PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
264/PS/KP-PRP/e/VIII/10
Usut
tuntas kasus penembakan petani Desa Senyarang, Jambi!
Represifitas
aparat Kepolisian akan berlanjut jika berpihak kepada pemilik modal!
Salam
rakyat pekerja,
Tindakan
represif kembali dilakukan oleh pihak Kepolisian di Desa Senyarang,
Jambi. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor
Tanjung Jabung Barat tersebut berlangsung ketika petani tengah
menduduki kebun akasia PT Wira Karya Sakti (WKS) yang diklaim sebagai
lahan masyarakat pada tanggal 3 Agustus 2010.
Ketika
itu, ribuan warga Desa Senyarang, Kecamatan Senyarang, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Jambi melakukan penanaman bibit nanas dan
lain-lain di sebagian Areal Penggunaan Lain (APL) Kanal 3-4 seluas
lebih kurang 10 Ha dari total 7224 Ha lahan APL, yang sah dimiliki
warga. Aksi damai dari warga yang sudah berlangsung selama 2 hari itu
nampaknya telah membuat pihak PT WKS gerah, karena menganggap bahwa
lahan APL itu bukan milik warga. Atas dasar hal itu lah, PT WKS, yang
merupakan anak perusahaan Sinar Mas Foresty, kemudian mendatangkan
aparat gabungan Kepolisian yang berkekuatan 3-4 SSK dengan senjata
lengkap dan unit Dalmas Satuan Brimob, yang dipimpin langsung oleh
Wakapolres Tanjung Jabung Barat, Komisaris Polisi Bambang H. Aparat
gabungan kepolisian ini memang didatangkan untuk membubarkan aksi
massa petani.
Pendudukan
lahan oleh petani di lahan APL tersebut dilakukan karena merasa
ditipu oleh PT WKS. PT WKS sebelumnya pernah menjanjikan kemitraan
dengan para petani, namun hingga kini ternyata kemitraan tersebut
tidak pernah terealisasi, sehingga petani meminta lahannya kembali.
Namun PT WKS tidak pernah menanggapi permintaan para petani tersebut,
bahkan petugas keamanan PT WKS menutup akses jalan masuk menuju
kawasan kebun akasia di Tebing Tinggi. Dampak dari penutupan akses
jalan tersebut adalah terganggunya lalu lintas bagi 6.000 warga
setempat, sehingga untuk menuju kota terdekat harus melalui jalur
air.
Konflik
antara para petani dengan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) ini
sebenarnya sudah berlangsung selama 3 tahun. Gubernur Jambi ketika
itu, Zulkifli Nurdin, bahkan pernah menjanjikan di hadapan ribuan
petani di Jambi untuk memberikan lahan HTI milik PT WKS kepada para
petani di lima kabupaten seluas 40.000 Ha. Namun hingga kini janji
tersebut tidak pernah terwujud.
Pembubaran
aksi massa petani pada tanggal 3 Agustus 2010, akhirnya menyebabkan 3
orang petani terluka, 2 orang petani (Iman dan Yusuf) tertembak dan
mengalami luka-luka diwajahnya. Sedangkan Basri mengalami luka memar.
Mereka saat ini dirawat secara intensif di rumah sakit terdekat.
Sudah
sangat sering tindakan-tindakan kekerasan dilakukan oleh aparat
keamanan di negeri ini. Tindakan represif aparat keamanan berakibat
jatuhnya korban pada rakyat yang menuntut haknya, akan terus
berlangsung selama aparat keamanan di negeri ini selalu berpihak dan
melindungi para pemilik modal. Selama keberpihakan aparat keamanan
kepada para pemilik modal berlangsung, maka tindakan kekerasan di
masa depan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Jelas
artinya aparat keamanan telah gagal menjalankan fungsinya sebagai
pelayan rakyat. Inilah salah satu dampak dari sistem neoliberal yang
dijalankan di Indonesia, dimana membutuhkan kenyamanan dan keamanan
para pemilik modal dari negara.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Mengecam
keras penembakan petani Desa Senyarang oleh aparat Kepolisian dan
menuntut pencopotan Wakapolres Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk
pertanggungjawabannya.
PT
Wira Karya Sakti (WKS) dan Kapolri harus bertanggungjawab atas
terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian
kepada petani di Jambi serta mengembalikan seluruh lahan APL kepada
para petani.
Rezim
neoliberal terbukti sangat berpihak kepada para pemilik modal dan
akan melakukan tindakan-tindakan represif kepada rakyat yang
menggugat keberadaan dan kenyamanan para pemilik modal.
Untuk
menghentikan tindakan-tindakan represif aparat keamanan yang
melindungi para pemilik modal, maka gerakan-gerakan rakyat di
seluruh Indonesia harus membangun persatuan kekuatan politik
alternatif untuk melawan neoliberalisme.
Sistem
Kapitalis-Neoliberal terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat,
dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.
Jakarta,
4 Agustus 2010
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar
Ma'ruf)
ttd.
(Rendro
Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme
Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566
Email: [email protected] / [email protected]
Website: www.prp-indonesia.org
