Rakyat Sidoarjo 
> yang teraniaya.
>    
>   Yang paling tepat bertanggungjawab adalah Menteri ESDM dan jajaran terkait 
> ditambah para pemilik Lapindo Brantas Inc yang diketahui memiliki berbagai 
> ragam usaha besar lainnya, dengan catatan semoga total aset mereka dapat 
> mencukupi total kerugian yang telah diperkirakan oleh berbagai pihak yang 
> kompeten yakni Rp 33 Triliun.
>    
>   Paling tidak, pemerintah kini wajib mendata total aset mereka dan 
> mengumumkannya kepada publik agar pada saatnya tercapai transparansi dan 
> harmonisasi ekonomis terbaik bagi rakyat Sidoarjo yang teraniaya pada 
> khususnya dan rakyat Jawa Timur pada umumnya.
>    
>   Jakarta, 26 Juni 2007
>    
>   Pandji R. Hadinoto, DHN45, eMail : [EMAIL PROTECTED] . 
>    
> 



Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links. 



       
____________________________________________________________________________________
Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's 
Comedy with an Edge to see what's on, when. 
http://tv.yahoo.com/collections/222

Kirim email ke