refleksi: Agaknya hina kini belum ada gejala tanda ajaib "political will" yang biasanya ditandai dengan kometar para petinggi negara, partai politik dan tokoh-tokoh agama gurun pasir agar supaya segera diambil langkah-langkah konkrit guna disita harta karum curian Pak Harto.
Tetapi huingga kini kelihatan semuanya membisu atau berlagak buta serta tuli. Tingkah laku demikian dari mereka mungkin disebabkan lagi dpikir-pikir bercampur gelisah serta diiringi tekanan denyutan jantung yang meninggi, karena kuatir jangan-jangan mereka juga turut diseret getah reaksi berantai pengembalian harta curian yang mereka sembunyikan di bank di berbagai penjuru dunia. Tetapi bagaimana pun, semoga bulan puasa nan suci ini memjampaikan kembali ilhami Illahi kepada mereka agar supaya dengan sukarela mereka mengembalikan harta-harta yang didapat dengan berbagai jalan haram. http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=107993 Pengembalian Aset Negara Soal Harta Soeharto, Perlu Political Will Jakarta, 21 September 2007 14:56 Wakil Ketua MPR AM Fatwa mengatakan, perlu ketegasan dari Presiden untuk dapat mengembalikan aset negara yang (diduga) dikorupsi oleh mantan Presiden Soeharto. "Yang diperlukan adalah political will dan ketegasan dari Presiden," kata AM Fatwa di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/9). Oleh karena itu, adanya rencana dari Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative untuk membantu pemerintah Indonesia mengembalikan aset negara yang dikorupsi Soeharto, AM Fatwa menilai, tawaran tersebut patut dipertimbangkan untuk diterima. "Apalagi selama ini jaksa agung dari pemerintah ke pemerintah tidak pernah berhasil. Karena itu, ada baiknya jaksa agung tiap-tiap negara membicarakan bersama bagaimana langkah dan tindakan memberlakukan mantan presiden mereka yang melakukan korupsi," katanya. Namun, AM Fatwa mengingatkan, pertimbangan tawaran dari StAR itu, tentu harus dilihat dari berbagai faktor, meski diperlukan dukungan moral dan politik internasional. Lebih lanjut, Fatwa menilai bahwa kegagalan pemerintah memburu harta Soeharto selama ini karena masih adanya pengaruh kekuatan Soeharto yang masih menggurita di birokrasi pemerintahan. Reformasi yang terjadi tidak serta-merta mengganti elite penguasa orangnya Soeharto. Oleh karena itu, AM Fatwa menegaskan bahwa yang diperlukan adalah `political will` dari Presiden, sebab jaksa agung tidak bisa berbuat banyak tanpa izin dari Presiden. Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, Presiden perlu meminta rekonfirmasi pencantuman Soeharto dalam daftar Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai (tersangka) pencuri harta negara terbesar. "Ini perlu rekonfirmasi dari World Bank dan PBB, karena ini bisa merusak citra negara kita," katanya. Agung mempertanyakan, apakah dasar pencantuman nama Soeharto tersebut, atas dasar yang jelas, berdasarkan penyidikan yang otentik, dan apakah berdasarkan hasil investigasi yang cermat dan teliti atau hanya asumsi. "Pencantumannya itu kan tidak diterangkan dengan dasar yang jelas," kata Agung yang juga mempertanyakan apakah harta hasil korupsi Soeharto bisa dikembalikan atau tidak. Lebih lanjut, Agung menyatakan sependapat dengan rencana Presiden yang akan bertemu dengan pemimpin Bank Dunia dan PBB. "Presiden harus minta penjelasan tentang hal itu, dan kalau sudah ada informasi, Presiden harus menjelaskan kepada publik," demikian Agung Laksono. [EL, Ant] -------------------------------------------------------------------------------- URL: http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=107993
