POLITIKA "Blue Energy" Selasa, 27 Mei 2008 | 03:00 WIB BUDIARTO SHAMBAZY Gara-gara harga minyak menyentuh langit, lima bos multi national corporation atau MNC, Rabu (21/5), diundang Senat AS untuk dengar pendapat. Senat marah setelah tahu profit MNC dari bisnis minyak lebih tinggi daripada Himalaya. Harga BBM mencapai 4 dollar AS per galon (1 galon sekitar 3,78 liter), harga minyak dunia telah melebihi 135 dollar AS per barrel. Gara-gara kenaikan harga BBM, semua harga barang naik sehingga AS mengalami resesi. Ambil contoh maskapai terbesar, American Airlines (AA), yang memangkas jumlah penerbangan dan memberhentikan ribuan karyawan. AA untuk pertama kalinya memungut biaya 15 dollar AS per koper penumpang agar tak rugi. Lima bos yang dipanggil Senat mewakili Chevron, ConocoPhillips, Shell, ExxonMobil, dan BP American (BPA). Mereka dimintai penjelasan tentang penyebab kenaikan harga BBM di Komisi Yudikatif, lengkap dengan sumpah. Mereka bilang, harga BBM naik karena 70 persen produksinya tergantung dari harga minyak dunia. Sementara harga minyak dunia melonjak karena suplai tak memenuhi permintaan dan pembatasan eksplorasi di Alaska. "Kedengarannya bosan dan tak menarik, tetapi hukum supply and demand jadi penyebab," ujar Presiden Shell John Hofmeister. Wapres Exxon Stephen Simon bilang, profit anjlok dari 10 sen dollar AS jadi 4 sen dollar AS per galon gara-gara kenaikan harga minyak dunia. Namun, Senat tak percaya. "Kalian selalu cari kambing hitam seolah-olah bisnis harus begitu. Profit kalian tiap kuartal naik. Kalian tak lagi punya etika tentang harga BBM yang layak bagi rakyat," kata Senator Dianne Feinstein. Senator Arlen Specter menunjuk data naiknya profit tahunan Exxon dalam lima tahun terakhir dari 11,5 miliar dollar AS menjadi 40,6 miliar dollar AS. "Mengapa profit naik, sementara konsumen membayar lebih mahal?" tanyanya. Simon menjawab, profit itu besar-kelak akan turun-untuk membayar investasi yang berskala besar. Dalam istilah ekonomi, menurut Simon, yang berlaku prinsip "current up cycle." "Ya, Anda bisa bicara dengan terminologi bagus yang bernama 'current up cycle' saat rakyat tak mampu membeli BBM 4 dollar AS per galon," sergah Senator Patrick Leahy. Berhubung semua senator marah, mereka memaksa bos-bos itu mengungkap gaji mereka. Wapres Chevron Peter Robertson mengatakan, ia digaji sekitar 1 juta dollar AS per bulan. Padahal, media massa memberitakan, Robertson mendapat 28 juta dollar AS per tahun, termasuk opsi membeli saham. Sebagai "hukuman", Senat berencana memberlakukan kembali pajak (windfall tax) yang dipungut dari profit itu yang jumlahnya bisa mencapai 80 miliar dollar AS. Inilah berkah demokrasi yang mengontrol MNC tak terlalu rakus. DPR mestinya mengadakan rangkaian dengar pendapat dengan semua pihak-termasuk pemerintah pengelola migas. Tujuannya agar rakyat paham mengapa subsidi mesti dikurangi. Rakyat, misalnya, ingin tahu Indonesia anggota OPEC yang menikmati profit berlimpah. Jika harga minyak 125 dollar AS per barrel, nilai aset OPEC saat ini 1,37 triliun dollar AS. Angka itu relatif sama dengan nilai total aset keuangan dunia- saham, obligasi, surat-surat berharga lainnya, dan deposito bank. Jika ditambah lagi dengan cadangan minyaknya, nilai itu naik jadi 3 triliun dollar AS. Jika harga minyak 200 dollar AS per barrel, kekayaan OPEC 6 triliun dollar AS. Dengan uang itu, OPEC mampu beli Bank of America hanya dengan produksi selama sebulan, Apple Computers selama sepekan, atau General Motors selama tiga hari. Terus terang, kini yang diributkan hanya akibat-akibat kenaikan harga BBM, bukan sebab-sebabnya. Pasalnya, data tentang permigasan (jumlah ekspor dan impor, eksplorasi, profit, dan sebagainya) tak terang benderang. Akibatnya fatal, polisi menyerbu Kampus Unas. Padahal, mahasiswa dan polisi bagian dari rakyat biasa yang hidupnya makin susah. Dalam situasi yang panas saat ini dibutuhkan kepemimpinan penyampai pesan yang terang benderang tentang kondisi sebenarnya. Dan, penyampai pesan mesti pemimpin-pemimpin yang punya kredibilitas. Kredibilitas didapat bukan dari janji-janji semata, tetapi juga dari keteladanan. Misalnya, setelah kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005, banyak pejabat yang menghemat-termasuk menurunkan suhu penyejuk udara. Ini langkah konkret yang membentuk kredibilitas. Namun, kalau penghematan cuma "panas-panas tahi ayam", kredibilitas itu hilang. Hal penting lainnya, setiap pemerintah pasca-Reformasi diwarisi sistem pengelolaan permigasan yang kacau. Subsidi BBM bukan ciptaan SBY-JK. Untuk ada momentum mulai dari nol lagi sistem pengelolaan permigasan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Bung Karno memaksakan kontrak karya yang membebani MNC dengan berbagai kewajiban yang menguntungkan bangsa. Megawati Soekarnoputri mau menyetop perpanjangan kontrak Blok Cepu dengan Exxon sampai 2010. Sayang, pemerintah setelah itu memperpanjangnya- momentum pun hilang lagi. Apa yang terjadi tak perlu disesali. Namun, sekali lagi, pemerintah dan DPR perlu mengadakan serangkaian dengar pendapat agar semuanya terang benderang. Kini pemerintah dan mahasiswa kayak minyak dengan air yang mustahil menyatu. Makanya, saya heran kok masih ada yang percaya blue energy yang bikin heboh itu. http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/00182214/
