Salah Pak. Trakindo = Caterpilar United tractor = komatsu Intraco Penta = Volvo
----- Original Message ----- From: Hubert Pras To: [email protected] Sent: Tuesday, April 29, 2008 14:50 Subject: Bls: [obrolan-bandar] Trakindo = UNTR? Trakindo ya trakindo dari US Caterppilar itu Eropa = IntracoPenta Tbk United Tractor = Komatsu semoga berguna.com ----- Pesan Asli ---- Dari: Angelo Ferdinand <[EMAIL PROTECTED]> Kepada: [email protected] Terkirim: Jumat, 25 April, 2008 13:52:59 Topik: Re: [obrolan-bandar] Trakindo = UNTR? Trakindo kalau gak salah Caterpilar pak, saingannya UT On Fri, Apr 25, 2008 at 1:12 PM, oetomo_susanto <[EMAIL PROTECTED] org> wrote: Bad News... (kalau bener) sumber: http://www.radartim ika.com/article/ Utama/5056/ NEWS no. 1 Selasa, 22-04-2008 02:24 (GMT-4) Karyawan Trakindo Tembagapura Mogok TIMIKA – Sekitar 150 karyawan PT. Trakindo Utama divisi mekanik yang bekerja di Mega Shop Tembagapura, ikut menggelar aksi mogok kerja seperti halnya karyawan lainnya di low land. Para karyawan tersebut telah bergabung dengan ratusan karyawan Trakindo low land yang bekerja di Light Industrial Park (LIP) Kuala Kencana. Sekitar 150-an karyawan Trakindo dari Tembagapura itu sebelumnya sempat tertahan tidak bisa turun ke Timika karena tidak diizinkan di Mile 68, sebab tidak sesuai jadwal off kerjanya. Namun kemudian berhasil turun hari Minggu (20/4) sekitar pukul 09.00 WIT. Kini mereka bergabung di gedung TDS, Jalan Cenderawasih, Timika, yang dipakai karyawan Trakindo sebagai posko induk. Koordinator Lapangan (Korlap) Bechman Hutabarat dan Christian Fonataba kepada Radar Timika, di posko induk konsentrasi karyawan Trakindo di gedung TDS, Senin (21/4), mengatakan mogok kerja tersebut dilakukan sebagai konsekwensi dari perjuangan menyangkut kesejahteraan. Menurut keduanya, para karyawan Trakindo sudah siap bertangung jawab sampai ada keputusan serta solusi dari dua tuntutan karyawan, yaitu kenaikan upah serta transparansi yang belum dimasukan dalam peraturan perusahaan, sesuai tuntutan pada demo Jumat (18/4) lalu. Sementara itu Indri Hay, Pengurus SPSI PT. Trakindo selaku Ketua Bidang Pembelaan kepada Radar Timika, tuntutan yang diajukan bukan merupakan bentuk protes, tetapi mencari solusi secara transparan sehubungan kenaikan upah karyawan 97,54 persen berdasar kesepakatan bersama PTFI dan Tongoi Papua, 21 April 2007. Menurutnya, aksi mogok kerja ini merupakan buntut dari empat kali pertemuan yang dilaksanakan bersama pihak manajemen tapi menemui jalan buntu. Lanjut Indri, jika transparansi tidak dapat diketahui secara umum, menurutnya paling tidak hal tersebut dibicarakan alasannya, sehingga tidak menimbulkan iri hati antarkaryawan khususnya menyangkut pengupahan yang diindikasi adanya kesenjangan. Indri Hay juga mempertanyakan dasar himbauan yang dikeluarkan Diskimnaker terhadap karyawan Trakindo agar tidak melakukan demo. Menurutnya, demo secara damai tanpa tindakan anarkis adalah jalan untuk menjawab serta mencari solusi dari persoalan yang dihadapi karyawan. Pihaknya berharap melalui mediasi dengan DPRD, persoalan ini secepatnya diselesaikan dan ada solusi sesuai aturan yang tidak mengecewakan karyawan. "Kita mau ada win solution, bukan saling mencari kesalahan," ujar Indri. "Karena itu, resiko dari aksi mogok kerja sudah siap diterima jika akhirnya tidak ada solusi atau penyelesaiannya," tambahnya. (eng) ============ ========= ========= == NEWS No. 2 Rabu, 23-04-2008 05:00 (GMT-4) Demo, Karyawan Trakindo Berlanjut DEMO LAGI: Karyawan Trakindo menggelar demo di halaman kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Selasa (22/4). * Sebagian Anak-Istri Diajak Turut Serta.. Tetap Meminta Kenaikan Gaji 97,54% dan Transparansi TIMIKA - Demonstrasi