http://www.kompas. com/read/ xml/2008/ 12/22/06220228/ Penghapusan.
Sanksi.Pajak. Tidak.Akan. Diperpanjang
Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Akan Diperpanjang
JAKARTA, SENIN - Program sunset policy atau penghapusan sanksi
administrasi pajak dipastikan tidak akan diperpanjang lebih dari tanggal 31
Desember 2008.
Untuk itu, wajib pajak diminta memanfaatkan waktu yang masih tersisa
guna menghindarkan diri dari berbagai sanksi lain yang menunggu bagi warga
negara yang tidak melaporkan penghasilannya secara jujur.
”Seperti pengalaman yang ada di semua negara, fasilitas pajak itu
selalu dimanfaatkan di saat mendekati batas akhir. Jadi, kemungkinan akan ada
lonjakan pembuatan NPWP (nomor pokok wajib pajak) pada minggu ke-3 Desember
ini,” ujar Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution di Jakarta, pekan lalu.
Meningkatkan kepatuhan
Menurut Darmin, perpanjangan batas waktu sunset policy tidak bisa
diperpanjang karena batas 31 Desember 2008 telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sunset policy merupakan program pemerintah untuk meningkatkan
kepatuhan warga negara dalam membayar pajak dengan memberikan penghapusan
sanksi
administrasi berupa bunga sekitar 2 persen per bulan dari pajak yang tidak atau
kurang dibayar. Selain itu, Ditjen Pajak juga tidak akan memeriksa wajib pajak
yang menyampaikan koreksi penghasilan yang belum masuk ke Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2007 ke belakang sebelum 31
Desember 2008.
Sebaliknya, wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya atau
data yang diperlukan dalam SPT-nya diancam sanksi berupa denda sebesar satu
hingga dua kali jumlah pajak terutang. Atau, diancam kurungan tiga bulan dan
paling lama satu tahun.
Selain itu, setiap warga negara yang memiliki penghasilan di atas
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib memiliki NPWP. Jika diketahui ada
warga negara yang tidak memiliki NPWP setelah 31 Desember 2008, akan dikenakan
tarif PPh 20 persen lebih tinggi.
Dalam UU No 36/2008 tentang PPh disebutkan, PTKP terendah ditetapkan
senilai Rp 15,84 juta per tahun untuk seorang bujangan. PTKP semakin tinggi
untuk pasangan suami istri yang sudah memiliki anak, yang tertinggi adalah
pasangan dengan tiga anak, yakni Rp 21,120 juta per tahun.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny
Soetrisno menyebut sunset policy ibarat pengakuan dosa tentang kewajiban yang
mesti dilaksanakan. Tidak ada kewajiban yang dikurangi, tetapi kewajiban itu
mesti dilaksanakan. ”Pelanggar tak dihukum, asalkan mengaku saja,” katanya.
Recent ActivityVisit Your Group
Yahoo! Groups
Join people over 40
who are finding ways
to stay in shape.
Yahoo! Groups
Going Green Zone
Learn to go green.
Save energy. Save the planet.
Find helpful tips
for Moderators
on the Yahoo!
Groups team blog.
.
___________________________________________________________________________
Nama baru untuk Anda!
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail.
Cepat sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
