Setelah Abdullah Gul, Ph.D. terpilih sebagai Presiden Turki, maka lengkap sudah kemenangan Partai Ke'adilan di Turki setelah sebelumnya Recep Tayyip Erdogan juga menang sebagai Perdana Menteri Turki. Kemenangan kedua figur terbaik Partai Ke'adilan tersebut sekaligus simbol kemenangan Islam di tengah-tengah kehidupan sekuler 100% di Turki yang sudah sangat luar biasa. Sampai-sampai jilbab, azan berbahasa arab, al qur'an, dan simbol-simbol Islam lainnya dilarang sebelumnya. Dan saat ini Maroko dan Mesir juga sedang menanti kemenangan Partai Ke'adilan di kedua Negara tersebut dengan catatan pemilu dilakukan dengan sistem demokrasi yang jujur dan adil. Begitupun di Indonesia, semoga di tahun 2009, Partai Ke'adilan juga dapat meraih kemenangan di negeri dengan jumlah muslim terbesar di dunia ini, dan diikuti di Negara-negara lainnya.
.. Kemenangan Islam di negeri Muslim memang harus dinanti dengan penuh kesabaran, meski aneh rasanya, mengapa Islam tidak bisa memimpin di negeri Muslim, selama ini? Berikut laporan terakhir dari manca Negara. Runtuhnya Simbol Sekularisme Oleh : Ulis Tofa, Lc. dari : www.dakwatuna.com ------------------------------------- Setelah empat bulan terjadi persaingan politik yang tajam antara kubu sekularis yang disokong penuh oleh kelompok militer dan kubu pro perubahan yang agamis. Bahkan selama lima belas bulan sebelumnya tarik ulur antara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dengan Partai Republik untuk memperebutkan kursi Kepresidenan Turki, maka pada hari Selasa, 28 Agustus 2007 anggota dewan memilih secara suara mayoritas mantan Menteri Luar Negeri Turki, Abdullah Gul (57 tahun) sebagai presiden Turki, untuk menjabat selama tujuh tahun. Perlawanan Sengit Tiga kandidat bersaing memperebutkan posisi kursi presiden. Mereka adalah Abdullah Gul, Menteri Luar Negeri; Shobahuddin dari Partai Nasionalis, mantan Menteri Pertahanan; dan Husain Thoyafun Isyly dari Partai Sosialis. Abdullah Gul mendapatkan suara mayoritas mutlak, 276 suara dari total suara 339 suara. Rakyat Turki gegap gempita menyambut kemenangan Gul tersebut. Di jalan-jalan protokol, bahkan jalan dekat istana kerajaan dipampang foto Gul besar. Begitu juga media-media yang ada di Turki semua memuat foto Gul. Gul mendapat sambutan dan ucapan selamat dari rakyatnya. Pada waktu bersamaan, ayah Gul, H. Ahmad Hamdi menyatakan bahwa terpilihnya Gul akan membawa perbaikan dan perubahan bagi Turki dan rakyatnya menuju lebih baik. Penting untuk disebutkan disini, bahwa Abdullah Gul melalui proses pemilihan presiden beberapa putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2007 dengan mengantongi dukungan 341 suara anggota parlemen. Pada putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus mendapat dukungan 337 suara. Ia harus mendapatkan 2/3 suara anggota parlemen agar menang dalam putaran pertama dan kedua. Kedua prestasi ini tidak pernah diraih oleh Partai Nasionalis (MHP) dan Partai Sosialis (DSP). Kemenangan Abdullah Gul menjadi Presiden mendapatkan perlawanan dari partai Republik (CHP) dengan segala cara selama empat bulan sebelumnya. Yaitu ketika mereka menuntut pemilihan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2007. Pada waktu itu juga dua partai Republik dan Nasionalis mengancam Perdana Menteri Erdogan (satu partai dengan Gul) untuk tidak mencalonkan diri. Ketika Gul dipilih oleh anggota dewan menjadi presiden (bulan Mei). Partai Republik mengajukan PK ke Mahkamah Konstitusi dan mengabulkan tuntutannya, yaitu menganulir kemenangan Abdullah Gul, meskipun ia memperoleh dukungan 