karyawan PT. Trakindo Utama, Tbk. yang digelar sejak 18 April lalu berlanjut hingga kemarin (22/4). Jumlah karyawan Trakindo yang demo kemarin lebih banyak, apalagi ditambah anggota keluarga seperti anak dan istri mereka. Karyawan yang demo sejak pagi sudah berkumpul di halaman Kantor DPRD untuk mengikuti perundingan antara DPRD, perwakilan karyawan dan Manajemen PT. Trakindo Utama. Sedianya perundingan dilaksanakan pukul 09.00 WIT, namun urung dilakukan sebab DPRD masih berunding dengan manajemen PT. Pangansari Utama, yang beberapa waktu lalu karyawannya juga demo menuntut kenaikan gaji 97,54 persen. Saat menanti perundingan, karyawan Trakindo menggelar pentas seni di halaman kantor DPRD. Alat musik seperti gitar dimainkan dan menyanyikan lagu khas Papua dan tembang-tembang lawas. Bahkan ada yang membaca puisi diiringi musik, sampai menari Yospan. Sekretaris SPSI PT. Trakindo Utama, Tbk., Ignasius didampingi Ketuanya Maimun, A.Md., kepada Radar Timika mengatakan tuntutan mereka masih sama seperti pada awal demo, transparansi penggajian dari setiap level dan kenaikan gaji 97,54 persen sesuai yang disepakati bersama 21 April 2007. Ignasius mengatakan tertulis dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni masalah transparansi. Soal mogok kerja, menurutnya ada tertulis dalam undang-undang yang sama yakni dalam Pasal 137 tentang mogok kerja. Menurutnya, karyawan akan menggelar mogok bersama sampai ada kesepakatan dengan manajemen yakni dipenuhinya tuntutan mereka. Dia menambahkan, kegiatan pekerjaan Trakindo di dataran tinggi dan rendah berhenti. Pihaknya meminta masalah ini dapat selesai dengan baik. Sekitar pukul 12.00 WIT, lima perwakilan Manajemen PT. Trakindo tiba di Kantor DPRD Kabupaten Mimika. Kedatangan mereka mendapat applaus dari karyawan dan keluarganya. "Semoga segera ada solusi bagi kami, kasihan kami sudah berhari-hari berada di sini," kata seorang karyawan sembari menggendong anaknya. Sekitar pukul 12.30 WIT, perwakilan karyawan dan DPRD serta Manajemen PT. Trakindo melakukan pertemuan di dalam ruang sidang dewan. Pertemuan digelar antara perwakilan karyawan Trakindo, Manajemen PT. Trakindo Utama Tbk., SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Diskimnaker (Dinas Pemukiman dan Tenaga Kerja), Tongoi Papua dan DPRD. Pertemuan dipimpin Pejabat Ketua DPRD Mimika, Stefanus Rahangiar, S.Sos. Pertemuan dimulai pukul 13.00 WIT. Masing-masing pihak diberi kesempatan menyampaikan tanggapan, baik karyawan Trakindo, Manajemen PT. Trakindo Utama, Diskimnaker, Tongoi Papua, dan DPRD. Pertemuan berlangsung alot seperti sebelumnya, Jumat (18/4). Masing-masing pihak mempertahankan prinsipnya. Pada kesempatan tersebut, DPRD meminta Manajemen Trakindo menghadirkan Pimpinan PT. Trakindo Utama dan pimpinan PTFI pada pertemuan berikutnya untuk mencari solusi sesuai aturan perundang- undangan dan aturan perusahaan yang berlaku. Perwakilan Manajemen PT. Trakindo tetap pada prinsip memberlakukan sanksi disiplin bagi karyawan yang demo. Perwakilan PT. Trakindo diberi kuasa oleh Pimpinan PT. Trakindo untuk hadir dalam pertemuan tersebut, untuk mendengar secara langsung sejumlah tanggapan baik karyawan, DPRD dan Diskimnaker, dan tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Pertemuan alot hingga Pukul 15.30 WIT. Disepakati atas usulan dewan untuk menskorsing sidang selama 15 menit untuk meminta Manajemen PT. Trakindo Utama mengontak langsung Pimpinan PT. Trakindo Utama di Jakarta. Setelah melakukan runding, pertemuan dilanjutkan Pukul 16.00 WIT dan mendengar langsung jawaban Pimpinan PT. Trakindo Utama. Namun jawaban yang diberikan seperti disampaikan perwakilan Manajemen PT. Trakindo, tidak membuahkan hasil. Pimpinan PT. Trakindo Utama tetap