Catatan reporter: kalau di indonesia mana ada potong gaji menteri yang ada gaji mentri naik
BBM Naik,Malaysia Potong Gaji Menteri Wednesday, 11 June 2008 KUALA LUMPUR (SINDO) – Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membuat terobosan kebijakan untuk meredam gejolak pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemarin Badawi mengumumkan pemotongan gaji seluruh menteri dan pejabat tinggi negara sebesar 10% sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. "Para pejabat pemerintahan harus memberikan contoh bagaimana caranya menghadapi tantangan itu," ujar Badawi. Selain menteri, Badawi juga akan memotong gaji serta tunjangan PM,deputi PM,dan wakil menteri. Satu paket dengan kebijakan itu, Badawi juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri bagi para pejabat tinggi. Sejumlah mega proyek juga akan ditunda untuk menghemat anggaran. Gerakan tersebut diperkirakan akan mampu menghemat anggaran negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun). Badawi mengaku menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang belum ada alternatif kebijakan lainnya. Pekan lalu, PM Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM untuk jenis bensin mencapai 2,70 ringgit atau Rp7.720 per liter, atau melonjak 41% dibandingkan harga sebelumnya. Sementara BBM jenis solar naik 63% menjadi 2,58 ringgit atau Rp7.377. Di Indonesia,kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan lebih dulu,juga mengundang penolakan di berbagai wilayah. Sebagai kompensasi, pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per bulan per rumah tangga. Sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya, Malaysia menghadapi meningkatnya jumlah subsidi karena kenaikan harga minyak mentah dunia.Tahun ini saja, Malaysia harus mengeluarkan anggaran USD17 miliar (Rp158,32 triliun). Bisa dibilang, putusan tidak populer itu juga menyudutkan posisi di tengah ancaman turunnya citra PM Badawi karena tidak menguasai mayoritas kursi parlemen pada pemilu yang lalu. Kemudian, ditambah desakan mundur dari mantan PM Mahathir Mohamad yang semakin keras.Lebih parah lagi,kubu partai oposisi bersiapsiap menggaet partai-partai koalisi Barisan Nasional untuk menggoyang posisi Badawi. Pemerintah Malaysia menghadapi tekanan kuat untuk memotong gaji para menteri dan pejabat tinggi dari kubu oposisi, dan partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) juga meminta pengetatan pengeluaran belanja pemerintahan. Sazmi Miah, pemimpin sayap pemuda UMNO, mengatakan bahwa pemerintah harus peduli dengan nasib rakyat setelah kebijakan kenaikan harga BBM yang memicu aksi protes di seluruh penjuru negeri. "Segala terobosan harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat,"ujar Sazmi pada peluncuran blog kemarin. "Pada dasarnya, seluruh pegawai negeri pemerintahan (termasuk para menteri) harus dipotong gajinya sebesar 10% untuk menolong rakyat. Lebih-lebih, sektor swasta juga harus dipotong penghasilannya untuk dikumpulkan di keranjang dan diberikan pada rakyat," tambahnya. Sazmi juga mengusulkan untuk menghapuskan uang tunjangan dan gaji tambahan para pejabat. Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa pemerintah serius memotong anggaran-anggaran yang tidak penting. Pemimpin oposisi Lim Kit Siang mendukung usulan Sazmi.Hanya,Lim mengusulkan bukan pemotongan gaji 10%,melainkan harus sesuai dengan kenaikan harga BBM. "Jika pemerintah menaikkan harga BBM sampai 41%, kenapa tunjangan para menteri kabinet dan wakil menteri tidak dipotong sebanyak 50% saja," usulnya. Dia mengatakan bahwa kemarahan publik dengan kenaikan BBM itu harus ditanggap solutif, bukannya dibiarkan. Langkah taktis yang dilakukan PM Badawi dalam pandangan analis politik Yahya Ismail, hanya kosmetik politik. Dia menilai apa yang ditempuh Badawi tidak akan meredam kemarahan rakyat. "Masa depan politik Badawi masih penuh risiko,"tuturnya. Sementara dalam pandangan pakar politik yang lain, Khoo Kay Peng, pemotongan penghasilan para menteri tidak akan menyelamatkan banyak uang negara. Menurutnya, PM Badawi seharusnya merampingkan sektor publik dan memotong anggaran yang tidak penting di pemerintahan, bukan hanya gaji para menteri. "Pemerintah harus lebih banyak berkaca pada Singapura yang telah melakukan efisiensi belanja pemerintahan," paparnya. Bukan hanya pemotongan gaji yang digeber PM Badawi. Dia juga menjanjikan dana segar bagi negara-negara bagian yang terkena dampak paling parah karena kenaikan BBM. Pemerintahannya menganggarkan satu miliar ringgit atau USD306,6 juta (Rp2,85 triliun) khusus untuk Negara Bagian Sarawak. Menurut Alex Linggi, salah satu anggota parlemen dari Negara Bagian Sarawak, PM Badawi berjanji akan memberikan bantuan sebesar satu miliar ringgit yang diperuntukkan pengembangan berbagai proyek. Perhatian khusus Badawi pada Sarawak merupakan hal wajar.Pasalnya, Sarawak