Kira2 ke saham bijimana yaaa.....
INILAH.COM, Jakarta - Ketidakpastian politik yang mencuat akibat berlarutnya kasus Bank Century telah membuat Jepang, AS, dan Uni Eropa cemas dan khawatir atas stabilitas di Indonesia. Ketiga kawasan maju itu pada 2010 ini secara diam-diam, tidak akan mendorong para investornya untuk menanamkan investasi baru dalam bentuk foreign direct investment (FDI) ke Indonesia. Alasannya, kata analis ekonomi-politik Frans Aba MA, ketidakpastian politik makin mendalam dan krisis kepercayaan dari rakyat mulai nampak, sementara birokrasi dan partai politik masih korup. "Berdasarkan investigasi dan wawancara saya dengan berbagai perwakilan bisnis asing di Jakarta, itulah kondisinya," kata kandidat PhD ekonomi-politik di National University of Malaysia itu kepada INILAH.COM, Minggu (17/1). Dalam pandangan Jepang, AS, dan Uni Eropa, pada 2010 ini, Indonesia akan terus menghadapi masalah politik akibat skandal Bank Century dan menimbulkan kecemasan mengenai stabilitas politik di kawasan. " Mereka melihat demo-demo terhadap Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani sebagai masalah serius karena para pejabat itu sudah tidak lagi dipercaya rakyat," kata aktivis GMNI itu. Demo-demo mahasiswa terus menghantui Boediono-Sri Mulyani dan merambat ke istana presiden, sehingga perlu menjadi perhatian SBY secara serius. Dalam hal ini, para pengamat ekonomi, politik dan hukum mendesak agar Presiden SBY mengambil alih kasus Century dan tidak membiarkan kasus Bank Century berlarut-larut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta secepatnya mengambil alih tanggung jawab atas pengguliran dana talangan atau dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century. "Sorotan investor asing dan masyarakat internasional kini tertuju ke istana presiden. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Presiden guna mengatasi ketidakpastian politik yang muncul akibat kasus Century itu, di mana Boediono dan Sri Mulyani telah menjadi beban politik dan hukum bagi Presiden sendiri. Ini masalah serius dan mungkin dilematis bagi SBY," kata Frans. Tokoh Malari Hariman Siregar, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, advokat Adnan Buyung Nasution dan ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin sependapat bahwa Presiden sebaiknya segera membersihkan pemerintahan dari pembuat kebijakan yang menimbulkan persoalan secara hukum ataupun politik. Dalam hal ini, mereka mendesak Presiden sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat madani yang menginginkan Presiden menindak tegas pelaku, baik pelaku utama maupun pembantu, yang membuat kasus Bank Century terjadi. "Presiden harus berani memikul tanggung jawab kebijakan bail out Bank Century sebagai kebijakan pemerintah jika memang murni dan bersih untuk mencegah krisis perbankan dan mengganggu sistem perekonomian,” kata Adnan Buyung Apalagi, kata Hariman, pemerintahan yang dihasilkan pemilu lalu kami nilai tidak efektif. Partai politik hanya menjadi seolah loket jual beli tiket menuju kekuasaan, politik uang, dan kolusi. "Dan banyak lagi, yang seperti sekarang menimbulkan kasus Bank Century," tegas Hariman, mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Selama masalah hukum dan politik akibat Century itu tidak teratasi, negara-negara maju akan mengawasi dan mencermati perkembangan situasi itu dalam konfigurasi 'zona merah’ bagi investasi. "Jepang, AS dan Eropa mengawasi dan mencermati sikap istana dalam menuntaskan skandal Century yang melibatkan Boediono dan Sri Mulyani itu. SBY sebaiknya bersikap tegas dan jelas soal itu," kata Frans Aba, peneliti Aliansi Buruh Migran Asia Tenggara. [mor] http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/17/286572/jepang-as-eropa-khawatirkan-dampak-century/ Lebih bergaul dan terhubung dengan lebih baik. Tambah lebih banyak teman ke Yahoo! Messenger sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/
