PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
220/PS/KP-PRP/e/III/10
Mengecam
usulan SBY menjadikan kawasan bencana Lumpur Lapindo sebagai objek
wisata geologis!
Salam
rakyat pekerja,
Sudah
lima tahun bencana lumpur Lapindo telah menjadi derita sekitar bagi
sekitar 300 KK di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun hingga kini penanganan
terhadap korban bencana lumpur Lapindo belum dituntaskan oleh
pemerintah maupun PT Lapindo yang dimiliki keluarga Bakrie. SBY
nampak kalah wibawa ketika berhadapan dengan PT Lapindo. Bahkan pihak
Kepolisian Daerah Jawa Timur justru menghentikan penyidikan kasus
pidana Lapindo dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3).
Rezim
neoliberal beranggapan, bahwa kasus Lapindo merupakan kasus yang
sepele dan tidak perlu diteruskan untuk diusut. Hal ini jelas
bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Komnas HAM, bahwa dalam
kasus Lapindo terdapat indikasi pelanggaran HAM. Fakta dari bencana
kasus Lapindo dapat terlihat, bahwa sejumlah masyarakat harus
kehilangan tanah dan tempat tinggalnya, kehilangan pekerjaan atau
mata pencariannya, serta anak-anak mereka harus berhenti bersekolah,
yang artinya kehilangan hak penghidupan yang layak.
Namun
kenyataan tersebut sungguh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh
rezim neoliberal. Mulai dari awal bulan Maret 2010 bahkan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memutuskan kawasan
bencana lumpur Lapindo sebagai daerah tujuan wisata. Kawasan lumpur
Lapindo tersebut rencananya akan diluncurkan pada Majapahit
Travel Fair di Surabaya pada tanggal 19
Mei 2010. Gayung bersambut, DPRD Jawa Timur pun sepakat untuk
menjadikan kawasan lumpur Lapindo menjadi lokasi wisata. Inilah sikap
yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara di tingkat provinsi
yang hanya menginginkan penambahan pemasukan daerah di atas
penderitaan rakyat yang terkena bencana lumpur Lapindo.
Bertepatan
dengan peringatan 5 tahun lumpur Lapindo, SBY juga mengusulkan hal
yang sama untuk mengolah kawasan lumpur Lapindo menjadi objek wisata
geologis. Bagi SBY, yang merupakan pemimpin rezim neoliberal,
pemanfaatan kawasan lumpur Lapindo itu sebagai objek wisata, dapat
mendatangkan manfaat bagi masyarakat lokal dan ekonomi Jawa Timur.
Hal
in jelas ini menunjukkan, bahwa rencana menjadikan kawasan bencana
lumpur Lapindo menjadi objek wisata geologis merupakan upaya SBY
untuk menutupi kegagalannya menangani lumpur Lapindo. Banyaknya
korban bencana lumpur Lapindo yang tidak tertangani dengan baik dan
gagalnya upaya penggantian kerugian terhadap korban bencana menjadi
salah satu kecacatan rezim neoliberal. Bahkan hingga saat ini, korban
bencana lumpur Lapindo masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan
masih menunggu ganti rugi dari PT Lapindo dan pemerintah.
Keamanan
kawasan lumpur Lapindo pun masih sangat rawan dan belum terjamin,
karena beberapa kali semburan lumpur masih kerap muncul. Namun hal
ini tidak pernah dipedulikan oleh rezim neoliberal yang hanya
mementingkan untuk menutupi kegagalan SBY dalam menangani lumpur
Lapindo dan pemasukan daerah. Inilah ketertundukan rezim ini terhadap
neoliberalisme yang hanya mementingkan keuntungan dan mencoba
melindungi para kapitalis dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka
buat, dalam hal ini perusahaan milik keluarga Bakrie.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Mengecam
keras usulan SBY untuk menjadikan kawasan lumpur Lapindo menjadi
kawasan wisata Geologis.
Tuntut
pertanggungjawaban PT Lapindo dan keluarga Bakrie yang telah
menyebabkan rakyat di Sidoarjo kehilangan hak penghidupan yang layak
Kapitalisme
telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME
lah maka rakyat sejahtera.
Jakarta,
29 Maret 2010
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar
Ma'ruf)
ttd.
(Rendro
Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme
Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566
Email: [email protected] / [email protected]
Website: www.prp-indonesia.org
Kenapa BBM mesti naik? Apakah tidak ada solusi selain itu? Temukan
jawabannya di Yahoo! Answers! http://id.answers.yahoo.com