merupakan negara bagian yang paling banyak memproduksi minyak mentah. Banyak yang menilai pemberian prioritas bantuan ke Sarawak juga untuk kepentingan politiknya, sejak koalisi Barisan Nasional kehilangan banyak dukungan di negara bagian itu. Menteri Besar Sarawak Abdul Taib Mahmud mengatakan, pihaknya tidak banyak menuntut atas dampak kenaikan harga BBM. "Kita hanya menginginkan keadilan, karena negara bagian kita yang menghasilkan paling banyak minyak untuk Malaysia," tuturnya dikutip Bernama, kantor berita resmi Malaysia. Dia mengatakan, dengan kenaikan BBM, jumlah rakyat miskin makin meningkat. Untuk itu diperlukan keadilan pembagian anggaran pemerintah. Oposisi Tidak Puas Sementara itu, kubu partai oposisi di Malaysia turun ke jalan menentang kebijakan pemerintahan PM Badawi yang menaikkan harga BBM sampai 40%. Kelompok oposisi menggelar protes atas kenaikan harga BBM yang tidak bisa ditoleransi. "Kenaikan harga BBM akan berdampak serius terhadap ekonomi dan ketidakpastian sosial," ujar Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP),salah satu partai kubu oposisi. "Selama ini, perusahaanperusahaan besar telah menikmati subsidi BBM,khususnya perusahaan listrik independen. Kenaikan BBM itu akan berdampak pada orang kaya dan menekan orangorang miskin,"kata Lim. Bagi Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Wan Azizah Wan Ismail,pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM untuk bensin sebesar 40% dan diesel mencapai 63% sangat mengecewakan rakyat. Dia mengatakan bahwa rakyat merasa tertipu dengan kebijakan yang tidak prorakyat itu. "Konon, kerajaan (pemerintah) sangat simpati dengan beban yang ditanggung rakyat atas kenaikan harga barang. Namun, dengan kenaikan harga BBM itu justru akan menaikkan harga kebutuhan pokok," ujarnya dikutip dari Malaysiakini. Wan Azizah mengatakan, alasan pemerintah menaikkan BBM hanya karena kenaikan harga minyak mentah dunia, dan beratnya beban subsidi merupakan alasan basi. Alasan pemerintah membandingkan harga minyak Malaysia dengan negaranegara pengimpor minyak, seperti Singapura,Thailand, dan Indonesia, juga dinilai suatu bentuk kebodohan. "Alasan-alasan itu sama sekali tidak bisa diterima rakyat Malaysia,"tuturnya. Sebelumnya, pemimpin partai oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menuding pemerintahan Badawi akan jatuh karena kebijakan kenaikan BBM itu. Anwar menuduh pemerintahan Malaysia sudah tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat dengan kebijakan yang tidak prorakyat. "Secara politis, pesan telah jelas pada 8 Maret lalu, di mana kondisi ekonomi Malaysia dalam keadaan di ujung tanduk.Ini merupakan alasan kenapa kita menyarankan Badawi untuk mundur," ujarnya. Indonesia Belum Bisa Deputi Menpan Bidang Pengawasan Gunawan Hadisusilo mengatakan, pemotongan gaji bagi menteri dan pejabat eselon seperti dilakukan Malaysia belum bisa diterapkan di Indonesia. Pemotongan gaji masih terlalu pagi untuk diterapkan karena pemerintah masih fokus pada renumerasi gaji. "Masih terlalu pagi itu, nanti dulu. Kita kan masih sibuk dengan evaluasi kerja pegawai golongan,"tegas Gunawan kepada SINDO semalam. Reformasi renumerasi gaji, tegas Gunawan, masih dalam taraf evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalam soal kisaran gaji,beban kerja,dan evaluasi jabatan. Patokan gaji bagi pegawai dalam renumerasi gaji juga belum ditentukan. Karena itu, pemerintah belum bisa memutuskan untuk memotong gaji pejabat dan menteri. "Bagaimana bisa tiba-tiba dipotong, sementara patokan gaji saja belum ditentukan,"ujarnya. Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Miftah Toha mengatakan, pemotongan gaji menteri dan pejabat eselon di departemen sangat mungkin dilakukan meski langkah tersebut tidak terlalu signifikan dalam efisiensi anggaran negara. "Itu bagus.Bisa saja diterapkan di Indonesia,"kata Miftah Toha kepada SINDO semalam. Namun, sunat-menyunat gaji menteri dan pejabat eselon di tingkat departemen belum bisa diterapkan jika pola administrasi tidak dibenahi. Dalam konteks ini, Miftah mencontohkan birokrasi di Indonesia masih "gemuk". Lembaga-lembaga milik pemerintah menjadikan Indonesia boros anggaran. Langkah paling tepat untuk melakukan efisiensi adalah dengan memangkas atau melebur lembaga milik pemerintah. Jika ini diterapkan, niscaya gaji bagi pegawai dan pejabat di lembaga tersebut bisa terpangkas. "Reformasi saja itu lembaga pemerintah.Yang tak perlu tak usah dibentuk.Banyaknya lembaga negara membuat kita boros,"tandasnya. Jika pemerintah hendak memangkas gaji menteri atau pejabat eselon, langkah tersebut bisa dilakukan asal ada jaminan pula, gaji pegawai rendah tidak terpotong. (AP/AFP/Rtr/andika hendra m/sofian dwi) Sumber : SINDO -- ********************************** Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist ************************************