berkeberatan untuk menghadiri pertemuan berikutnya dan memberikan kepercayaan kepada perwakilan Manajemen Trakindo untuk melanjutkan pertemuan. DPRD tidak setuju atas jawaban Pimpinan PT. Trakindo Utama tersebut. DPRD menyatakan komitmennya untuk mengundang Pimpinan PT. Trakindo Utama menghadiri pertemuan kali berikutnya. Sementara dari Diskimnaker, John Letsoin bersama staf lainnya, menyampaikan agar karyawan kembali bekerja seperti biasa. Masalah ini akan ditangani bersama pihak berwenang, mengingat agenda Pemilukada sudah dekat, sehingga tidak mengganggu situasi di Kota Timika. John Letsoin bersama staf Diskimnaker lainnya menyatakan perlu transparansi struktur dan skala kenaikan gaji sehingga dapat memberikan motivasi bagi karyawan dalam bekerja. Kemudian Kepala Diskimnaker Kabupaten Mimika, Nikolaus Mamor, mengatakan pihaknya menginginkan persoalan tersebut diselesaikan dengan baik dan dalam suasana kekeluargaan. Menurutnya, antara karyawan dan Manajemen PT. Trakindo merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nikolaus Mambor juga tidak sepakat jika Manajemen PT. Trakindo tidak mau transparan terhadap gaji. Menurutnya, transparansi penting sehingga karyawan lebih berinisiatif dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Karyawan tetap pada pendirian. Bahkan perwakilan karyawan menilai ada diskriminasi, dimana karyawan yang baru masuk langsung mendapat jabatan dan upah yang lebih tinggi daripada karyawan yang sudah bekerja cukup lama. Mereka meminta keadilan. Ketua DPC SPSI Kabupaten Mimika, Agus Hugo Kreey. Agus mengatakan SPSI sebagai wadah untuk melindungi dan membela hak-hak karyawan. Menurutnya, cukup jelas bagi karyawan untuk melihat upah pokok yang diatur dalam skala/struktur upah. "Sehingga komponen-komponen dalam aturan perundingan- perundingan bisa terakomodir," katanya. Agus menjelaskan, komponen tersebut antara lain; golongan, jabatan, massa kerja, pendidikan dan kompetensi. Kemudian soal tuntutan kenaikan gaji 97,54 persen, menurutnya merupakan hasil solusi Tongoi Papua. Karena itu, karyawan Trakindo merasa berhak menuntut hak tersebut karena kontribusi dan sumbangsih yang diberikan saat mogok kerja 18-21 April 2007 yang telah membuahkan resolusi tersebut. Pada 18 - 22 April 2008, karyawan Trakindo kembali menyampaikan tuntutannya. "Tongoi Papua harus turut memperjuangkan terhadap kontribusi dan sumbangsih yang telah diberikan," ujar Agus. Sekretaris Pimpinan Unit Kerja SPSI PT. Trakindo Utama, Ignatius Purwowidiyanto mengatakan, selama aspirasi belum diakomodir maka karyawan tetap mogok. Menurutnya, masalah pokok tuntutan yakni skala upah perlu transparan dan kenaikan gaji 97,54 persen sesuai kesepakatan 18 April 2007. Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, George Deda bersama anggota DPRD lainnya tetap berpihak pada karyawan. Karena itu, dewan mengatakan bila Diskimnaker tidak mampu mengatasi masalah ini, maka DPRD akan melanjutkannya sampai tuntas. Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD, Alpius Edoway. Dia meminta PT. Trakindo Utama terbuka sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Anggota DPRD lain juga meminta pada pertemuan berikutnya pimpinan PT. Trakindo Utama hadir. Hingga petang kemarin, pertemuan belum selesai. Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan itu antara lain; Pejabat Ketua DPRD Stefanus Rahangiar, S.Sos, Drs. Maimun Madia, George Deda, Ivodius Jaujanan, SE, Marianus Maknaipeku, Anastasia Takege, Gerson Wandikbo, Alpius Edoway, Philipus Wakerkwa, Marthinus Maturbongs, Max Samaran, dan Karel Gwijangge. (sas/ino) ------------------------------------------------------------------------------ Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers
