Sebenarnya masih ada pengeluaran lain yg bisa dipangkas sih, biaya2 mark-up dan korupsi-an para oknum pejabat, jatah bensin PNS (yg dapat jatah bensin) ini subsidi 100% loh.
Implementasinya tegas seperti di RRC - pejabat korupsi dihukum mati. Musti cari Sudomo baru nih utk proyek petrus yg baru. ----- Original Message ----- From: Eka Suwandana To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Sent: Friday, April 25, 2008 11:39 AM Subject: [obrolan-bandar] BBM NAIK 50% (Fuel tax?) Jawab: Nggak bisa dgn pajak dimuka! Dgn pajak subsidi di muka bukan meringankan subsidi tapi menghukum pemilik mobil. Sama aja dgn orang yg sudah susah makin digebuki. Lebih baik BBM dinaikan atau dibatasi. BBM naik menyulitkan semua orang dari berbagai macam strata terutama bawah, tapi APBN jebol bukan kita saja yg rugi, pertumbuhan ekonomi mandek, nggak ada stimulus. Apakah pembayar pajak/pengusaha harus bayari pemakai mobil (itu realitas APBN kita)? Padahal selain pungutan meningkat .....rupiah melemah! Kalo subsidi di cabut, yg kaya nggak begitu terpengaruh, yg kelas menengah bisa irit naik mobil, yg pegawai negri ganti motor, etc. Kalo pajak dimuka seperti di Amerika atau NSW Australia, orang nggak akan beli mobil, cycle ganti mobil jadi panjang2...pabrik perakitan yg serap buruh besar bisa kena PHK. Malah di NSW mereka pengen fuel tax dicabut disamakan dgn Queensland. Mau nggak mau suka nggak suka suatu saat bakal ada pemerintah di Indonesia yg sadar bahwa lifting produksi minyak sudah mentok, pertumbuhan penduduk tinggi, malah keluar dari OPEC, kita harus terima kenyataan. Tapi justru negara tanpa resources dan sadar minim resources bakal maju, contoh Korea, Jepang. Lihat Jordania, negara Arab tanpa minyak, Income per capitanya mulai nyusul.
