Kalau harga minyak naik ke 150 dolar jangan hanya lihat sisi negatifnya, kan
asik juga bisa buka kebun singkong , terus dari singkong ubah ke bioetanol .
titik impasnya sekitar 70 dolar kalau di jual 150 dolar bisa untung 100% lebih
. Bisnis bioetanol bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kalau harga minyak stabil
di 150 dolar untuk jangka panjang bisa makmur negara kita. Negara kita kan
lahannya luas.
Bisnis bioetanol dengan biodisel beda, kalau biodisel bahan baku nyang paling
bagus dari kelapa sawit tapi kalau minyak naik harga kelapa sawit juga naik
jadi percuma, nah bioetanol bahan bakunya bisa dari jangung, tebu, lumut dll
umumnya pake singkong, jadi kalau harga singkong naik karena banyak permintaan
,ga perlu pusing2 tanam aja sendiri. nanam singkong beda dengan nanam kelapa
sawit. nanam singgkong ga perlu keahlian khusus ,di tempat gersang pun singkong
bisa tumbuh ,hehehe.
Dodik <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Terbelenggu Mitos
Bahan Bakar Minyak
Jumat, 16 Mei 2008 | 00:28 WIB
Oleh Faisal Basri
Akhir pekan lalu, harga minyak mentah di pasar
berjangka New York untuk penyerahan Juni sudah
mencapai 126 dollar AS. Itu adalah harga nominal.
Hasil kajian yang dimuat majalah Economist, 17 April
2008, memaparkan bahwa dengan menggunakan ukuran lain,
tampaknya harga minyak saat ini belum tergolong mahal.
Dengan menggunakan acuan perkembangan pendapatan
konsumen tahunan negara-negara kaya yang tergabung di
dalam G-7 sejak 1981, harga minyak seharusnya naik
menjadi 134 dollar AS. Apabila dipadankan dengan
perkembangan pendapatan siap belanja (disposable
income) penduduk AS, harga minyak bisa bertengger
setinggi 145 dollar AS. Dan seandainya diselaraskan
dengan pangsa belanja minyak terhadap output global,
harga minyak berpotensi mencapai 150 dollar AS. Jadi,
harga minyak dewasa ini belum tergolong tinggi. Harga
pada masa lalu itu, sebetulnya, yang relatif terlalu
murah.
Pada awal Mei, Goldman Sachs mengeluarkan prediksi
terbaru bahwa harga minyak dapat mencapai 200 dollar
AS sebelum akhir tahun ini. Sebetulnya, Goldman Sachs
bukan yang pertama keluar dengan angka itu. Jauh hari
sebelumnya, Stephen Leeb dan Glen Strathy lebih dulu
mengingatkan kemungkinan ini di dalam bukunya yang
diterbitkan tahun 2006: The Coming Economic Collapse:
How You Can Thrive when Oil Costs $$200 a Barrel.
Asumsi harga minyak yang tercantum di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan yang
baru saja ditetapkan April lalu adalah 95 dollar AS.
Dengan harga sekarang, acuan tersebut sudah meleset
lebih dari 30 dollar AS. Tanpa kenaikan harga BBM,
subsidi energi melonjak dari Rp 187 triliun menjadi
hampir Rp 250 triliun. Kalau harga merangkak naik
hingga 150 dollar AS, subsidi bisa menggelembung ke
sekitar Rp 300 triliun.
Sampai kapan harga BBM bersubsidi dibiarkan anteng
pada tingkat sekarang ini? Tentu ada batasnya.
Sejatinya, persoalan utama bukanlah subsidi yang
menggelembung. Karena, ada 1.001 cara untuk menekan
subsidi: penjadwalan hingga kemplang utang luar negeri
maupun dalam negeri, penghematan departemen dan
lembaga negara, penerapan pajak progresif atas
komoditas yang sedang booming, jual BUMN, pemotongan
gaji, peningkatan produksi minyak, dan lain-lain.
Problem disparitas harga
Katakanlah langkah-langkah spektakuler tersebut
berhasil secara maksimal. Apakah lantas inti masalah
terpecahkan? Tidak sama sekali. Karena, persoalan akan
azali sepanjang terjadi disparitas harga, yakni antara
harga yang ditetapkan pemerintah dan harga
keekonomian.
Tak seorang pun bisa melawan hukum pasar. Piuh
(distortions) akan kian merajalela kalau harga yang
ditetapkan pemerintah semakin jauh (lebih rendah) dari
harga keekonomian. Pertama, peningkatan konsumsi akan
tak terkendali karena harga relatif BBM di mata
konsumen sangat rendah. Peningkatan konsumsi ini sudah
terjadi. Konsumen Indonesia tak peduli sekalipun harga
minyak dunia meroket karena harga yang mereka bayar di
Indonesia bergeming. Maka, jadilah Indonesia sebagai
negara yang tergolong paling boros di dunia dalam hal
penggunaan energi. Begitukah cara kita mengelola
sumber daya alam yang langka dan tak terbarukan?
Cadangan minyak akan makin cepat susut sehingga
generasi mendatang tak bisa lagi mencicipi rezeki emas
hitam. Selain itu, kita pun secara sadar menambah
intensitas produksi racun ke udara sehingga
memperburuk pemanasan global dan menurunkan kualitas
hidup.
Bagaimana dengan mitos bahwa kita merupakan negara
produsen dan pengekspor minyak? Ternyata, dalam satu
dasawarsa terakhir produksi minyak kita melorot terus,
dari sekitar 1,5 juta barrel per hari pada tahun 1997
menjadi hanya 910.000 barrel per hari pada tahun 2007.
Karena tingkat konsumsi selalu naik, kita mengalami
defisit yang bertambah besar.