357 suara. Dengan argumentasi bahwa parlemen ketika melaksanakan pemilihan itu tidak kourum (sebanyak 367 anggota). Rakyat Menanti Perubahan Peristiwa pemilihan presiden itu diliput berbagai media dalam dan luar negeri. Saat itu hujan mengguyur dengan deras. Salah seorang wartawan berkomentar: "Pemilihan presiden ini menjadi penentu berakhirnya perdebatan panjang yang menyebabkan perseteruan secara legitimasi undang-undang dan konstitusi, juga dibawah bayang-bayang penolakan kubu militer. Hasil pemilihan akhir ini akan memerankan peran penting dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi partai-partai dan rakyat yang menghormati pilihan demokrasi, dengan persetujuan mereka untuk diadakannya pemilihan di parlemen". Salah satu wartawan lain berkomentar: "Pemilihan presiden kali ini menjadi kehormatan bagi bangsa Turki dalam hal perkembangan demokrasi, dimana tidak ada lagi penguasa yang memaksakan kehendaknya dengan kekuatan militer atau kekerasan. Turki mengawali langkah baru, dan sudah sepatutnya membuang kebusukan masa lalu." Black Campaign Erdogan membantah tuduhan elit Partai Republik yang menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan berusia lama. Erdogan menyatakan bahwa orang yang mengatakan itu berarti tidak menghormati kehendak publik. Bahwa posisi kepemimpinan itu ditentukan oleh tujuh puluh juta penduduk Turki, bukan oleh dan untuk satu kelompok saja. Erdogan menambahkan bahwa rakyat sendiri yang akan mengoreksi pemimpinnya. Barangsiapa yang salah, maka sudah barang tentu diawal pemilihan dia akan gagal dan akan meninggalkan jabatannya. Sedangkan Abdullah Gul menyatakan, ia tidak membutuhkan bemper penyelamat dirinya, ketika ia mencalonkan diri menjadi presiden. Karena ia setiap saat siap dipanggil di pengadilan tanpa ragu. Ini sebagai jawaban atas media yang mengisukan bahwa pencalonan Gul adalah dalam rangka penyelamatan diri atas tuduhan korupsi di tubuh partai Refah tahun 1998 sebelumnya. Koran harian "Huriyat" memberitakan bahwa tanggal 22 Agustus para petinggi militer mengundang Abdullah Gul untuk memperingati hari kemerdekaan tanggal 30 Agustus tanpa menyertakan istrinya. Juga pernyataan tertulis yang dikeluarkan kubu militer tertanggal 27 Agustus 2007 yang menyatakan: "Setiap upaya untuk menggeser idiologi negara atau menghapus sekularisme, maka akan menghadapi perlawanan dari militer." Pernyataan Ini merupakan intimidasi terhadap Partai Keadilan dan Pembangun dan diri Gul sendiri. Latar Belakang Kemenangan Hasil kajian akademik sosial yang dilakukan salah satu LSM mengatakan, bahwa faktor kemenangan mutlak Partai Keadilan dan Pembangunan adalah karena simpati public terhadap partai ini dan terhadap diri Gul, ketika Majelis Konstitusi pada bulan Mei sebelumnya tidak menerima kemenangan Gul menjadi presiden meskipun mendapat dukungan suara mayoritas. Begitu juga Mahkamah Konstitusi yang menganulir kemenangan Gul. Kemenangan rakyat Turki (Eropa) ini disambut oleh Negara-negara Uni Eropa dengan positif. Bahkan Uni Eropa siap bekerja sama dengan pemerintahan Perdana Menteri Erdogan dan Presiden Abdullah Gul, yang keduanya adalah putra terbaik dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang telah mampu membuktikan kepada public menumbuhkan ekonomi negerinya 7,5 %. Gul menjadi presiden ke sebelas bagi rakyat Turki. Ia tercatat dalam sejarah Kepresidenan Turki menjadi satu-satunya presiden yang agamis, pasca runtuhnya khilafah Islamiyyah oleh Mustafa Kemal Ataturk. Dan simbol sekularisme itu runtuh. Allahu A'lam. [] Berita Kemenangan Partai Islam di