Sebenarnya kalo mau ditegaskan, organisasi macam MMI ini bisa dibubarkan. Karena tujuannya adalah penghianatan Pancasila dan penghinaan lembaga negara. Bahkan bisa jg dituntut karena ancaman main hakim sendiri dan pemaksaan kehendak.
1. Menuntut diberlakukan hukum syariah di berbagai daerah, ini sudah menghianati Pancasila. 2. Somasi siapapun yg tidak sependat, dan somasi slalu diikuti ancaman. Kalo penerapan hukum islam hanya kepada pemeluknya rasanya msh bs diterima, tapi kalo diberlakukan secara umum? Wah mending mereka hidup di arab, afganistan atau palestina saja sana. Yg memang dah menerapkan hukum islam. Kalo begini terus, apa nanti negara kita mau dibagi saja? Yang islam di sumatera, kristen di kalimantan, budha di sulawesi, hindu di bali-lombok-ntb-ntt, katolik di irian? Alasan apa coba mereka berpendapat bs somasi terus? Negara hukum? Demokrasi? Kebebasan berpendapat? Jelas apa yg mereka tuju itu malah negara tanpa demokrasi, negara tanpa kebebasan berpendapat. On 7/29/07, wirajhana eka <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > MAJELIS MUJAHIDIN > DEPARTEMEN DATA DAN INFORMASI > Jalan Jatinegara Timur III no.26 Jaktim-13350 > Tlp/Fax: 021-8517718 > > > Nomor : 01/03/MM-DATIN/06 > Lamp. : - > Perihal : SOMASI > > > Kepada: > 1. Gubernur Propinsi Bali > 2. Pimpinan DPRD TK I Bali Di Tempat > > > Setelah memperhatikan pernyataan Gubernur Bali I Made Dewabrata, pimpinan > DPRD Tk I Bali, dan sejumlah tokoh masyarakat Bali dalam menanggapi rencana > pengesahan RUU APP, maka kami ajukan SOMASI > dengan alasan sebagai berikut: > > Logika pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali untuk menolak > RUU APP adalah mengada-ada, karena masyarakat Bali sebelum ini hidup tanpa > pariwisata. Justru dengan mengundang wisatawan asing, kemaksiatan > merajalela, prostitusi tumbuh subur, narkoba bersimaharajalela, sehingga > rakyat Bali menjadi budak di negerinya sendiri. > Logika budaya untuk menolak RUU APP sama sekali tidak berdasarkan fakta > sosiologis dan filosofis, mengingat pakaian adat Bali relatif menutup aurat > (tidak telanjang). Bahkan patung-patung di sana pun diberi kain penutup. > Ancaman Gubernur dan masyarakat Bali untuk memisahkan diri dari NKRI > merupakan bentuk tirani minoritas dan arogansi yang bernuansa SARA serta > ancaman perang terhadap kedaulatan NKRI, di samping melecehkan penduduk > mayoritas muslim. > Mencermati pernyataan tersebut maka: > Kami mendesak Pemerintah cq TNI untuk segera bertindak tegas terhadap anasir > disintegrasi yang nampak jelas dengan memanfaatkan momentum penolakan > terhadap RUU APP. > Jika pemerintah SBY-JK membiarkan ancaman Gubernur Bali tersebut berarti > pemerintah secara langsung maupun tidak, telah merestui separatisme di > wilayah hukum NKRI, sehingga pemerintahannya merupakan pemerintahan > subversif, anti NKRI, dan menyulut konflik SARA. > Jika TNI tidak sanggup menanggulangi dan menghentikan sikap arogansi dan > anasir separatisme tersebut, maka Majelis Mujahidin bersama institusi Islam > lainnya siap untuk menyelesaikannya. > Ya Allah, saksikanlah, kami telah menyampaikan, Allahu Akbar! > > > Jakarta, 12 Maret 2006 > > > Drs. Fauzan Al-Anshari, MM > Ketua (HP.0811-100138) > > > > ____________________________________________________________________________________ > Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's > Comedy with an Edge to see what's on, when. > http://tv.yahoo.com/collections/222
