PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
244/PS/KP-PRP/e/VI/10
Kebijakan
elit politik borjuasi mencekik kehidupan rakyat!
Rezim
neoliberal tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat!
Salam
rakyat pekerja,
Pada
akhir-akhir ini sudah banyak sekali beberapa aturan atau rencana
kebijakan yang diupayakan oleh rezim neoliberal untuk diterapkan
menjadi sebuah kebijakan. Permasalahannya rencana kebijakan tersebut
nantinya jelas-jelas akan semakin menjerumuskan rakyat Indonesia ke
dalam kesengsaraan dan menguntungkan para elit politik borjuasi dan
pemilik modal.
Beberapa
contohnya antara lain mengenai rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik
(TDL) pada bulan Juli 2010, rencana penghapusan subsidi BBM untuk
sepeda motor, dan lolosnya usulan Dana Percepatan Pembangunan
Daerah/Dana Aspirasi. Dampak dari seluruh kebijakan tersebut adalah
rakyat harus semakin dalam merogoh koceknya untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sementara jika dilihat dari motivasi
rencana penerapan kebijakan-kebijakan tersebut antara lain hanya
untuk menguntungkan para pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan
neoliberalisme di Indonesia.
Sebagai
contoh mengenai kenaikan TDL yang rencananya akan diterapkan pada
bulan Juli 2010. Para elit politik borjuasi selalu mengatakan, bahwa
kenaikan TDL sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena telah
diputuskan dalam APBN-P 2010. Namun tidak pernah disebutkan dengan
jelas, mengapa TDL harus naik dan diputuskan dalam APBN-P 2010.
Pernyataan-pernyataan yang terlontar hanyalah bahwa kenaikan TDL ini
untuk menutupi kerugian PLN dan adanya krisis listrik nasional.
Krisis
listrik di beberapa daerah di luar pulau Jawa sebenarnya telah
terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sudah menjadi hal yang lumrah, bagi
penduduk di luar pulau Jawa, mengalami pemadaman listrik bergilir.
Namun baru pada tahun 2009, pemadaman listrik bergilir juga harus
dialami oleh penduduk di pulau Jawa. Hal ini dikarenakan terbakarnya
gardu induk PLN Cawang, gardu induk Kembangan dan terbakarnya trafo
PLTGU Muara Karang, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar di
sektor industri. Ketika pemadaman listrik mendekati pusat kekuasaan,
maka rezim Neoliberal baru membahas secara khusus mengenai krisis
listrik ini.
Namun
bukan hanya faktor krisis listrik yang menyebabkan kenaikan TDL kali
ini. Dalam UU Ketenagalistrikan yang baru (UU No 30/2009), kewenangan
PLN sebagai satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
(PKUK) telah dipangkas. Artinya pemerintah daerah, koperasi dan
pemilik modal dapat melakukan bisnis di bidang ketenagalistrikan,
yang sebelumnya menjadi monopoli PLN. Para pemilik modal diberikan
kewenangan untuk masuk ke semua lini bisnis listrik, seperti
pembangkitan, transmisi, distribusi ataupun penjualan. Seperti halnya
privatisasi di penjualan BBM di Indonesia, maka ketika
ketenagalistrikan dikuasai oleh para pemilik modal, maka TDL akan
menjulang tinggi. Kenaikan TDL kali ini tentu saja untuk mengakomodir
masuknya para pemilik modal untuk berbisnis dalam ketenagalistrikan.
Belum
lagi mengenai rencana pencabutan subsidi premium bagi pengendara
motor. Pencabutan subsidi premium bagi pengendara motor sama artinya
dengan kenaikan harga BBM khusus pengendara motor. Alasan yang selalu
dikemukakan oleh elit politik borjuasi adalah karena industri sepeda
motor di Indonesia merupakan industri yang paling tinggi
pertumbuhannya. Para elit politik borjuasi berpikir, bahwa dengan
banyaknya rakyat Indonesia yang membeli sepeda motor di Indonesia
maka pertumbuhannya ekonominya juga sudah semakin menguat. Bahkan
para elit politik borjuasi mengatakan bahwa dengan menghapuskan
subsidi premium untuk sepeda motor akan menghemat pengeluaran sebesar
Rp 32 Triliun. Padahal sudah jelas bahwa pengguna sepeda motor adalah
kalangan rakyat bawah, yang tidak mampu membeli mobil pribadi dan
untuk menghemat pengeluaran dibandingkan harus menggunakan angkutan
umum.
Penghematan
yang didengung-dengungkan oleh rezim neoliberal, ternyata sudah mulai
terungkap akhirnya akan digunakan untuk apa. Salah satunya adalah
dengan menerapkan Dana Percepatan Pembangunan Daerah atau dulu
disebut sebagai Dana Aspirasi. Setelah mengalami penolakan dari
berbagai fraksi di DPR, namun akhirnya Dana Aspirasi yang berubah
nama Dana Percepatan Pembangunan Daerah ini dapat digolkan juga.
Namun pemberian dana ini sebenarnya sangat sarat dengan kepentingan
politik elit borjuasi.
Pemberian
dana ini dapat disimpulkan untuk menjaga status quo anggota DPR
dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya
dengan menggunakan uang negara. Dengan cara tersebut, para elit
borjuasi akan harum namanya di daerah pemilihannya dan memperbesar
kemungkinan ia akan terpilih kembali di pemilu berikutnya. Praktek
ini sudah dilegalkan di AS dan Filipina dan terbukti memang itulah
tujuannya. Motivasi yang seakan-akan mulia, namun ternyata hanya
digunakan sebagai bungkus taktik politik di balik pengusulan dana
tersebut.
Sudah
jelas bahwa manuver para elit politik borjuasi dan rezim neoliberal
hanya untuk memberikan keuntungan bagi partai politiknya dan pemilik
modal. Mereka tidak pernah mempedulikan nasib rakyat Indonesia secara
keseluruhan. Praktek melanggengkan kekuasaan untuk menerapkan
kebijakan-kebijakan neoliberalisme sedang dijalankan di Indonesia.
Sementara sudah terbukti bahwa praktek neoliberalisme di Indonesia
hanya akan memberikan kemiskinan, kemelaratan dan kesengsaraan bagi
rakyat Indonesia.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Menolak
seluruh kebijakan neoliberalisme yang diusung oleh rezim neoliberal
dan elit politik borjuasi, karena kebijakan-kebijakan tersebut
terbukti hanya akan menyengsarakan dan mencekik kehidupan rakyat.
Rakyat
Indonesia harus menyatakan mosi tidak percaya kepada seluruh aparat
penyelenggara negara, karena mereka bekerja bukan untuk kepentingan
rakyat, namun hanya untuk kepentingan elit politik borjuasi dan
pemilik modal
Bangun
persatuan gerakan rakyat Indonesia untuk membentuk kekuatan politik
alternatif demi melawan kekuatan-kekuatan Neoliberal di Indonesia
Kapitalisme
telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan
SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera
Jakarta,
17 Juni 2010
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar
Ma'ruf)
ttd.
(Rendro
Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme
Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566
Email: [email protected] / [email protected]
Website: www.prp-indonesia.org
