--- Pada Rab, 21/4/10, Wal Suparmo <[email protected]> menulis:


Dari: Wal Suparmo <[email protected]>
Judul: Bls: [Koran-Digital] Saparinah Sadli: Nasib Perempuan Indonesia
Kepada: [email protected]
Cc: "ADAM" <[email protected]>, "hoesein" <[email protected]>
Tanggal: Rabu, 21 April, 2010, 6:40 PM







Salam
Sungguh malang Kartini itu.
1) Tidak tertutup kemun gkinan beliau mendapat teror mental yang sangat berat 
karena dipaksa menjadi istri tambahan dari Bupati Blora yang sudah mempunyai 
istri dan anak2 sebelumnya.Suatu hal yang ditentang oleh Kartini seumur 
hidupnya yaitu poligami.
2) Seumur hidupnya ia ber-cita2 untuk meneruskan sekolah di sekolah yang lebih 
tinggi tingkatnya.Apalagi ia ditawarkan untuk bersekolah ke Belanda sesuai apa 
yang selalu di idamkannya.Tetapi se-konyong2 ia harus membatalkan semuanya.
3) Setelah menjadi Istri bupati ia  sangat kurang disukai oleh istri2 lain  dan 
saudara2 bupati karena kurang bergaul apalagi lebih banyak membaca( buku2 bhs 
Belanda yang tidak dimengerti oleh mereka) ketimbang mengaji.
4) Kartini telah "berhasil" memberikan seorang putera sebagai ahli waris dari 
bupati karena Kartini adalah istri PADMI,sedangkan hal itu tidak mampu 
dilakukan oleh istri2 lain yang hanya bersatus garwo ampilan.Sehingga banyak 
yang sangat iri hati kepada Kartini.
5) Seorang yang habis melahirkan menurut adat Jawa diwajibkan untuk minum 
ramuan/jamu yang sangat mungkin berisi RACUN. Karena dokter Belanda sampai 
menunggu tiga hari setelah Kartini menlahirkan ( dan dalam keadaan sehat) dan 
baru pulang ke Semarang karena dengan naik kuda dari Blora ke Semarang 
membutuhkan waktu satu hari dan satu malam.Sesampai dokter itu di Semarang, 
menerima berita bahwa Kartini beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia.
Wasalam,
Wal Suparmo

--- Pada Rab, 21/4/10, Koran Digital <[email protected]> menulis:


Dari: Koran Digital <[email protected]>
Judul: [Koran-Digital] Saparinah Sadli: Nasib Perempuan Indonesia
Kepada: [email protected]
Tanggal: Rabu, 21 April, 2010, 9:07 AM



