Assalamu'alaikum wr. wb.
Langsung sajo... Kalau mau jujur, sebenarnya urusan pariwisata di tingkat provinsi seperti Sumbar ini, harusnya ditangani langsung oleh orang nomor satu, alias gubernur/BA1, tidak bisa lagi diserahkan ke dinas. Kita ambil contoh saja, urusan kereta api wisata. Rasa-rasanya jika tidaklah BA1 itu turun tangan langsung, indak ka bajalan rencana mulia untuk menghidupkan kereta wisata itu. Contoh kedua, misalnya usulan ambo tentang gerakan wisata: - indak ka mungkin menggerakkan anak-anak sekolah, atau minimal mencantumkan slogan ke kaos mereka atau atribut lainnya, dilakukan oleh dinas pariwisata, karena itu terkait instansi lain, depdiknas. - atau keharusan menggunakan emblem/pin slogan wisata bagi pejabat-pejabat pemerintah. gak mungkinlah perintahnya dari kepala dinas, harus dari BA1 Atau contoh lain, seperti keinginan Da Ephi, agar di Bandara Minangkabau ada hotspot gratis seperti di Bandara Husein Sastranegara. akan mudah urusannya jika BA1 langsung yang minta ke operator telekomunikasi. Hotspot gratis itu harusnya fasilitas standarlah untuk bandara internasional. Kalau kita ibaratkan sebagai perusahaan, urusan pariwisata itu harus dikoordinir langsung oleh direkturnya, yaitu BA1. Sementara urusan pemasaran baru ditangani oleh dinas pariwisata. Dinas Pariwisata lah yang ditugaskan membuat target, melakukan manajemen brand, dan melakukan perencanaan pemasaran pariwisata lainnya. Untuk urusan produksinya, ya semua pihak di Sumbar, mulai dari pengrajin, office boy, petugas-petugas di front office, organisasi wisata, masyarakat adalah bagian dari produksi. Beruntunglah saat ini kita punya Da Nof, yang punya hubungan langsung dan khusus ke BA1. Kalau diibaratkan zaman Gus Dur, Da Nof itu adalah "pembisik kelas wahid". Peran pembisik ini bahkan bisa lebih berpengaruh dari lembaga-lembaga formal/sruktural lainnya. Selain itu, Da Nof juga punya hubungan langsung ke para kepala dinas, termasuk kepala dinas pariwisata. Berdasarkan inilah, menurut ambo, koordinasi soal pariwisata ini sebaiknya langsung ke BA1. Kita mulai melalui pembisik dan kemudian jika telah terlihat wujudnya MAPPAS, tentunya langsung sebagai badan independen. Selain itu, alangkah baiknya jika ada lembaga khusus yang menangani pariwisata ini seperti negara lain dengan Tourism Boardnya. Ambo indak tahu bentuknya seperti apa, tapi dalam bayangan ambo, lembaga itu Ketua Umumnya BA1 dan Ketua Hariannya BA2. Lembaga itulah nanti yang akan menghimpun semua stakeholder pariwisata di Minang, seperti pemerintah, organisasi pariwisata, tokoh masyarakat, termasuk MAPPAS. Dengan lembaga ini kita berharap koordinasi pariwisata di ranah dapat terorganisir dengan baik. Tentu saja ada konsekuensinya; setiap event terkait wisata, mau tidak mau gubernur harus hadir atau setidaknya wakil gubernur. Sehingga jajaran di bawahnya benar-benar serius menyiapkan event pariwisata. Demikianlah unek-unek ambo, mohon maaf sebelumnya. wassalam erwin zachri Sukseskan Pulang Basamo se Dunia, Juni 2008. ----------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ============================================================ UNTUK SELALU DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan reply. - Posting email, DITOLAK atau DIMODERASI oleh system, jika: 1. Email ukuran besar dari >500KB. 2. Email dengan attachment, tidak dianjurkan. 3. Email dikirim untuk banyak penerima. -------------------------------------------------------------- * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Membaca dan Posting email lewat web, bisa melalui mirror mailing list di: http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages http://groups.google.com/group/RantauNet?gvc=2 dengan mendaftarkan juga email anda disini dan kedua mirror diatas. ============================================================