Keadaan semakin memprihatinkan karena kapasitas
pengilangan minyak tak kunjung bertambah sehingga
defisit perdagangan BBM membubung. Pada tahun 2002,
defisit perdagangan BBM baru 2 miliar dollar AS, lalu
naik lebih dua kali lipat menjadi 4,2 miliar dollar
AS, dan melonjak lebih tajam lagi menjadi 9,8 miliar
dollar AS pada tahun 2007.
Sekadar gambaran, ekspor dan impor BBM tahun 2007
masing-masing 2,9 miliar dollar AS dan 12,7 miliar
dollar AS. Maka, sebetulnya BBM yang kita
hambur-hamburkan itu makin banyak yang kita beli
dari luar negeri.
Apakah pola konsumsi yang boros itu bisa
ditoleransikan apabila kita dapat mukjizat mampu
meningkatkan produksi, katakanlah, menjadi dua kali
lipat, sehingga kembali menikmati surplus produksi dan
menjadi mengekspor neto? Tentu saja, tidak. Karena,
lebih baik sebagian besar peningkatan produksi kita
jual pada harga internasional atau harga keekonomian,
lantas dana yang kita peroleh puluhan triliun rupiah
dialokasikan bagi pengentasan penduduk miskin dan
belanja modal sehingga kita juga bisa mewariskannya
kepada anak dan cucu.
Pengalokasian dana untuk kegiatan-kegiatan produktif
dan peningkatan akumulasi modal jauh lebih bermakna
ketimbang untuk mempertahankan subsidi yang kian
menggelembung. Apatah lagi mengingat bahwa sebagian
besar subsidi dinikmati oleh kelompok berpendapatan
menengah ke atas. Data versi pemerintah menunjukkan
bahwa 20 persen penduduk terkaya menikmati 43 persen
subsidi, sedangkan kelompok 20 persen penduduk
termiskin hanya memperoleh 7 persen saja.
Data dalam publikasi Bank Dunia terakhir lebih parah
lagi: 10 persen terkaya menikmati sekitar 45 persen,
sedangkan 10 persen termiskin hanya sekitar 1 persen
saja.
Bukankah menaikkan harga BBM hanya akan menambah
derita penduduk yang sudah miskin? Betul, jika
pemerintah tak berbuat apa-apa terhadap mereka. Dilema
yang muskil ini tak cuma dialami Indonesia. Di
Kamboja, yang rata-rata penduduknya jauh lebih miskin
dari Indonesia, harga premium 2,5 kali lebih mahal
dari Indonesia. Di Timor Leste, yang ketika masih
bergabung dengan Indonesia adalah provinsi termiskin,
harga premium 1,8 kali dari Indonesia. Di kedua negara
ini, kenaikan harga minyak dunia tak memicu
demonstrasi, apalagi chaos. Kenapa kita harus berbeda
sendiri dan terbelenggu oleh BBM?
Keluar dari pusaran masalah
Kita harus keluar dari pusaran masalah. Selama 30
tahun kita jadikan persoalan harga BBM sebagai ritual
tahunan, yang ditandai dengan: sikap ragu pemerintah,
demonstrasi, pembahasan alot di DPR, kelangkaan
pasokan, oplosan, penyelundupan, dan ekses-ekses lain.
Setiap penguasa berusaha menghindari risiko menaikkan
harga BBM dan sedapat mungkin mengalihkan risiko itu
kepada penguasa berikutnya, kecuali kalau tak ada
pilihan lain atau merupakan pilihan terakhir.
Penundaan demi penundaan menyebabkan ongkos bagi
perekonomian bertambah mahal dan kontraproduktif.
Karena, ketika sudah terjepit, penyesuaian harga harus
dilakukan secara drastik sehingga perekonomian selalu
ramai guncangan.
Tak pernah ada rencana yang dilaksanakan dengan
konsisten untuk mengakhiri rezim subsidi BBM sehingga
persoalan ini menjadi langgeng dan membelenggu diri
kita sendiri. Apakah kita akan biarkan terus persoalan
BBM menjadi duri di dalam daging perekonomian?
Kita sungguh sangat mendambakan kehadiran sosok
negarawan yang mumpuni dalam memacu negeri ini untuk
maju, bukan yang justru kerap menghambat kemajuan.
Pemimpin yang mampu mengelola dan memobilisasikan
seluruh sumber daya secara efektif bagi sebesar- besar
kemakmuran rakyat. Pemerintahan yang senantiasa peka
terhadap setiap ancaman yang menghadang rakyatnya
serta menyiapkan dan mengoperasikan sekoci penyelamat
apabila terjadi mara bahaya.
Inilah inti persoalan yang tak kunjung disentuh
pemerintah. Sangat kuat kesan, daya dengus pemerintah
tumpul dalam mengantisipasi persoalan. Segala upaya
untuk mengamankan kebijakan menaikkan harga BBM
terkesan serba dadakan. Dulu BLT, sekarang BLT.
Sementara, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
sudah diundangkan tak kunjung dihidangkan untuk
disantap oleh warga miskin yang terempas oleh
mekanisme pasar bebas. Mengapa harus menunggu sampai
batas akhir pemberlakuan efektif SJSN? Mengapa tak ada
upaya mempercepat kehadirannya?
Kalau pengelolaan negara dengan cara seperti itu terus
berlanjut, sebaik apa pun niatan dan tindakan
pemerintah akan dipandang sebelah mata oleh rakyatnya.
Kalau sudah begitu, sumber masalah terletak pada
pemerintah sendiri. Jangan berharap pemerintah mampu
menolong rakyat jikalau menolong diri sendiri saja tak
mampu.
Faisal Basri Pengamat Ekonomi