Maroko, Hantui Media Massa Spanyol Selasa, 4 Sep 07 05:28 WIB Berita tentang prediksi kemenangan partai Islam di Maroko mulai menghantui Spanyol. Sejumlah media massa Spanyol menurunkan semacam kampanye informasi yang sangat massif tentang kemungkinan kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan yang merupakan partai Islamis di Maroko. Secara khusus, media massa Spanyol membahas tajuk "Kaum Islamis Menanti Kemenangan di Maroko". Di sisi lain, media massa juga mencoba menekan pemerintah Maroko untuk memasukkan poin peraturan pemilu yang bisa menghalangi dominasi partai politik tertentu dalam parlemen mendatang. Sejumlah laporan yang dituliskan media massa Spanyol beberapa hari terakhir membicarakan paket pemilu yang segera digelar di Maroko. Maroko adalah Negara tetangga Spanyol, dan mereka begitu menggaris bawahi kemungkinan kemenangan kaum Islamis dalam pemilu yang akan digelar tanggal 7 September mendatang. Kekhawatiran itu memang beralasan, mengingat sejumlah survey dan analisa pakar memang menunjukkan kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko dalam pemilu. Partai Keadilan dan Pembangunan merupakan partai yang memiliki orientasi pemikiran Islam. Pertimbangannya, kalaupun PKP tidak memperoleh suara mayoritas, setidaknya ia akan menjadi partai oposisi yang paling kuat di Maroko. Harian El Pais, yang merupakan harian terbesar di Spanyol menuliskan PKP sebagai partai Islam terbesar di Maroko tengah menanti kemenangan minimum 37% suara dalam pemilu mendatang. Selain itu, harian tersebut mengingatkan pula, bahwa menurut UU politik di Maroko, tidak boleh ada satu partai yang mendominasi parlemen. Harian itu juga mengutip pernyataan Sekjen PKP Saaduddin Utsmani, "Sistem pemilu di Maroko belum sempurna sesuai prinsip demokrasi, dan menghalangi prinsip persamaan bagi rakyat Maroko. " Menurut Inasio, koresponden El Pais di Maroko yang sekaligus tokoh pers yang diakui pandangannya di Spanyol, hasil polling yang selama ini dilakukan sebelum pemilu, memang telah menyebutkan PKP meraih 47% suara. Dan jumlah suara itu memungkinkan PKP untuk mendirikan pemerintahan sendiri, atau mereka menjadi kekuatan oposisi terbesar. "Minimal 40% pemilih akan mengalirkan suaranya untuk PKP, bahkan meskipun mereka belum memiliki ikatan ideologis yang kuat dengan partai itu, " jelas Inasio. Sementara itu, harian EPC, yang merupakan harian kelompok kanan Spanyol menurunkan wawancara dengan sekjen PKP Utsmani. Dikatakan dalam harian itu bahwa PKP akan memperoleh kursi antara 60-70 kursi, atau lebih 20 kursi dari perolehan kursi mereka pada pemilu lalu yakni sebesar 42 kursi. (na-str/iol) Washington Post: Al-Ikhwan Al-Muslimun Berpeluang Menangkan Pemilu di Mesir Kamis, 21 Sep 06 11:59 WIB Harian Washington Post, terbitan AS edisi Rabu (20/9) memuat analisa menarik tentang organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. WP menulis, pemilu apapun di Mesir akan dimenangkan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun, bila dilakukan secara bebas dan bersih. Terkait laporan WP tentang Konfrensi Tahunan IV Partai Nasional Demokratik yang merupakan partai pemerintah Mesir, disebutkan bahwa pemerintah Mesir setengah hati melakukan berbagai langkah perbaikan politik dalam negeri. Sejumlah pemantau juga menegaskan keyakinannya bahwa sikap setengah hati itu terkait dengan keyakinan pemerintah sendiri bahwa hasil pemulihan politik, jika dilakukan, akan menguatkan dukungan terhadap Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam setiap pemilu yang digelar di Mesir. WP