Nasib Perempuan Indonesia 
Rabu, 21 April 2010 | 03:14 WIB
Oleh Saparinah Sadli
Lebih dari seratus tahun lalu Kartini meninggal, empat hari sesudah melahirkan 
anak pertamanya. Dokter Belanda sebelumnya mendiagnosis tidak ada masalah pada 
kesehatan Kartini pasca-melahirkan. Namun, beberapa jam setelah dokter pergi, 
Kartini menurun kondisinya lalu meninggal.
Kartini bukan orang miskin. Sebagai istri bupati, ia mendapat pelayanan 
kesehatan optimal. Dalam buku Door Duisternis tot Licht, kematiannya direspons 
dengan pernyataan non-medis seperti: ”Kartini sudah mengisyaratkan meninggal 
pada usia 25 tahun. Kartini minta adiknya (Rukmini) merawat bayinya andai kata 
ia meninggal”.
Pada catatan kesehatannya, tampak potret Kartini dengan kondisi fisik tidak 
baik (sering sakit) setelah menjadi istri Bupati Rembang. Keputusan Kartini 
memenuhi permintaan bapaknya untuk kawin menghancurkan hatinya. Dia mengubur 
aspirasinya menjadi perempuan mandiri. Ia jelas menderita secara psikologis dan 
memikulnya sendiri.
Sebagai Raden Ayu (suaminya punya tiga istri), Kartini menderita secara fisik 
dan psikologis. Selama hamil ia sakit-sakitan dan makin parah menjelang 
melahirkan. Kartini meninggal pada usia 25 tahun (sepuluh bulan setelah 
menikah).
Lalu, pembelajaran apakah yang dapat ditarik dari kematian Kartini ini?
Belum di jalur tepat
Akhir Maret 2010, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. 
Tujuannya, meningkatkan sinergi pusat-daerah untuk mencapai Millenium 
Development Goals (MDGs) terutama poin 1 (kemiskinan), 4 (menurunkan angka 
kematian bayi/AKB), 5 (meningkatkan kesehatan maternal). Menurut Bappenas, 
target-target itu dapat dicapai Indonesia.
Namun, Women’s Research Center dalam penelitiannya menyebutkan: Menurunkan 
angka kematian ibu sesuai target MDGs 2015 sulit dicapai. Jakarta Post (5/3/10) 
memberitakan, pemerintah gagal memperbaiki kondisi kesehatan ibu. Terbukti 
angka kematian ibu (AKI) masih 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 
diperdebatkan para ahli karena ada yang memperkirakan AKI lebih tinggi dari 
pemerintah.
Kita tidak perlu larut dalam kontroversi angka. Yang lebih penting adalah 
realitas di baliknya, yaitu hak hidup ibu Indonesia yang bertahun-tahun 
dilanggar. Menurut almarhum Prof dr Soedradji, ahli kebidanan, ”Dengan kemajuan 
teknologi kedokteran di Indonesia, ibu meninggal karena komplikasi melahirkan 
seharusnya tidak terjadi.”
Gubernur Bali dalam Rakornas Maret 2010 menyatakan, persoalan melahirkan 
mendasari kualitas bangsa.
Arti kedua pernyataan di atas adalah dengan kemajuan ilmu kedokteran ibu 
meninggal karena komplikasi melahirkan tidak bisa ditoleransi lagi. Kartini 
mungkin meninggal karena masalahnya tidak terdeteksi dengan pengetahuan dokter 
pada zaman itu.
Namun, dengan AKI yang masih tinggi sekarang, adakah perubahan dalam penanganan 
AKI dibanding pada zaman Kartini?
Dalam paradigma baru, upaya penurunan AKI dikaitkan dengan kemiskinan global 
dan jadi salah satu tujuan MDGs. Apa ciri-ciri ibu miskin di Indonesia?
Ia miskin gizi, miskin pengetahuan kesehatan reproduksi, miskin waktu 
memeriksakan kesehatan, miskin keterampilan meningkatkan status ekonomi 
keluarga, miskin akses pelayanan kesehatan dan KB berkualitas, miskin perhatian 
dari lingkungan sosial-budaya yang membiarkan terjadinya perkawinan dan 
kehamilan usia dini dan menganggap biasa perempuan hamil makan terakhir, tidur 
terakhir, dan bangun terpagi.
Pemerintah memang tidak diam menghadapi AKI tinggi. Akan tetapi, program Make 
Pregnancy Safer sampai Suami Siaga selama bertahun-tahun belum signifikan 
menurunkan AKI. Perlu dicermati hasil pertemuan Bappenas, Koalisi Perempuan 
Indonesia (KPI), Migrant Care dan donor yang mengidentifikasi sulitnya 
mengintegrasikan perspektif jender dalam proyek pembangunan (Kompas, 5/4/ 10).
Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum belum melihat relevansi perspektif jender 
dalam melaksanakan proyek-proyek besarnya. Padahal, KPI mengungkap desa yang 
tidak mempunyai jalan mempunyai AKI relatif tinggi. Jadi, bisakah disimpulkan 
target MDGs 5 tidak on track karena kebanyakan pejabat tidak memiliki 
perspektif jender?
Pembelajaran apa yang bisa ditarik dari bahasan di atas? Pertama, pentingnya 
mengintegrasikan perspektif jender dalam semua program pembangunan berskala 
besar.
Kedua, pengarusutamaan jender dilakukan serius dan memastikan setiap kebijakan 
memuat perencanaan dan penyediaan anggaran yang ”mempromosikan, melindungi, dan 
memberdayakan perempuan” (Presiden pada Hari Ibu 2009).
Ketiga, setiap pejabat berkesadaran AKI sebagai isu kesehatan reproduksi 
perempuan secara kompleks dipengaruhi faktor medis dan non-medis.
Keempat, mengembangkan toleransi nol terhadap pelanggaran hak-hak perempuan 
sebagai prioritas nasional.
Jangan diskriminatif
Meningkatkan kesehatan maternal memerlukan nilai, sikap, dan perilaku yang 
tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan. Pada zaman Kartini diskriminasi 
dilakukan keluarga, pejabat pribumi, dan politik Pemerintah Belanda. Sekarang, 
diskriminasi dilakukan pejabat pusat dan daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh 
agama.
Peningkatan kesehatan ibu- ibu miskin masih dihadang mitos ”ibu meninggal 
karena melahirkan akan masuk surga”; oleh suami yang menentukan apa yang boleh 
dilakukan terhadap istri yang kehamilannya bermasalah dan bisa berakibat fatal; 
dan oleh petugas kesehatan yang tidak berperspektif jender.
Melahirkan bayi sehat oleh ibu yang sehat fisik, mental, dan sosial bukan isu 
perempuan, melainkan isu sosial-budaya-politik bangsa. AKI tinggi selama 
bertahun-tahun adalah dam- pak pembiaran pelanggaran hak-hak perempuan yang 
tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dari perspektif jender Kartini yang tidak miskin sangat menderita akibat 
nilai-nilai tradisi yang tidak menempatkan hak perempuan setara dengan 
laki-laki, serta politik Belanda yang tidak mendukung pemikiran progresif anak 
bangsa.
Perempuan Indonesia hari ini telah mencapai berbagai kemajuan, tetapi masih 
banyak perempuan mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial.
Dari perspektif HAM resistensi memakai perspektif jender tidak boleh 
memengaruhi pencapaian target MDGs. Apalagi karena semua tujuan MDGs berwajah 
perempuan. Dengan demikian, pada hari Kartini 2011 kita bisa melihat target 
MDGs 5 telah di jalur yang tepat.
Saparinah Sadli Guru Besar Psikologi UI; Pendiri Program Kajian Wanita UI; 
Pendiri Komnas Perempuan

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/21/03141829/.nasib.perempuan.indonesia..

-- 
"One Touch In BOX"
 
To post : [email protected]
 
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
 
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau 
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda.
- Berdiskusilah dengan baik dan bijak.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
“Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang 
sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan.” -- Otto Von 
Bismarck.
 
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang 
lidahnya" -Ali bin Abi Talib.



Kirim email ke