Masih seputar tanah ulayat, berikut berita dari Padek... --------------------------------------------------------
Jangan Jual Tanah Ulayat! * Djasri Marin: Harus Ada Payung Hukum yang Pasti Oleh Redaksi, Senin, 13-Desember-2004, 03:17:44 80 klik Jakarta, Padek—Sebagai salah satu dan satu-satunya aset sumber daya alam yang potensial, luas serta subur di banding daerah-daerah lain di luar Sumbar, maka pemerintah, masyarakat dan ninik mamak jangan sampai menggadaikan maupun menjual tanah ulayat kepada orang lain. Karena pada dasarnya menjual tanah ulayat hanya akan memperkaya orang lain tanpa memberikan kontribusi apapun kepada nagari maupun masyarakat itu sendiri. Namun jika tanah ulayat tadi dipinjamkan kepihak lain dengan kontribusi yang jelas dalam ikatan kontrak kerja yang memiliki kepastian hukum, maka hal tersebut masih bisa diterima. Terutama lahan-lahan yang kurang potensial sebagai daerah pertanian dan perkebunan, sehingga dapat dialihkan bagi konsep agribisnis atau agroindustri yang diikat melalui sebuah payung hukum dan dilindungi pemerintah. Hal tersebut ditegaskan mantan anggota DPR RI tahun 2002-2004, putra asli Payakumbuh, Mayjend (TNI) Djasri Marin kepada koran ini, yang juga belakangan hangat disebut-sebuat sebagai salah satu kandidat Gubernur Sumbar. Diakuinya, saat ini berbagai sengketa dan masalah persengketaan tanah ulayat dengan pihak ketiga sering menjadikan salah satu kendala masuknya investor yang akan menanamkan modal di Sumbar. Apalagi sampai sekarang tidak ada jaminan yang jelas serta ketegasan yang kokoh dari pemerintah kepada masyarakat akan keseimbangan jika sejumlah tanah ulayat dipinjamkan ke pihak ketiga, terutama melalui sistem bagi hasil yang jelas dan dipayungi oleh hukum yang pasti. ”Maka akan selalu terjadi dua kutub yang saling tolak menolak, dimana masyarakat takut akan tertipu dan investor khawatir iklim usaha maupun investasi yang mereka tanam akan sia-sia karena tipisnya jaminan keamanan atas berbagai gugutan tadi,” ungkap Djasri Marin ketika ditemui di Jakarta, Sabtu lalu. Di samping itu, sambung alumni SMA I Payakumbuh tamatan 1969 serta menjabat dalam karir kemiliteran sebagai Komandan Corps Polisi Militer (CPM) pusat, walaupun saat ini kondisi pertanian di Sumbar telah dianggap sanggup mencukupi kebutuhan masyarakat, namun juga belum terlihat upaya serius pemerintah dalam meningkatkan apa yang telah dicapai. Seakan-akan pemerintah telah berpuasa hati begitu saja dengan terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat, tanpa berkeinginan mencapai surplus dan produsen utama bagi skala nasional. ”Di dalam tata pemerintah dan ilmu administrasi negara, sebuah keberhasilan yang semakin lama tidak menunjukkan perubahan lebih baik dari capain semula bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Terutama secara kualitas, dimana trade mark yang ada tentang hasil pertanian masyarakat Sumbar dari dahulu kala hanya itu keitu saja, dan tidak ada terobosan baru yang sifatnya nasional,” tegas Djasri Marin. Untuk itu, aspek kedua yang juga mesti dibenahi untuk meningkatkan kualitas pembangunan adalah dengan meciptakan industri otak melalui program pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang jeli atas segala tuntutan. Walau hal tersebut kerap mengapung disampaikan para pengamat maupun pakar, namun hingga sekarang sepertinya pemerintah menganggap sebagai kritikan yang tidak pernah ditanggapi. ”Secara langsung Pak Jusuf Kalla ketika belum menjabat Wakil Presiden secara langsung pernah menyatakan kepada masyarakat Sumbar, dahulunya daerah ini merupakan sumber pemikir ulung, terutama pada bidang-bidang sosial kemasyarakatan. Namun saat ini hal tersebut telah tidak ada lagi, bahkan lebih banyak masukan, ide serta peran serta tokoh luar dalam memajukan daerah ini,” ulas Djasri Marin yang menilai hal tadi sebagai cambuk serta tantang bagi Sumbar untuk bangkit. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan Gubernur Sumbar mendatang? Djasri Marin dengan tegas dan jelas menyatakan kedua hal tadi sebagai pilar utama yang mesti diberikan prioritas pertama. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena mesti dijalankan seimbang antara peningkatan mutu SDM dengan hasil capaian atas peningkatan SDM demi peningkatan kualitas ekonomi rakyat. Sementara itu Sumbar juga memiliki sebuah potensi lain yang hingga sekarang betul-betul belum dikelola dengan baik dan menggunakan teknologi, yaitu kekayaan alam laut yang cukup besar dan potensial. Padahal dalam pelebaran sayap sektor ekonomi, potensi sumber daya laut menjadi sasaran ketiga yang bagi sejumlah daerah dengan geografi serupa mendapat sorotan serius. Namun di Sumbar sendiri kekayaan laut baru sebatas untuk urusan perut, belum mengarah pada industri strategis tertentu yang lebih menjanjikan. ”Padahal sebagai masyarakat Minangkabau yang terkenal memiliki daya juang dan jiwa survival yang melebihi masyarakat daerah lain, seakan-akan kondisi ini sebuah stagnan keberdayaan masyarakat yang tidak tercermati oleh pemerintah, sehingga alam laut menjadi terbengkalai,” ungkap Djasri Marin. (ari) ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