menambahkan, "Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah kekuatan politik oposisi terbesar di Mesir dan pesaing pertama bagi partai pemerintah. Selama ini pemerintah mengabaikan tuntutan kelompok oposisi untuk mengubah undang-undang yang memberi kebebasan membentuk partai politik tanpa pantauan pemerintah sehingga menghalangi Al-Ikhwan membuat partai politik. Dalam kondisi seperti itupun, perwakilan Al-Ikhwan telah menguasai sekitar 20% dari kursi parlemen Mesir. Perolehan suara itu didapat setelah melalui pemilu berdarah di mana para calon parlemen asal Al-Ikhwan mendapat tekanan hebat selama masa pemilu. Masih menurut laporan WP, mengutip sejumlah tokoh politik Mesir, baik dari kalangan pro pemerintah maupun oposisi, konferensi tahunan Partai Nasional Demokratik yang merupakan partai pemerintah Mesir itu tidak akan menghasilkan sesuatu untuk memperbaiki sistem politik Mesir. Bahkan menurut sejumlah kelompok oposisi, konferensi itu justru digelar untuk memperkuat dukungan terhadap Sekjen Partai Jamal Mubarak sebagai calon presiden mendatang menggantikan ayahnya, Husni Mubarak. (na-str/ikhol) Pemerintah Mesir Vs Al-Ikhwan: Terkait dengan Detik-Detik Suksesi? Krisis yang terjadi antara pemerintah Mesir dan Organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun memasuki fase baru dari dinamika perselisihan yang selama ini terjadi. Kali ini, krisis yang terjadi bukan saja pada aksi penangkapan massif, tapi sudah berlanjut hingga pada pengadilan militer. Dan pengadilan militer atas aktifis Al-Ikhwan, kini sudah menyulut kepedulian banyak Organisasi HAM internasional. Hingga saat sekarang, belum ada kecenderungan pemerintah Mesir untuk mengubah pola hubungannya dengan Al-Ikhwan yang disebut-sebut sebagai organisasi dakwah terluas jaringannya di dunia itu. Di lapangan politik Mesir, terus terjadi pro dan kontra yang semakin besar terkait tema siapa yang akan mewarisi pemerintahan Mesir ke depan? Sejumlah pengamat memandang, meningkatnya eskalasi tekanan pemerintah belakangan ini yang luar biasa terhadap Al-Ikhwan, adalah terkait kuat dengan pertanyaan tadi. Dr. Dhiya Rashwan, pakar masalah Organisasi Islam di Al-Ahram Politic Studies di Mesir mengatakan, "Krisis saat ini adalah krisis yang paling tajam dibanding sebelumnya, bahkan belum pernah terjadi pada pemerintahan Mubarak." Tentang hubungan krisis ini dengan paket suksesi pemerintaha Mesir, ia mengatakan, "Masalah ini masih belum jelas. Karena konferensi umum partai pemerintahlah yang akan menjawabnya. Dan acara itu baru akan diselenggarakan pada bulan Agustus ini. " Tampaknya politik pemerintah Mesir belum akan mengubah pola pemerintahannya terkait dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Sejauh ini, Pemerintah masih menggunakan cara represif menghadapi Al-Ikhwan. Ada skenario di balik kondisi ini, antara lain, keinginan kuat pemerintah untuk menghapus semua rival politiknya dengan berbagai cara. Antara lain dengan memunculkan perselisihan internal, membuat celah undang-undang yang bisa melarang peran partai politik non pemerintah, sebagaimana yang terjadi pada Hizb Amal, Hizb Al-Ghad dan Hizb Al-Ahrar. Dari sudut ini, menurut Rashwan, pemerintah Mesir melakukan interaksi terhadap Al-Ikhwan dalam dua sisi. Pertama, memunculkan politisi pro Partai Nasional sebagai partai pemerintah, untuk mengupayakan menyingkirkan peran Al-Ikwhan secara politik. Kedua, dari sisi aparat keamanan yang terus menerus menerapkan pola lama dengan menangkap setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan al-Ikhwan. Sejumlah pengamat juga