Mobil Baru Tak Pernah Diminta Oleh Redaksi Kamis, 07-Oktober-2004, 04:43:00 20 klik
Padang, Padek-Keterangan gubernur Sumbar Selasa (5/10) bahwa pembengkakan biaya pembelian kendaraan bermotor dipicu alokasi dana untuk pembelian 13 unit mobil, yang empat di antaranya akan digunakan pimpinan DPRD Sumbar, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Sumbar, lantaran DPRD tidak pernah meminta mobil baru. "Dewan periode sekarang tidak tahu tentang rencana pembelian mobil itu. Itu sebabnya kita terus mengkritisi anggaran yang disampaikan. Kita malah sangat kaget ketika gubernur bilang anggaran itu untuk membeli mobil pimpinan DPRD," ujar Rafdinal, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang ditemui di ruang kerjanya Rabu (6/10). Dia menduga, eksekutif sengaja mengapungkan rencana pembelian mobil yang sama sekali tidak diketahui dewan, persoalan perubahan anggaran yang sedang banyak dikritik masyarakat karena sangat kental nuansa politisnya bisa berubah arah menjadi menyorot dewan. Pernyataan senada disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumbar, Abdul Kadir, yang juga ditemui di ruang kerjanya. Dia juga menegaskan, mobil yang dipakai Ketua DPRD saat ini kondisinya masih sangat bagus, sehingga belum perlu diganti dengan mobil baru. "Lagi pula, DPRD tidak pernah meminta mobil baru, kenapa tiba-tiba gubernur bilang ada mobil baru untuk DPRD. Ini menimbulkan citra yang tidak baik bagi DPRD Sumbar, karena pimpinan definitf baru bertugas dua minggu, tapi sudah minta mobil. Padahal DPRD sedang berupaya memperbaiki citra," ulasnya. Pernyataan sama juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumbar, Fetris Oktri Hardi serta Hendri Irawan, Sekretaris Fraksi PPP. Keduanya menyebutkan, pimpinan DPRD tidak pernah memberikan surat apapun kepada ekskutif yang meminta agar dibelikan mobil baru. Bahkan Hendri Irawan dengan tegas mengatakan, DPRD Sumbar sampai saat ini belum membutuhkan mobil baru. Selain itu, Fetris juga mengatakan, pernyataan Gubernur adanya anggaran pembelian mobil baru untuk pimpinan DPRD Sumbar mengagetkan seluruh anggota dewan, karena dalam draf penjabaran perubahahan APBD 2004 yang diberikan kepada DPRD, tidak satu pun ada pos yang menganggarkan pembelian mobil baru untuk DPRD. "Tiba-tiba ada rencana pembelian mobil baru untuk pimpinan DPRD," katanya kepada wartawan yang berkumpul di ruang pers DPRD Sumbar, Rabu (6/10). Fetris memperlihatkan buku penjabaran perubahan anggaran APBD 2004, serta menunjukkan pos pembelian Belanja Modal Alat-alat Angkutan pada pos Sekretariat Daerah. Dalam pos tersebut tertulis, belanja modal alat angkutan darat bermotor pada awalnya dianggarkan Rp 1.148.796.400, dan pada anggaran perubahan diusulkan naik menjadi Rp 4.123.296.400 atau naik Rp2.974.500.000. Pos ini kemudian dirinci dengan penjabaran, untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua Rp983 miliar dinaikkan menjadi Rp3.885.500.000 atau naik Rp2.902.500.000, dan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat Rp165.796.400 yang dinaikkan menjadi Rp237.796.400 atau naik Rp72 juta. "Kita tidak melihat anggaran untuk pembelian mobil di tulis dalam draf perubahan APBD. Makanya kita sangat terkejut ketika gubernur bilang ada pembelian mobil baru untuk pimpinan DPRD. Karena dari penjabaran ini terlihat, anggaran itu dialokasikan lebih besar untuk pembelian kendaraan roda dua. Sedangkan untuk membeli kendaraan roda empat hanya naik Rp72 juta sehingga menjadi Rp237 juta. Mana bisa dengan uang Rp200 jutaan membeli mobil baru 13 unit seperti dijelaskan, dan empat di antaranya mobil untuk pimpinan DPRD," terang Fetris. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, yang ditemui di ruang kerjanya juga mengatakan hal senada. Menurutnya, DPRD tidak tahu menahu tentang rencana pembelian mobil untuk pimpinan DPRD Sumbar, sehingga tak heran jika selama ini pihaknya mengkritisi draf perubahan anggaran yang disampaikan gubernur. "Itu eksekutif saja yang menganggarkan. Dalam mata anggaran yang diajukan tidak ada satupun yang ditujukan untuk pembelian mobil pimpinan dewan. Tapi dalam jawabannya, gubernur mengatakan ada mobil baru untuk pimpinan DPRD. Ini memang mengejutkan," ujarnya. Pimpinan DPRD katanya, tidak pernah mengajukan pembelian mobil baru. Dengan begitu, ada kemungkinan rencana pembelian mobil baru untuk pimpinan DPRD tersebut akan ditolak. Apalagi, kata Masful, usulan untuk penolakan itu sudah sempat muncul dari beberapa anggota DPRD. Dia juga menegaskan, untuk saat sekarang pembelian mobil baru belum dibutuhkan oleh pimpinan DPRD Sumbar, karena mobil dinas yang digunakan sekarang, yaitu 1 Mitsubishi Galant untuk Ketua dan 3 Mitsubishi Lancer untuk wakil Ketua, seluruhnya keluaran 1997. Usai sidang paripurna Selasa (5/10), Wakil Ketua DPRD Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi mobil pimpinan sudah tak nyaman, terbukti ketika digunakan anggota dewan ke lapangan. (nal) ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
