Refleksi: Inggris di Tidore pada tahun 1793? http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/01/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Diusulkan, Tidore Jadi Daerah Istimewa [JAKARTA] Keberadaan Tidore Kepulauan sebagai wilayah karesidenan dan memiliki andil besar dalam sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadikan wilayah itu layak diubah statusnya menjadi daerah istimewa. "Kami meminta kepada Pemerintah RI agar Tidore yang sekarang berubah status dari ibu kota Pemerintahan Halmahera Tengah, sekarang menjadi daerah otonom Kota Tidore Kepulauan, betul-betul diperhatikan dan didukung sepenuhnya, baik dari aspek pemerintahan, pengembangan ekonomi, pendidikan, demi kesejahteraan rakyat Tidore. Tidak seperti induk ayam yang menetas kemudian meninggalkan anak-anaknya," tutur Ketua Tidore Development Foundation, M Syamsul kepada SP di Jakarta, pekan lalu. Dijelaskan, Tidore adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari NKRI dan sejarah perjuangan bangsa sebagaimana Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, dan kesultanan-kesultanan lain yang selama ini mendapat perhatian khusus pemerintah. "Karena itu, kami dan seluruh rakyat Tidore akan menyerukan setiap saat tentang wacana Daerah Istimewa Kota Tidore sebagai bekas ibu kota perjuangan Irian Barat masuk ke pangkuan NKRI," ujarnya. Dijelaskan, dalam sejarah NKRI rakyat dan pimpinan Tidore memiliki catatan harum. Pada 1793 Inggris ingin menjadikan Papua sebagai koloni baru. Atas perintah gubernur Inggris di Tidore, Inggris mulai mengadakan penjajakan dan membagi garis pulau sekitar Papua serta mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri. Karena tentangan keras dari Sri Sultan Tidore Kamaludin Syah saat itu yang berkuasa 1814, akhirnya Inggris meninggalkan Papua. Disegani Perjuangan rakyat dan pemimpin Tidore berlanjut, khususnya pada masa kesultanan Tidore dan Ternate. Ketika itu kesultanan tersebut disegani dan berpengaruh di Nusantara bahkan sampai Filipina, Madagaskar, dan Afrika Selatan. "Hubungan itu berlanjut pada masa Trikora, Tidore menjadi ibu kota provinsi perjuangan Irian Barat waktu itu," tutur dia. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke NKRI melalui UU 15 tahun 1956 juga berkat andil rakyat Tidore. Bahkan ditetapkan ibu kota Soasio-Tidore dan Gubernur Irian Barat pada saat itu adalah Sultan Tidore Yang Mulia Sri Sultan Zainal Abidin Sjah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang juga tokoh masyarakat Tidore, Salahuddin Adrias mengatakan, usulan Tidore menjadi daerah istimewa wajar-wajar saja. Apalagi demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tidore. "Jika ada kalangan masyarakat mengusulkan seperti itu, ini bukti masih ada yang cinta dengan Tidore. Memang benar Tidore mencatat sejarah bagi NKRI. Dan itu jangan dilupakan," ujarnya. [Y-4] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 30/9/07