memandang bahwa sikap keras pemerintah Mesir terhadap Al-Ikhwan punya kaitan untuk melemahkan tekanan dunia internasional, khususnya sikap AS, yang belakangan menuding Mesir berada di balik banyak krisis yang terjadi di Irak dan Palestina, bahkan juga Iran. Kemenangan Hamas di Palestina dalam Pemilu, juga sangat mengejutkan bagi Amerika, sehingga mereka berpikir bagaimana agar tidak terulang kemenangan yang sama di Mesir oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun. Hamas, adalah sayap Al-Ikhwan Al-Muslimun di Palestina. Sementara di sisi lain, LSM internasional yang bergerak di bidang HAM kian menyoroti pola kekerasan yang dilakukan pemerintah Mesir terhadap anggota Al-Ikhwan. Misalnya saja, Human Right Group Amnesty International yang mengatakan, sangat konsern memperhatikan kasus dua orang lawyer asal Ikhwan di Mesir, yakni Ragab Abu Zeid dan Saber Amer. Beberapa hari lalu, kedua anggota parlemen Mesir yang ditangkap karena tuduhan sebagai anggota Al-Ikhwan akhirnya dibebaskan, dengan uang jaminan sebesar 1.700 dolar. Al-Ikhwan Al-Muslimun, namun sudah lebih dari 50 tahun dilarang di Mesir, dan anggotanya mencalonkan diri untuk dipilih menjadi anggota Parlemen sebagai calon independen. Kelompok ini menguasai sekitar seperlima dari 454 kursi di Majelis Rendah Parlemen. (na-str/aljzr) Rapimnas 2007 Ketua MS PKS: Induk Strategi itu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Jumat, 31 Agustus 2007 06:50:51 Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2007 Partai Keadilan Sejahtera yang dilaksanakan di Putri Gunung Selasa hingga Kamis, 28-30 Agustus, Kamis (30/8) malam, secara resmi ditutup. Hadir pada penutupan Ketua MPR RI DR H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA., Lc., Gubernur Jawa Barat Drs H Danny Setiawan, Adang Daradjatun, Fuad Bawazier serta sejumlah tokoh masyarakat Jawa Barat dan tokoh partai hadir dalam penutupan di Hotel Savoy Homann Bandung. PK-Sejahtera Online: Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, KH. Hilmi Aminuddin, Lc., Kamis (30/1) malam secara resmi menutup Rapat Pimpinan Nasional 2007 Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Savoy Homann Bandung Jawa Barat. Rapimnas yang dihadiri lebih dari 300 fungsionaris PKS seluruh Indonesia dan beberapa perwakilan dari luar negeri ini berhasil merumuskan strategi untuk memenangkan pilkada dan pemilu di daerahnya masing-masing. Walaupun Presiden PKS Tifatul Sembiring mencoba menyembunyikan kepada pers strategi apa yang akan dilakukan PKS. Namun, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, KH Hilmi Aminuddin, justru menyatakan bahwa induk dari strategi itu harus diketahui masyarakat luas."Induk strategi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar," katanya. Amar ma'ruf adalah sebuah upaya mengonsolidasikan seluruh energi positif-konstruktif dari Bangsa Indonesia ini. "Yakni bagaimana kita berusaha keras untuk memperjuangkan sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dan kemajuan negeri Indonesia ini," ujarnya. Sementara itu yang dimaksud dengan nahi mungkar adalah sebuah usaha yang keras untuk memperkecil ruang gerak potensi negatif-destruktif yang ada di negeri tercinta ini. Potensi ini selalu memprovokasi, memecah belah dengan program-program destruktifnya. "Ini yang kita persempit. Karena tidak bisa dihilangkan, hanya dipersempit ruang gerak negatif-destruktif," terangnya. Menurutnya hal ini dilakukan agar dinamika kebersamaan, dinamika kerukunan, dinamika persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI tetap utuh. )|(
