Tuuuuul man. Kira-kira ada demo gak yah ? kalo ada, ikutan ah…….
 
 
Janu
 
-----Original Message-----
From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf
Of edwin saleh
Sent: 05 January, 2007 11:48
To: [email protected]
Subject: Re: [mxrider] FW: Pelarangan Kendaraan Roda Dua di jalan
Protokol
 
dasar keparat...

ga adil...

makin ga jelas...

proyek2 busuk...

karna jadi gubernur enak ngomong sembarangan, coba kalo dia juga naik
motor...

jangan semua disamaratakan pengguna roda dua biang kemacetan, noh liat
MXRC semua pengendarnya pinter2...patuh ma tatatertib ga bikin
macet...betul ga bro...

Bravo MXRC...



----- Original Message ----
From: Dimaz Janu <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Sent: Friday, January 5, 2007 11:36:04 AM
Subject: [mxrider] FW: Pelarangan Kendaraan Roda Dua di jalan Protokol
Bros, coba baca ini deh. Comment gue:
Terus kalo angkot2 dan bus2 berhenti sembarangan gak dihitung bikin
macet yah ? dasar sutiyoso gelo…., kalo mau adil, mobil juga dibatasi,
bus2 dan angkot2 juga gak boleh, berhenti sembarangan. Kalo tetep
ngeyel, cabut aja ijin trayeknya…..
 
 
Janu
StopDiskriminasiTer hadapRodaDua
 
-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] com [mailto:YRM@ yahoogroups. com] On Behalf Of
Arie PBA
Sent: 05 January, 2007 10:51
To: [EMAIL PROTECTED] com; yamaha_rx_mania@ yahoogroups. com
Subject: [YRM] [OOT] Pelarangan Kendaraan Roda Dua di jalan Protokol
 
BALAI KOTA, WARTA KOTA- Gerak sepeda motor di Jakarta akan semakin
dibatasi, antara lain dilarang masuk jalan protokol. Kendaraan roda dua
itu dituding jadi biang macet jalanan Ibu Kota. Saat ini, Gubernur DKI
Sutiyoso sedang mencari terobosan aturan untuk membatasi pergerakan
sepeda motor di jalan protokol Ibu Kota, seperti Jalan MH Thamrin,
Jenderal Sudirman, dan HR Rasuna Said. Selain itu, mulai tahun 2007 ini
sepeda motor hanya boleh berada di lajur khusus atau di sisi kiri jalan.


"Ini wacana yang ingin saya angkat ke permukaan, yakni membatasi sepeda
motor. Itu harus dibahas dalam waktu dekat. Saya sudah melihat sendiri,
sebuah kota yang dipenuhi sepeda motor, yaitu Hanoi . Jakarta berpotensi
seperti itu, dan jika itu terjadi, sangat tidak nyaman Jakarta ," ujar
Sutiyoso usai memimpin rapat dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta
(DTKJ) di Balai Kota DKI, Kamis (4/1). 

Sutiyoso meminta DTKJ mengkaji masalah tersebut dari berbagai sisi,
termasuk landasan hukumnya. DTKJ diminta membahasnya bersama Dinas
Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan para pakar di
bidang transportasi. 

Bang Yos berharap, pembatasan gerak sepeda motor itu dapat memecahkan
problem lalu lintas Jakarta , tanpa merugikan para pengendara motor.
"Mungkin kita perlu cari kompensasi bagi pemegang STNK motor dengan
memberi diskon kartu abonemen busway. Itu salah satu contoh saja,"
ujarnya. 

Ketua DTKJ Soetanto Soehodo mengatakan, penerapan pembatasan sepeda
motor di sejumlah jalan memang sudah sangat mendesak. Hal itu terkait
dengan buruknya disiplin para pengendara motor dan pertambahan jumlahnya
yang tak terkendali. "Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi perkiraan
saya sekarang sudah di atas 3 jutaan. Jumlah ini lebih besar dari
kendaraan roda empat yang hanya sekitar 2,5 juta," ujar Soetanto. 

