Tidak ada gading yang tidak retak. “Gubernur manusia juga,” kecek ungkapan populer kiniko.
Tetapi Gamawan Fauzi---yang dalam tahun 2004 ketika masih menjabat Bupati Solok bersama-sama dengan Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat Saldi Isra menerima Bung Hatta Anti Corruption Award atau BHACA---tentu diharapkan lebih dari sekedar seorang Gubernur. “Menurut Dewan Juri BHACA, Gamawan layak mendapat anugerah BHACA selain karena dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan merakyat, dia tidak pernah terlibat korupsi maupun dugaan korupsi. Sebagai pejabat pemerintah, Gamawan tidak pandang bulu dalam mengambil tindakan bagi aparatnya yang indisipliner, bahkan terhadap sahabatnya sendiri” demikian Kompas Rabu, 29 September 2004 yang melaporkan pemeberian anugerah tersebut. Dari seorang Gamawan dipertaruhkan apakah “clean government” atau “good governance” dapat disemaikan di bumi pertiwi yang telah luluh lantak oleh penyakit superganas yang bernama korupsi ini. Apalagi Sumbar tahun ini merupakan satu dari 5 provinsi percontohan yang ditetapkan Pemerintah mengenai pembrantasan KKN. Lebih dari itu, dari seorang Gamawan pula dipertaruhkan, apakah “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK)”, yang dikatakannya setelah pelantikannya: “Harus dijadikan pedoman hidup dan perilaku sehari-hari, dalam semua aspek kehidupan kita, serta dalam rangka membangun kehidupan sosial budaya kita semua,” akan benar-benar menjadi sebuah realitas, ataukah akan tetap hanya, seperti yang dikatakannnya sendiri “fasih dalam ucapan dan lancar dalam tulisan, serta dibicarakan oranmg dalam seminar-seminar” (Padek on-line 16-Agustus-2005, 10:07:04) Tetapi ada pula yang patut dipertanyakan mengenai gugatan perdata Walhi sebagaimana yang diberitakan Riaupos 28 Juli 2006, tersebut, dapatkah surat rekomendasi gubernur yang meminta Menteri Kehutanan segera menerbitkan SPP Iuran Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) untuk PT Salaki Summa Sejahtera (PT SSS), yang masih berupa ‘dugaan’ tersebut dijadikan dasar gugatan? Karena itu Pak Gubernur hendaknya segera mengklarifikasikan masalah tersebut dengan segera kepada publik dan masyarakat Sumatra Barat yang telah memilihnya menjadi Gubernur melalui Pilkadal---yang kalau tidak dapat dikatakan paling---tetapi merupakan salah satu Pilkadal yang paling demokratis dan bersih di Indonesia Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga Wassalam, Bandaro Kayo (63) --------------------------- [EMAIL PROTECTED] Gubernur Sumbar digugat Walhi Posted by: "Sjamsir Sjarif" [EMAIL PROTECTED] Thu Jul 27, 2006 9:03 pm (PST) Dari Riaupos 28 Juli 2006 kito baco: Gubernur Sumbar digugat Walhi Rp1 ----bakuduang--- -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Posting dan membaca email lewat web di http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages dengan tetap harus terdaftar di sini. -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