Selain itu, walaupun secara fisik sepeda motor hanya mengambil ruang 25
persen dari ruang yang dibutuhkan kendaraan roda empat, dalam praktiknya
ruang yang diambil motor bisa sama besar dengan sebuah mobil. "Jadi
sudah tidak ada keraguan lagi, motor memang menyumbang kemacetan lalu
lintas di Jakarta," paparnya. 

Beberapa pilihan pembatasan gerak sepeda motor sedang dikaji DTKJ. Salah
satunya dengan membatasi sepeda motor di jalan-jalan protokol secara
ketat. Menurut Soetanto, jalan-jalan protokol yang dianggap perlu
penerapan larangan pergerakan sepeda motor itu antara lain, Jalan MH
Thamrin, Sudirman, dan HR Rasuna Said. "Saya kira masih tetap ada jalan
alternatif yang bisa digunakan pengendara motor, kalau misalnya mereka
dilarang masuk Jalan Thamrin dan Sudirman," tuturnya. 

Namun, larangan sepeda motor di jalan protokol itu dapat pula
diberlakukan hanya untuk waktu dan hari tertentu. "Mungkin kita akan
terapkan pada jam-jam sibuk pagi dan sore, dan di hari kerja saja. Tapi
di hari libur, kita bebaskan," ujar Soetanto. 

Di ruas-ruas jalan lain, pergerakan motor juga diatur dengan menerapkan
kewajiban menggunakan lajur khusus bagi jalan-jalan yang sudah
menyediakan jalur lambat. "Kalau yang belum ada jalur lambatnya, ya
harus di sisi kiri jalan," tambah Soetanto. 

DTKJ belum dapat memastikan kapan aturan pembatasan gerak sepeda motor
itu bakal diterapkan. Akan tetapi, Soetanto mengingatkan pentingnya
membarengi aturan itu dengan dengan perbaikan sistem transportasi umum
Ibu Kota. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki pilihan alternatif
untuk mendukung mobilitasnya secara efisien. "Idealnya tentu harus
disediakan alternatif transportasi umum yang efisien," katanya. 

Langgar hak
Sementara itu, Opik, warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menolak
pembatasan motor di jalan protokol. Alasannya, selama ini sehari-hari ia
menggunakan kendaraan roda dua untuk pulang dan pergi ke kantornya di
kawasan Kota , Jakarta Barat. "Rute saya selalu lewat jalan itu. Kalau
motor dilarang lewat, saya harus bagaimana? Apalagi busway juga akan
naik. Sedangkan gaji saya untuk makan sehari-hari saja kadang kurang,"
ujarnya. 

Sedangkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
Tulus Abadi, menilai pelarangan penggunaan sepeda motor di jalan
protokol seperti Jalan MH Thamrin-Jenderal Sudirman adalah bentuk
pelanggaran hak masyarakat yang memprihatinkan. Mestinya cukup dilakukan
pengaturan, misalnya dengan pembuatan jalur khusus sepeda motor atau
pembatasan jam. 

"Memang kalau dibiarkan, semua juga bisa nggak nyaman. Tapi kebijakan
harus dibuat secara komprehensif, jangan sepotong-potong. Lihat juga
regulasi tentang penjualan sepeda motor. Begitu gampang masyarakat
membeli sepeda motor tanpa ada larangan," ujarnya. 

Tulus menambahkan, inisiatif warga membeli sepeda motor merupakan bagian
lain dari bentuk perlawanan masyarakat terhadap ketidakmampuan
pemerintah menyediakan sarana transportasi yang mudah, murah, cepat, dan
aman. "Justru kalau mau jujur, yang mengambil ruang jalan lebih besar
adalah mobil. Pengaturan pengguna mobil semestinya juga lebih ketat,
jangan fokus pada sepeda motor saja," tuturnya. (dra/chi) 

Sumber: Warta Kota



Black97Kalem
Arie PBA 
 
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.16.4/615 - Release Date:
03/01/2007
 
--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.16.4/615 - Release Date:
03/01/2007
 
--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.16.4/615 - Release Date:
03/01/2007
 

____________-_________-_________-_________-_________-__
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.-yahoo.com 
 

--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.16.4/615 - Release Date:
03/01/2007


-- 
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.16.4/615 - Release Date:
03/01/2007
 

Kirim email ke